21 April 2019

Joko Widodo Gagap, tapi Mau Tambah Menteri. Ketua KPK Bialng, Sudah Terlalu Banyak, buat Apa?

KONFRONTASI-  Joko Widodo gagal dalam ekonomi, gagal penuhi janji dan makin sering kampanye ngumbar janji. Bukan kali pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana untuk menambah nomenklatur baru. Dalam berbagai kesempatan, kepala negara memang kerap kali melontarkan wacana pembentukan lembaga baru.

Terbaru, saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja nasional Badan Koordnasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (12/3/2019), Jokowi menginginkan adanya dua menteri khusus yang mengurusi persoalan investasi dan ekspor nasional.

Keinginan itu tak lepas dari realisasi investasi sepanjang tahun lalu yang tak mencapai target dan kalah dibandingkan negara tetangga, serta kinerja ekspor domestik yang dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhannya cukup fluktuatif.
 


Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru merasa struktur kelembagaan yang dimiliki pemerintah Indonesia saat ini sudah jauh lebih dari cukup. Penambahan nomenklatur, justru akan membuat sistem semakin tumpang tindih.
 

Ketua KPK Sebut Menteri Jokowi KebanyakanFoto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki



"Kalau menurut saya yang ada sekarang itu kebanyakan. Tumpang tindihnya terjadi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks kepresidenan, Rabu (13/3/2019).

"Saya sering nyebut, Amerika menterinya 17. Kita 34. Itu masih ditambah banyak lembaga jadi mendekati 85. Itu kan harus dilihat," jelasnya.

Agus menjelaskan, nomenklatur berlebih dan tak sesuai dengan fungsi selayaknya bisa memicu terjadinya korupsi. Malah, sambung dia, organisasi yang ada saat ini lebih baik disatukan.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...