18 June 2019

Jeweran ''Politik'' Surya Paloh bagi Jokowi

KONFRONTASI- Sekali ini, ada koreksi tajam dari Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Surya, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, mulai berangsur meninggalkan komitmennya soal "Revolusi Mental". Ada apa?

Sentilan kritis itu pantas dihikmati Jokowi. Sebab pada waktu kampanye pilpres tahun lalu, misalnya, banyak kalangan wong cilik yang terpukau dengan revolusi mental dan menyaksikan Presiden Jokowi berjanji tidak akan cabut subsidi BBM/energi.

Dalam hal ini, akademisi dari Hankok University Korea, Park Hee Young, menyatakan gerakan revolusi mental pernah dilakukan di Korea Selatan, dimulai sejak 1960, dengan konsep Saemul Undong, yakni pembangunan bangsa dari desa. Gerakan itu dimasukkan dalam konsep pendidikan nasional. "Sehingga gerakan ini mampu mengubah mental orang Korea yang sebelumnya pesimis dan berpikiran negatif irasional, menjadi optimis dan rasional positif," kata Park Hee Young.

Jokowi harusnya menyadari, kini revolusi mental mulai terpental. Sementara segala derita wong cilik yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan fiskal Kabinet Kerja, pencabutan berbagai subsidi yang langsung berhubungan dengan rakyat seperti BBM, TDL, LPG, pupuk, dan kereta api ekonomi, sungguh mencederai mental rakyat, dimana pesimisme mulai menghebat.

Belum lagi karena kurang tanggapnya tim ekonomi Kabinet Kerja, dimana defisit transaksi berjalan tidak membaik dalam enam bulan pertama, sehingga saat terjadi shock eksternal (rencana penaikkan suku bunga The FED yang akan menyebabkan arus keluar modal asing jangka pendek) maka kurs rupiah pun melemah terhadap dolar AS. Pelemahan kurs ini pun ikut memukul perekonomian rakyat karena bahan-bahan kebutuhan pokok yang diimpor menjadi semakin mahal. Dampaknya, revolusi mental mengendor, surut, susut dan mengundang kritik publik.

Revolusi mental menjadi kehilangan maknanya karena urusan mayoritas rakyat masihlah soal perutnya, bukan lagi soal-soal yang abstrak seperti mental, etika social dan semacamnya.

Dalam kaitan ini, sejawat Jokowi yakni Surya Paloh ketika bertandang ke Surabaya, Jawa Timur, pekan kemarin menyatakan Jokowi-JK nampaknya meninggalkan revolusi mental, "Ya mengkritik berdasarkan daya nalar, Partai NasDem tetap kritis, tapi konstruktif. Itu bisa dalam hidup. Saya bertanggung jawab atas statement saya ini," tegas Surya Paloh, Minggu (26/7/2015).

Revolusi mental tak boleh hanya retorika, namun harus dilaksanakan secara nyata, diamalkan substansinya.
Harus diakui, sejatinya, gerakan "Revolusi Mental" dan Trisakti yang dulu didengung-dengungkan Presiden Joko Widodo ketika kampanye 2014 dianggap belum terlihat nyata.

Akademisi dari Universitas Gajah Mada, Mukthasar Syamsudin, berharap ke depan pemerintahan Joko Widodo bisa melaksanakan revolusi mental dan Trisakti yang dicetuskan Presiden pertama Soekarno. Utamanya, gerakan revolusi mental harus diarahkan untuk memberantas korupsi. "Korupsi itu bukan mental dan kepribadian bangsa Indonesia. Mental korupsi inilah yang seharusnya segera direvolusi," ujar Mukthasar syamsudin.

Kita sesalkan, kini KPK diperlemah dan Jokowi seperti kehilangan greget membasmi korupsi. Revolusi mental dikhawatirkan sekadar jargon kosong di siang bolong jika konsistensi dan persistensi Jokowi tidak berdaya tahan. Inilah kritik Surya Paloh yang semestinya tidak diabaikan Jokowi karena datang dari internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sendiri, kubu politik yang menopang kuasa Jokowi sebagai Presiden RI. Rakyat butuh bukti revolusi nental diterapkan, bukan sekadar slogan dan janji. Capek deh. [yha/inilah]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...