27 May 2019

Idrus Marham, Romi dan Cak Imin Berurusan dengan KPK, Elektabilitas Jokowi Bisa Tergerus

KONFRONTASI-Pengunduran diri dari kabinet resmi dilakikan Idrus Marham. Bukan hanya dari jabatan Mensos, Idrus juga mundur dari Partai Golkar. Menurut pengakuannya, ia mundur lantaran ingin menjaga marwah partai yang membesarkannya itu. Terlebih, Golkar punya komitmen menjadi partai yang bersih.

“Agar tidak menjadi beban partai Golkar yang sedang berjuang menghadapi pemilu baik Pileg maupun Pilpres,” kata Idrus, di Istana Negara, Jumat (24/8/18).

Idrus mengaku menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari KPK. Hal itu terkait kasus suap PLTU Riau-1. Sebelumnya, Idrus juga beberapa kali memenuhi panggilan KPK. Dengan mundur dari Golkar dan Kabinet, Idrus berharap bisa fokus menghadapi proses hukum yang akan dijalaninya.

“Kemarin sudah pemberitahuan penyidikan, yang namanya penyidikan itu kan statusnya pasti tersangka. Tadi pagi saya lapor presiden langsung diberi waktu saya sampaikan sekaligus pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya,” ucap Idrus.

Tentu saja, langkah gantleman politisi asal Sulawesi Selatan yang mengawali kariernya dari nol ini patut dihargai. Lepas dari segala cela yang memyertai dirinya, mantan Ketua Umum PB PMII yang pernah menjadi penggembala sapi dan marbot masjid ini, menyisakan pembelajaran: tentang etika politik dan perjuangan hidup seorang miskin yang melesat hingga menduduki jabatan menteri.

Ia lebih memilih mundur dan mengakui kesalahannya sebelum ditangkap. Mantan Sekjen Golkar ini merasa tidak layak tetap berada di kementerian dan partai beringin karena akan menjadi beban. Sikap ini amat berkebalikan dengan mantan Ketua DPR yang juga Ketua Umum Golkar terdahulu, Setya Novanto, yang justru berkelit dan merintangi KPK. Anggota DPR periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014 ini pun berbeda dengan politisi lainnya yang kerap meminta perlindungan istana saat terjerat kasus hukum.

Selain Idrus Marham, politisi istana lainnya yang tengah berurusan dengan KPK adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy. Di hari pengunduran Idrus, politisi yang akrab disapa Romy ini pun menjalani pemeriksaan di lembaga antirasuah. Ia diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.

KPK juga sebelumnya pernah memanggil Romy pada tahun 2014 lalu. Politisi muda kelahiran Sleman ini diduga terlibat dalam kasus alih fungsi hutan Riau seluas 1.6 juta hektar. Romy pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.

Sementara itu disisi lain KPK telah menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun dan Gulat Manurung sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya ditangkap Tim Satuan Tugas (Satgas) gabungan penyelidik dan penyidik KPK bersama tujuh pihak lain pada 25 September 2014. Dalam sebuah pemeriksaan KPK, Annas Maamun mengaku telah menjalin kominikasi dengan Komisi IV terkait alih fungsi hutan itu.

KPK juga tengah mempelajari kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus ‘kardus durian’. Dalam kasus itu mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga disebut ikut kecipratan duit ‘kardus durian’.

Kasus ‘kardus durian’ ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 25 Agustus 2011 silam. Tim KPK, kala itu menangkap dua anak buah Cak Imin, yakni  Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan. Penyidik KPK juga menciduk Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang baru saja mengantarkan uang Rp1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans. Uang itu dibungkus menggunakan kardus durian.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...