26 May 2019

Gugatan Terkait Kedudukan Surya Paloh yang Berakhir pada 6 Maret 2018 akan Diputus 60 Hari

KONFRONTASI -  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang permulaan atas gugatan kader Partai NasDem, Kisman Latumakulita. 

Dia menggugat atas legalitas Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (21/2/2019).

Pada persidangan ini, ketua majelis hakim memeriksa identitas dan legal standing dari pihak penggugat, Kisman Latumakulita, tergugat, pihak Surya Paloh, dan tergugat 1, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Di kesempatan itu, hadir penggugat Kisman Latumakulita, tergugat diwakili Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim dan tim penasihat hukum, serta tergugat 1 yang diwakili Biro Hukum KPU RI.

Namun, oleh karena masing-masing pihak masih belum melengkapi dokumen-dokumen terkait, maka Ketua Majelis Hakim, Agustinus, meminta para pihak untuk melengkapi.

Majelis hakim sudah menjadwalkan sidang gugatan kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita atas legalitas Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem pada Senin (25/2/2019).

Sidang beragenda melengkapi legal standing dan pihak penggugat menyampaikan pokok gugatan.

"Setelah musyawarah, hari Senin, untuk melengkapi legal standing. Membacakan gugatan, baru ada spasi tiga hari untuk jawaban," kata Agustinus, saat berbicara di persidangan.

Di kesempatan itu, majelis hakim memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk melakukan perdamaian di luar sidang.

Sementara itu, Imron Halimy, yang mewakili penasihat hukum penggugat, meminta kepada majelis hakim segera menangani perkara tersebut.

Sebab, mengacu pada ketentuan hukum, untuk menangani perkara itu akan memakan waktu selama 60 hari sejak gugatan diajukan pada 6 Februari 2019 lalu.

"Intinya, perkara ini harus segera diputus dalam waktu 2 bulan, 60 hari sejak 6 Februari sejak mulai didaftarkan bukan mulai dari sidang dan itu hari-hari kalender bukan hari kerja," kata Imron.

Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu perkembangan di persidangan.

Apakah ada kemungkinan pada saat menunggu waktu sampai Senin depan dapat dilakukan upaya perdamaian.

"Peluang (damai,-red) selalu ada, mekanisme persidangan ada. Hanya substansi tidak mudah, substansi tidak mudah. Substansi untuk didamaikan tidak mudah. DPP (Nasdem,-red) sudah melakukan perbuatan hukum," kata dia.

Adapun, Biro Hukum KPU RI memandang permasalahan keabsahan Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem seharusnya diselesaikan di internal partai.

Selama ini, mereka mengacu pada SK Kemenkumham kepengurusan Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh.

Sebelumnya, Kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita, didampingi tim penasihat hukum mendaftarkan gugatan kepada Surya Paloh, yang tidak lagi sah menjadi Ketua Umum Partai Nasdem sejak tanggal 6 Maret 2018.

Upaya hukum dengan melakukan pendaftaran gugatan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Rabu (6/2/2019).

Kisman menjelaskan, upaya pengajuan gugatan itu dilayangkan setelah pihaknya menyampaikan laporan kepada Mahkamah Partai Nasdem.

Laporan sudah dikirim ke Sekretariat Mahkamah Partai Nasdem pada minggu ketiga Oktober 2018. Namun, sampai saat ini, belum ada tindaklanjut dari Mahkamah Partai Nasdem tersebut.

"Karena mahkamah partai tidak buat suatu keputusan tentang gugatan saya."

"Selanjutnya, saya harus mencari gugatan hukum di pengadilan. Gugatan itu saya daftarkan bersama tim lawyer," kata Kisman, setelah menyampaikan laporan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Sementara itu, Surya Paloh dipilih sebagai ketua umum pada Kongres Partai Nasdem di Jakarta pada 25 Februari 2013.

Jabatan Surya Paloh berakhir sejak tanggal 6 Maret 2018, karena berdasarka ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Partai Nasdem, Dewan Pertimbangan Partai, Mahkamah Partai dan Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih untuk jangka waktu lima tahun.

"Berdasarkan SK Menkumham, saya lupa nomornya, tanggal 6 Maret 2013, hasil dari Kongres Nasdem 25-26 Februari 2013 keluarlah putusan Menkumham."

"Dengan demikian, kepengurusan kakak Surya Paloh itu sudah berakhir di 6 Maret 2018," tambahnya.

Belum adanya kongres, maka semua keputusan partai yang ditandatangani Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem seharusnya sudah tidak sah secara hukum sejak tanggal 6 Maret 2018.(Jft/Tribun)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...