16 July 2019

GP Ansor DKI Jakarta Tegas Menolak Rencana Aksi People Power

KONFRONTASI -   Keluarga Besar Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan, perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2019 di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berjalan dengan aman, damai dan tanpa kecurangan. Karenanya, GP Ansor DKI menolak rencana pelaksanaan aksi People Power jelang rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei nanti.

“GP Ansor tegas menolak rencana pelaksanaan aksi people power dan siap membantu TNI dan Polri menghadang aksi tersebut. Ya kita akan menghadang klo ada orang datang ke Jakarta, kita siapkan juga people power Banser. Bersama TNI dan Polri Kita hadang,” kata Ketua GP Ansor DKI Jakarta, Abdul Azis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Abdul dengan tegas tidak mendukung aksi tersebut, karena tak ada bedanya dengan perbuatan makar. 

“Menurut mereka itu people power itu kekuatan rakyat yang menganggap Pemilu itu ada kecurangan, namun bagi kita itu gak ada bedanya dengan makar melawan Undang-Undang serta ingin memecah belah masyarakat. Ini sungguh terlalu berlebihan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, kasus yang menimpa Eggi Sudjana bukan bentuk kriminalisasi oleh pemerintah. Sebab pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan merilis hasil penghitungan pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

“Menurut saya jika sudah mengajak orang berbuat untuk melawan negara ya itu salah. Karena hasil Pemilu belum ada kok, dan tidak ada bukti kecurangan yang ditetapkan pengadilan,” tambahnya lagi.

Kalau mereka mau gugat, dirinya mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum yang ada. Buat Anshor sudah sepakat bahwa people power itu adalah perbuatan makar yang melawan terhadap hukum kalau dilakukan hari ini dan tidak ada dasarnya.

“Kalau mereka maksa people power ya DKI siap berhadapan dengan mereka, jadi jangan ngada-ngadalah gitu sih. Yang penting bulan Ramadhan adem, kalau maksa kita turun lah,” tegasnya. 

Ia menyesalkan perkataan Eggi yang merujuk KPU agar salah satu Paslon didiskualifikasi sebagai calon presiden.

“Nggak begitu, pertama KPU belum tetapkan pemenangnya bahkan pengumuman resminya saja belum, kedua kalau pun ada kecurangan silakan melalui hukum yang ada gitu loh. Kalau dia nggak percaya terhadap hukum yang ada ya pindah aja dari Republik negara ini suruh bikin negara baru aja,” cetusnya lagi. 

Abdul menambahkan, pihaknya sudah menyiagakan 1000 Banser untuk menjaga KPU dan membantu pihak pengamanan.

“Massa kita udah siap untuk tanggal 22, sama-sama jaga KPU. Di hari itu kita long march dari PBNU Ke KPU sekaligus untuk menjaga KH Ma’ruf Amin,” tutupnya. (Jft/BeritaBuana)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...