17 June 2019

GMKI : Panggil PBB Untuk Usut Pelanggaran HAM di Aksi 22 Mei

KONFRONTASI -  Buntut aksi brutal aparat kepolisian melakukan penembakan dan pemukulan yang dialami para peserta aksi 22 Mei tidak bisa didiamkan dan dianggap sebagai suatu kewajaran dengan dalih situasi rusuh. Apalagi Para demonstran ketika melakukan aksinya dilakukan dengan cara cara damai dan tertib. Penyampaian aspirasi mereka memprotes kecurangan Pilpres di kawasan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta itu dijamin oleh undang undang

“Penembakan-penembakan brutal kepada peserta aksi itu harus diusut tuntas. Tidak ada cerita pembenaran yang harus dijadikan alasan untuk membunuhi warga negara Indonesia dalam aksi itu,” tutur aktivis senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ivan Parapat dalam keterangannya, Kamis (23/5/2019).

Ia melihat ada upaya sistematis mengusir dan menghentikan para demonstran yang menyampaikan aspirasinya.

Bahkan pesan-pesan berantai pun marak terjadi dari versi-versi aparat, untuk menutupi kebenaran sesungguhnya. Selain itu, jaringan internet dan media sosial ditutup, dengan alasan untuk menghindari potensi rusuh.

“Apa maksudnya jaringan internet diputus? Apa maksudnya pesan-pesan berantai disebar-sebarkan? Itu tidak boleh dibenarkan. Tindakan-tindakan seperti itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak-hak warga negara. Ini sudah seperti skenario yang sangat disengaja, harus diusut tuntas,” tuturnya.

Selain itu, Bawaslu yang merupakan institusi yang didemo juga harus diusut tuntas.

“Bawaslu tidak boleh berpangku tangan. Mereka jangan sampai menjadi bagian dari skenario pelanggaran. Apalagi aksi masyarakat yang terjadi masih dalam tahapan proses Pemilu, pasca Pemilu, maka Bawaslu harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Ivan juga menyerukan agar Badan HAM Internasional segera turun tangan mengusut pelanggaran HAM berat itu. Soalnya aparat Indonesia dan pemerintahan saat ini dinilai dia sudah tidak transparan.


“Enggak mungkin akan diusut oleh aparat yang di sini. Sebaiknya Badan PBB urusan HAM Internasional saja yang segera turun tangan melakukan pengusutan. Ini sudah kategori pelanggaran HAM berat,” ujarnya.( Jft/Kirijatim* )

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...