29 March 2020

Gigih Guntoro: Telkom Dalam Pusaran Dinasti Politik KKN

Oleh ;  Gigih Guntoro

 

 

Kita menyadari betul bahwa Telkom sebagai BUMN telekomunikasi yang di miliki bangsa Indonesia tidak bebas dari praktek korupsi. Banyak kejahatan korupsi dengan berbagai modus pernah terjadi dan bahkan ada kecenderungan terus berlangsung sampai saat ini. Begitu mengakarnya praktek korupsi ini mencerminkan adanya Dinasti Politik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sudah terbentuk secara matang. 

 
Tidak heran jika kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Telkom bersatu dengan oligarki politik kekuasaan, selalu berakhir kandas di depan hukum. Hukum seakan tak sanggup menyentuh kekuatan-kekuatan politik yang bersekutu dengan elit pejabat bermental pragmatis menjadikan Telkom sebagai sapi perahan.
 
Kejahatan korupsi telah menjadi pola terstruktur bagaimana pejabat dan oligarki politik kekuasaan membangun kerajaan bisnisnya di Telkom. Contohnya dalam skandal Korupsi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan yang merugikan negara Rp.78 Milyar melibatkan Direktur EWS (Arief Yahya) bersama PT. Geosys Alexindo. Skandal ini akhirnya di take over oleh PT. Pramindo Ikat Nusantara (anak perusahaan Telkom). Secara Yuridis ada penyelewengan pengelolaan keuangan dan jabatan yang dilakukan oleh Direktur EWS, namun kandas didepan hukum dan tercium bau tak sedap atas penerbitan SP3 dari Kejaksaan Agung. Dalam politik KKN, tidak ada makan siang gratis maka politik Balas Budi berlaku. Maka konsesi untuk menghentikan skandal ini adalah dengan melakukan suap ke oknum pejabat Kejaksaan Agung yang mencapai miliyaran rupiah dan promosi jabatan di lingkungan Telkom. 
 
Demikian pula yang terjadi pada Mark UP proyek IT di Pelindo II yang mencapai 105 milyar dari harga normal 26 Milyar. Direktur EWS Telkom melakukan KKN dengan menunjuk dan subkonkan proyek IT kepada PT. Sigma tanpa persetujuan dan sepengetahuan Dewan Direksi Telkom. Memang tidak sulit untuk membungkam megaskandal ini, praktis dengan kekuatan politik yang dimiliki skandal ini juga berhenti ditengah jalan karena upaya sogokan uang dan jabatan kepada pemangku kebijakan. 
 
Kemudian Megaskandal lainnya adalah dugaan korupsi pada pengadaan Indonesia Digital Network (IDN) yang digagas Telkom dengan menyerap anggaran mencapai Rp.20 triliun dan diperkirakan mencapai Rp.70 triliun sampai tahun 2019. Proyek IDN ini dipastikan akan mubazir alias tidak terpakai karena di saat Telkom melakukan proyek ini, anak perusahaannya Telkomsel juga melakukan proyek yang sama yakni migrasi 2G menjadi 3G dan 4G. Kenapa mubazir atau idle? Karena proyek IDN yang dilakukan telkom tersebut awalnya dimaksudkan untuk digunakan oleh Telkomsel yang memang berbasis nirkabel. Jika Telkom dan Telkomsel mengerjakan satu proyek dengan kegunaan yang sama, sementara pengguna atau konsumen produk tersebut adalah Telkomsel, maka pada kedua proyek tersebut IDN dan Migrasi 2G ke 4G telah terjadi duplikasi yang mengakibatkan pemborosan uang negara sekitar Rp. 20 triliun. 
 
Tiga contoh diatas merupakan cerminan bagaimana dinasti politik KKN yang selama ini terbangun di Telkom melakukan berbagai manipulasi hukum demi mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Politik KKN sudah mengakar hingga ke anak perusahaan Telkom. Kita bisa membayangkan bagaimana BUMN telekomunikasi dikelola berdasarkan Politik KKN yang didasarkan atas prinsip bagi-bagi kue kekuasaan, pasti TIDAK SEHAT dalam iklim pengelolaan Corporasi yang bersih. Jika kekuasaan yang dibangun diatas pondasi KKN terus berlangsung maka akan mempercepat kehancuran Telkom itu sendiri. 
 
Signal kehancuran Telkom sebenarnya sudah makin tampak ketika ada sekelompok kepentingan yang mengambil keuntungan dari tragedi terganggungnya Satelit Telkom 1 beberapa bulan lalu. Kelompok kepentingan ini masih warisan kekuasaan masa lalu dan merupakan bagian dari Dinasti Politik KKN yang menjadikan Telkom sebagai sapi perahan. Seakan ada Grand Design dari kelompok kepentingan ini dalam menghancurkan dan ujungnya adalah MENJUAL Telkom dengan harga murah. 
 
Pertama, kelompok ini mendorong pemangku kebijakan di Telkom untuk tidak menjalankan kewajibannya melakukan pembayaran lisensi software billing system I-SISKA selama 6 Tahun wanprestasi. Akibatnya di mata internasional Telkom menjadi perusahaan Telekomunikasi yang memiliki catatan buruk dan situasi ini secara otomatis berpengaruh terhadap anjloknya nilai saham. Kedua, jika nilai saham Telkom di bursa Stock Exchange NewYork anjlok maka banyak spekulan yang sudah dipersiapkan oleh kelompok berkepentingan yang berlindung dibalik dinasti politik KKN tersebut akan mengambil saham Telkom dengan harga murah. Tujuannya tidak lain hanya mengambil keuntungan yang kemudian akan dibagi-bagi. Ketiga, jika dua skenario di atas berjalan mulus maka langkah selanjutnya adalah politik balas budi kepada oknum-oknum pejabat yang memiliki peran dalam mengkondisikan Telkom agar dijual akan menempati posisi-posisi strategis di Telkom dan anak perusahaannya. 
 
Praktis grand design ini adalah upaya untuk mengendalikan dan penguasaan Telkom 100 persen dan menjadikannya alat untuk mendukung kepentingan kelompok ini. Jika Telkom Sudah terkooptasi dalam kepentingan kelompok yang berlindung di balik dinasti politik KKN maka akan membahayakan kedaulatan negara. Hal ini hampir mirip dengan ketika penjualan Indosat ke Singtel. 
 
Kondisi ini hampir tidak ada yang berbeda dengan apa yang pernah terjadi di Telkom pada periode sebelumnya yang selalu menjadikan prinsip bagi-bagi kue kekuasaan yang dibangun diatas Dinasti Politik KKN untuk melanggengkan kekuasaannya. Kondisi Dinasti politik KKN sampai saat ini makin menggurita sampai ke anak perusahaan maka dapat diyakini bahwa Telkom akan terjerembab dalam praktek megaskandal korupsi yang tidak akan pernah tersentuh hukum selamanya.
 
Grand design menjual Telkom hampir selaras dengan apa yang pernah diusulkan Menko Maritim kepada Presiden usulan untuk menjual BUMN dan anak perusahaannya tidak produktif yang jumlahnya mencapai 800 buah. Kita sedang tidak menuduh, namun sinyalemen ini patut diwaspadai dan harus menjadi perhatian publik ketika dua tahun menjelang Pemilu 2019 dengan biaya politik tinggi. 
 
Jika langkah ini berhasil, maka perampokan massal aset bangsa akan menjadi sejarah tersendiri bangsa ini. Siapa yang diuntungkan dari penjualan aset BUMN termasuk TELKOM, tidak lain adalah spekulan dan kelompok kepentingan yang selama ini ingin menghancurkan kedaulatan bangsa.[Nicholas]

Penulis adalah
Direktur Eksekutif Indonesian Club
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...