21 November 2019

Gerindra Tak Heran Mendagri Pasang Badan untuk Kasus Ahok

Konfrontasi - Sesuai amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, presiden yang berhak mengangkat dan memberhentikan gubernur dan wakil gubernur. Namun, segala proses administrasi dan hukumnya ada di Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyuono menanggapi desakan publik terkait penberhentian sementara Basuki Tajahja Purnama (Ahok) dari kursi gubernur DKI Jakarta, karena yang bersangkutan sedang menjadi terdakwa dalam kasus penodaan agama.

"Kalau Mendagri (Tjahjo Kumolo) pasang badan ya lumrah saja karena Ahok kan cagub yang diusung oleh partainya Mendagri. Ya kalau Mendagri nggak pasang Badan, nanti bisa bisa Ibu Mega menarik Pak Tjahyo dari kabinet Joko Widodo," kata Arief, Jumat (24/2/2017).

Dia mengakui apa yang dilakukan Mendagri sebenarnya lumrah dan lagu lama yang biasa dilakukan oleh sebuah rezim penguasa.

"Biasanya segala aturan dan konstitusi negara ya dilanggar dan nggak perlu dipatuhi yang penting tujuannya pribadi dan kelompok terpenuhi. Sebenarnya sih itu pasang badan pura-pura ajalah agar Presiden tidak jadi sasaran tembak," ungkap Arief.

Lebih lanjut anak buah Prabowo Subianto ini mengatakan akan sangat dimungkinkan dengan tidak mencopot Ahok patut diduga ada rencana melakukan kecurangan yang lebih masif dalam Pilkada Jakarta putaran kedua nanti dengan menggunakan struktur pemprov dan kekuasaan gubenur dan mendagri.

"Tapi percayalah mau Ahok dicopot atau tidak sudah dipastikan jagoannya PDIP ini pasti kalah diputaran kedua, karena masyarakat Jakarta khususnya umat Muslim sudah tahu kalau Ahok itu pelaku penista agama Islam," pungkas Arief menegaskan. (rm/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...