22 May 2019

Fadjroel Rachman dan Caleg PSI Sebarkan Hoaks Sandiaga, TAIB Lapor Bareskrim

Konfrontasi - Saling lapor polisi terkait dugaan pelanggaran pidana penyebaran berita bohong (hoaks) terus mewarnai pertarungan politik dua kubu pasangan Pilpres 2019. Kubu pendukung Prabowo-Sandi melaporkan atau ‘menyeret’ Fadjroel Rachman dan Guntur Romli yang merupakan politikus muda kader PSI ke Bareskrim, Jumat (15/2/2019).

Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) dari pendukung Prabowo-Sandi meyakini Fadjroel pengamat yang menjadi Presiden Komisaris PT Adhi Karya (Tbk) dan Guntur Romli, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin, menyebarkan berita bohong (hoaks).

Isinya tuduhan, Fadjroel menyebutkan ada sandiwara antara Sandiaga Uno dan petani bawang asal Desa Krasak bernama Subhan ketika Cawapres 02 berkunjung ke Brebes, Jawa Tengah.

“Di akun Twitternya, Fadjroel Rahman mengunggah foto Surat Permohonan Maaf Terbuka yang seolah-olah dibuat oleh Subhan Petani Bawang asal Brebes yang isi pokoknya menerangkan pernyataan bersalah dari Subhan yang telah melakukan kebohongan di depan Cawapres 02 Sandiaga Uno ketika kampanye di Brebes,” jelas Djamaluddin Koedoeboen, SH, MH, Koordinator TAIB dalam siaran persnya, Jumat (5/2/2019).

Ternyata, lanjut Djamaluddin, surat tersebut adalah hoaks dan dibantah Subhan melalui keterangannya di beberapa media online, bahwa dia tidak pernah membuat Surat Permohonan Maaf seperti yang diunggah Fadjroel Rachman.

“Adanya penyebaran berita bohong oleh Fadjroel Rachman dan Guntur Romli yang penuh dengan fitnah, provokasi, dan ujaran kebencian menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat, khususnya para pendukung Prabowo-Sandi,” papar Djamaluddin.

Sebagai pelapor, M. Chusni Mobarok yang juga pendukung Prabowo-Sandi, diakui Djamaluddin turut terkena dampak dan menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan Fadjorel Rachman dan Guntur Romli.

Pelapor yang juga Anggota Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) ini membuat Laporan Kepolisian di Bareksrim Polri dengan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 156 juncto Pasal 157 KUHP dan Pasal 14 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Djamaluddin mengkhawatirkan kebebasan berekspresi di era demokrasi saat ini. Kebebasan berekspresi yang dijamin Undang-Undang banyak disalahartikan dari arti dan esensi dari kebebasan berekpresi tersebut.

“Di antaranya dengan membuat berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech) sebagai alat untuk melakukan kampanye hitam (black campaign), yang semakin memperparah kondisi dan situasi politik di Indonesia yang sedang melangsungkan pesta demokrasi Pemilu Calon Legislatif dan Calon Presiden- Wakil Presiden Periode 2019-2014,” urainya. (lnsindo/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...