26 August 2019

Enam Bulan Dibiarkan, Pemerintah Lalaikan Warisan Budaya Bangsa

KONFRONTASI -  Pemerintah lalai dan diduga telah terjadi pembiaran atas penemuan benda purbakala dari Era Kerajaan Majapahit pada Proyek Tol Malang-Pandaan Seksi V, Jawa Timur.

Sudah enam bulan penemuan itu terjadi, namun langkah antisipatif dari pemerintah dan aparat penegak hukum tidak kunjung terjadi.

Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) Jhohannes Marbun menyampaikan, proyek pembangunan tol Malang-Pandaan harus dihentikan sementara, dan memberikan kesempatan kepada arkeolog untuk melakukan ekskavasi penyelamatan di lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi sebagai situs purbakala yang dilalui proyek tol tersebut.

“Sudah sekitar enam bulan lalu ditemukan, namun benda temuan tersebut tidak pernah dilaporkan ke Polisi maupun pemerintah atau pemda yang memiliki otoritas di bidang kebudayaan,” tutur Jhohannes Marbun, dalam keterangan persnya, Selasa (19/03/201).

Lokasi temuan benda purbakala tersebut berada di Desa Desa Serkarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Benda-benda kuno yang ditemukan itu diantaranya emas 8 Penjuru Mata Angin, yang diduga berasal dari Dinasti Majapahit.

Selain itu, di lokasi proyek ditemukan berupa struktur bangunan yang ditemukan mirip susunan anak tangga rumah tinggal, setumpuk koin, guci dan pusaka emas.

Sejak penemuan itu, diduga telah terjadi penjarahan maupun jual-beli benda-benda purbakala, yang dilakukan oleh masyarakat maupun kaki tangan kolektor.

Namun sejak viral dan mencuat ke publik, barulah Balai Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur menindaklanjutinya. “Iya, kejadian tersebut diperkirakan telah berlangsung enam bulan dan baru viral beberapa hari ini di masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Joe ini.

Kejadian tersebut sangat disayangkan sekali dan tidak seharusnya terjadi. Sebab, dilanjutkan Joe, Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) sudah pernah mengingatkan jauh hari sebelumnya, yakni sejak adanya rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membangun Jalan Tol yang akan melalui tempat-tempat yang diindikasikan kaya akan potensi situs purbakala baik di Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah, maupun Jawa Timur dan tempat-tempat lainnya di Indonesia.

Ketika itu, dijelaskannya, Madya mengingatkan agar pembangunan infrastruktur memperhatikan potensi-potensi benda purbakala yang akan dilalui dan membuat rencana alternatif untuk menghindari lokasi situs-situs purbakala.

“Apa yang dikhawatirkan tersebut, kini terjadi di Proyek Tol Mapan atau Malang-Pandaan, dimana situs purbakala menjadi korban pembangunan proyek infrastruktur,” ujar Joe.

Menurutnya, kasus temuan benda kuno pada Proyek Tol Malang-Pandaan ini tidak kalah besarnya dengan Kasus Pusat Informasi Majapahit (PIM) pada akhir tahun 2008. Kasus itu sempat heboh dan membuat Arkeolog Senior UI, Prof Dr Mundardjito mengeluarkan komentar keras. “Yang mengatakan bahwa Situs Majapahit yang dikepras dengan cara brutal, tanpa ada nurani sedikitpun,” ujar Joe.

Nah, lanjut Joe, sebetulnya untuk temuan benda purbakala kali ini, berbeda dengan tindakan arkeolog yang sangat berhati-hati dalam melakukan ekskavasi dan mengikuti alur-alur maupun layer-layer yang ada. Karena setiap temuan dan layer yang ada diyakini dapat membantu arkeolog untuk menganalisa temuan yang ada.

“Barangkali, jika penemuan pertama kali dari aktivitas beckhoe pada proyek Jalan Tol Malang-Pandaan menyebabkan rusaknya data arkeologi, tentu hal tersebut masih bisa dimaklumi,” ujarnya.

Tapi yang patut disesalkan, lanjut Joe, dan diduga adanya unsur kesengajaan adalah sejak temuan pertama enam bulan lalu sampai kemudian beberapa hari ini viral di media, tidak pernah diberitahukan kepada otoritas dalam hal ini Kepolisian RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim, Dinas Kebudayaan Provinsi/Kab/Kota, atau perangkat pemerintahan lainnya.

Tindakan pelaksana proyek yang abai terhadap kejadian ini sama saja dengan membiarkan terjadinya penjarahan dan pengrusakan benda, bangunan atau situs purbakala, dengan tetap melanjutkan proyek tanpa memberitahukan tersebut.

Seharusnya, PT Jasa Marga yang merupakan Perusahaan BUMN sadar betul bahwa setiap ada temuan yang diindikasikan sebagai benda purbakala, harus dikomunikasikan kepada otoritas yang berwenang merujuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

“Kami menduga adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pelaksana proyek untuk tidak mengkomunikasikan setiap temuan yang diduga sebagai benda purbakala kepada otoritas yang berwenang,” ujar Joe.

Kejadian ini, kata dia, menjadi catatan buruk bagi periode pemerintahan saat ini. Dimana masih didapatkan institusi Pemerintah termasuk perusahaan-perusahaan BUMN yang belum memiliki kesadaran akan pelestarian warisan budaya.

Atau, boleh dikatakan kadar pengetahuan yang rendah dalam memperlakukan setiap Potensi Warisan Budaya dan atau Benda Purbakala secara baik, dalam setiap langgam kerja pembangunan.

Situasi ini menunjukkan kinerja pemangku kepentingan yang masih lemah dalam upaya pengarusutamaan pelestarian warisan budaya dalam pembangunan nasional.

“Dan itu bertentangan dengan semangat Nawacita sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo dengan bertitik tumpu pada salah satu unsur Tri Sakti, yaitu Berkepribadian dalam Kebudayaan,” ujar Joe.

Seharusnya, lanjut Joe, jika ditemukan informasi signifikan terhadap situs tersebut, maka PT Jasa Marga harus menyiapkan rencana lain untuk mengubah jalur proyek.

Madya juga meminta pemerintah mengevaluasi dan menginvestigasi kasus tersebut. Hal seperti itu pernah dilakukan pada Proyek PIM di Trowulan, Mojokerto, pada akhir Desember 2008 sampai dengan Januari 2009.

Investigasi itu dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian dan pembiaran terjadinya Pengrusakan dan Penjarahan terhadap Situs Rumah Tinggal maupun pemukiman yang diduga berasal dari masa kerajaan Majapahit.

Kemudian, lanjut Joe lagi, benda-benda yang diduga sebagai benda purbakala yang ada di tangan masyarakat, maupun yang sudah berpindah tangan ke kolektor, harus diinvestigasi tersendiri.

“Untuk memastikan bahwa benda-benda tersebut terselamatkan, serta menindak pelakunya apabila memenuhi unsur pidana,” katanya.

Dengan demikian menyelamatkan benda-benda tersebut sama halnya dengan menyelamatkan kepentingan publik atas informasi mengenai peristiwa-peristiwa sejarah yang menyertai atau melekat pada benda tersebut.

Pada proyek jalan tol ruas lainnya maupun proyek tol di wilayah lain di Indonesia yang masih dan akan berjalan, perlu diawasi dengan melibatkan Arkeolog.

“Itu untuk mengantisipasi adanya temuan-temuan baru dalam proyek pembangunan tersebut. Atau setidaknya membekali pekerja proyek agar sadar pelestarian warisan budaya sebagai bagian dari budaya kerja,” tutup Joe.(Jft/SK)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...