22 October 2019

Emak-Emak di Bandung Tolak Pemilu Curang

KONFRONTASI- Kami emak-emak adalah bunda yang melahirkan anak dan cucu untuk menjadi warga dan pemimpin bangsa dan negara tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Pemilu Curang, kami rakyat biasa bukan anggota dan afiliasi partai, sebagai kalangan warga yang selalu disibukan dengan urusan dapur dan pendidikan anak dan cucu, kami bukanlah warga yang bodoh yang tidak paham apa yang terjadi selama pemilu Presiden 2019, kami mengutamakan pemilu Presiden karena ditangan beliau lah akan memimpin 260 juta rakyat Indonesia, pemimpin yang akan membawa persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan mengayomi anak cucu dikemudian hari, kami mengikuti dengan seksama proses perjalananan Pemilihan umum Presiden 2019.


Sebelumnya kami benar benar menaruh harapan baik kepada KPU adan BAWASLU namun dalam perjalanan dari awal proses Pemilu sampai kepada hari pencoblosan dan proses perhitungan suara kami-kami benar sangat kecewa dengan banyaknya ketidak adilan, penyalahgunaan kekuasaan oleh pertahana dan banyaknya  kecurangan yang terjadi, hal ini menyebabkan kami meninggalkan tugas harian kami, dan turun kejalan berulang kali melakukan aksi keprihatinan.
Hari ini Rabu, 15 Mei 2019, kami ke KPU Provinsi Jawa Barat dan ke BAWASLU Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi kami kepada KPU RI dan BAWASLU RI berdasarkan hak kami sebagai warga yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 39  thn 1999 tentang HAM mengenai kebebasan berpendapat sebagai berikut :
1.    UU Pemilu berazaskan jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia, dalam praktik, azas tersebut dilanggar, kejujuran dan keadilan diabaikan. Sebagai contoh kasus heboh secara internasional adalah Pencoblosan kertas suara untuk paslon Presiden 01 sebelum Pemilu dimulai di LN, ketahuan di dua tempat di Malaysia dengan jumlah tidak sedikit, diperkirakan dengan modus yang sama tidak ketahuan juga terjadi di berbagai tempat namun kasus ini tidak diselesaikan secara terbuka oleh KPU-RI dan BAWASLU-RI, dan tidak memberi sanksi secara tegas sesuai UU No. 7/2017 tentang PEMILU pasal 532 dengan sanksi pidana penjara selama 4 tahun sehingga pelaku yang akan melakukan lagi kapok, namun karena terkesan ada pembiaran dan ketidak jelasan, akhirnya banyaknya kasus yang sama dari laporan masyarakat melalui sosmed di daerah tentang kertas suara telah dicoblos untuk Paslon 01, kami emak-emak memahami di daerah tidak akan berani melapor mengingat kasus besar di Malaysia saja terkesan dianggap angin lalu.  Sebelum Hari Pencoblosan kami juga mengetahui adanya permasalahan DPT dalam jumlah sangat besar jutaan, juga secara tidak terbuka diselesaikan oleh KPU RI, termasuk ribuan kasus lainnya, sehingga kami emak-emak sampai pada kesimpulan Pemilu Presiden 2019 tidak lagi ber azas kejujuran dan keadilan yang dilanggar.

2.    Kami menyaksikan tayangan TV tentang hasil Situng KPU melalui input C1 dan banyak sekali protes masyarakat dan para ahli IT terhadap kesalahan input, kami sangat miris Ketua KPU RI dengan pernyataannya menyatakan bukan sebagai perhitungan resmi, lalu untuk apa dipertontonkan kepada rakyat dan melakuan pembiaran dengan berbagai kesalahan input, puluhan ribu sudah dilaporkan, namun KPU RI masih ngotot penayangan  program Situng tersebut, artinya yang dipertontonkan kepada masyarakat adalah data salah, menurut kami sama saja melakukan pembohongan publik secara sistimatis, tidak salah kami berkesimpulan tontonan Situng KPU adalah penggiringan opini masyarakat, menurut kami kesalahan Situng KPU bukan human error akan tetapi dilakukan secara sengaja dan sistimatis untuk mengarahkan hasil kemenangan paslon tertentu disamping itu kami juga meragukan input data C1 Situng bukan berasal dari C1 Plano akan tetapi berasal dari salinan ke C1 Kwarto yang tidak diverifikasi lalu di scan. Pada berikutnya hasil perhitungan secara manual berjenjang akan mengikuti hasil Situng KPU menurut kami kami seting tersebut bisa dilakukan di provinsi lain dimana kemenangan paslon no.1 menang banyak, karena merupakan daerah basis semua petugasnya lebih mudah diatur untuk pengelembungan angka kemenangan bagi paslon 01 salah satu bisa terjadi di Jawa Tengah karena kami punya jaringan emak-emak di daerah tersebut. Untuk hal tersebut kami tidak percaya terhadap hasil Situng KPU dan meragukan hasil perhitungan manual KPU secara nasional.
3.    Secara mengejutkan ada korban Petugas KPPS dan Panwas meninggal dalam waktu singkat bisa dikatakan serentak setelah hari Pencoblosan lebih dari 500 diantaranya ada yang bunuh diri dan lebih 3000 an sakit, kami sebagai emak-emak sangat sedih dan miris terhadap reaksi Ketua KPU RI sangat memandang rendah korban yang banyak tersebut, menyatakan korban meninggal disebabkan karena kelelahanan tanpa diadakan penelitian secara medis akibat kematian mereka, sebagai perempuan Indonesia yang melahirkan anak bangsa kami jelas sakit hati jika penyelesaian untuk penelitian medis tersebut dipersulit apalagi diabaikan.
4.    Menurut kami Kecurangan Pilpres 2019 menghancurkan moralitas bangsa, berganti dengan nafsu mempertahan tahta, harta dan kekuasaan semata. Pilpres sebagai sarana mewujudkan harkat martabat bangsa untuk menegakkan demokrasi secara benar, seharusnya membebaskan bangsa dari ketidak adilan dan ketertindasan dengan segala bentuknya, kebodohan dengan segala wujudnya, ketidak jujuran, secara nyata telah dipertunjukankan demi mempertahankan kekuasaan semata, bagi-bagi uang oleh seorang Presiden melalui penugasan juga kepada perwira secara kasat mata, pengerahan ASN dalam kampanye, pengerahan pejabat daerah terlibat melakukan kampanye di berbagai daerah jelas melanggar pasal 283 ayat 1 UU Pemilu, akan tetapi KPU dan BAWASLU tutup mata terhadap pelanggaran tersebut.
Dengan pertimbangan hal tersebut diatas, demi tegaknya Demokrasi di Indonesia secara baik benar, dan untuk menjaga keutuhan NKRI , kami emak-emak menggunakan hak rakyat sesuai konsitusi menyatakan :
Meminta BAWASLU-RI memerintahkan agar dilakukan Audit Forensik terhadap KPU RI, dan menghentikan semua perhitungan manual, jika hal ini tidak dilakukan kami tidak mempercayai dan tidak akan mengakui hasil Pilpres 2019. Kami emak-emak siap melakukan tindak lanjut, meninggalkan tugas kewajiban harian kami sebagai emak.
Bandung, 15 Mei 2019
Gerakan Rakyat Anti Pemilu Curang
Atas nama Emak-emak yang melaksanakan Aksi Keprihatinan

Andi Nenie Sri Lestari S.Pd., M.Si
 


Andi Nenie Sri Lestari S.Pd., M.Si

Hj. Siti Hasanah (Wakil Koord)

Sarwendah Robbi

Indriati Hamzah (Sie Acara)
Nenie Hidayah
Lili Laeliyah
Hj. Ida Nuraida (Sie Negosiator)
Neneng Khodijah
Maya Bhayangkari
Desi Sri Rahayu (Humas)
Sri Yuliansih

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...