27 April 2017

Dugaan Korupsi Ahok dilaporkan BPK. Ahok Marah. BPK Siap Hadapi Ancaman Ahok

KONFRONTASI-Kepala BPK DKI Efdinal mengaku tak akan terpengaruh sedikitpun dengan ancaman Ahok. Efdinal juga tak gentar dengan gertakan Gubernur DKI Jakarta itu yang melaporkannya ke Mahkamah Etik BPK RI.Sebagaimana diketahui, dalam skandal korupsi RS Sumber Waras, kuat dugaan alokasi anggaran untuk pembelian lahan tersebut senilai Rp 800 miliar melalui APBD perubahan (APBD-P) 2014 tanpa melalui pembahasan di dewan (DPRD DKI) . Wakil Ketua Umum DPP Front Pembela Islam, Ja'far Shodiq berniat melaporkan Ahok atas tuduhan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi pertama yang diduga dilakukan Ahok, menurut Ja'far, adalah soal penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT TJ BUMD Transjakarta. Dalam kasus itu, nilai modal yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta bernilai Rp 1,6 triliun.

"Kami bekerja sesuai dengan Undang-undang. Kami (auditor-red) tidak mengenal takut. Kecuali dengan Tuhan. Bahkan mati pun kami siap," kata Efdinal kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Dia berlasan seluruh auditor BPK selama ini bekerja professional dan bertanggung jawab saat melaksanakan tugas mengaudit keuangan negara. Selain itu juga senantiasa menjaga kebenaran dan obyektifitas.

Efdinal menambahkan pekerjaan sebagai auditor keuangan negara merupakan tugas negara dan ibadah kepada Tuhan, apalagi uang tersebut sejatinya adalah uang rakyat. Karena itu, dia mengaku tak mau ambil pusing dengan langkah Ahok yang akan melapor ke mahkamah etik BPK.

"Tidak masalah, itu hak Ahok. Yang pasti audit investigasi akan terus berjalan," tegas Efdinal.

Bagi dia, puncak pekerjaan auditor adalah jihad melawan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dengan kesewenangan-wenangan. "Apalagi arogansi pejabat dalam mengelola uang rakyat. Kami siap jihad melawan korupsi,’’ tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam skandal korupsi RS Sumber Waras, kuat dugaan alokasi anggaran untuk pembelian lahan tersebut senilai Rp 800 miliar melalui APBD perubahan (APBD-P) 2014 tanpa melalui pembahasan di dewan.

Kini, kasus tersebut tengah mendapat sorotan tajam dari publik setelah Pansus DPRD DKI melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini semua berawal dari temuan BPK.

Namun Ahok menuding hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras sangat tendensius. Ahok bahkan menduga, skandal korupsi yang membelit dirinya‎ itu bermuatan politis.

Karena tak terima, orang nomor satu di Ibu Kota DKI itu 'balik menyerang' dengan melaporkan kepala BPK DKI Efdinal ke Mahkamah Etik BPK RI. Ahok juga yakin BPK gagal menemukan kesalahan dalam perpanjangan waktu audit.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara mengenai dirinya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Front Pembela Islam (FPI) bersama sejumlah orang yang menamakan diri 'Masyarakat Jakarta'. Dalam laporan tersebut, Ahok dituding melakukan korupsi di tiga kasus, salah satunya korupsi Transjakarta senilai Rp 1,6 triliun.

"Kok laporkan saya korupsi Rp 1,6 triliun, alasannya apa? Makanya, itu kepinteran (pelapor) ajah," timpal Ahok saat ditemui awak media di Balai Kota, Jakarta Pusat,Senin (7/9).

Ahok pun tidak mempermasalahkan jika dirinya dipanggil polisi atas pelaporan tersebut. Menurutnya, itu merupakan hal biasa. Ahok mengklaim bukan kali ini saja dirinya dilaporkan ke polisi.

"Dipanggil mah sudah sering. Waktu bangun MRT juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sudah sering kok, dilaporin terus datang. Kalau enggak salah kenapa takut!" paparnya.

 Wakil Ketua Umum DPP Front Pembela Islam, Ja'far Shodiq berniat melaporkan Ahok atas tuduhan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi pertama yang diduga dilakukan Ahok, menurut Ja'far, adalah soal penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT TJ BUMD Transjakarta. Dalam kasus itu, nilai modal yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta bernilai Rp 1,6 triliun.

Kasus kedua adalah soal penyerahan aset Pemprov berupa tanah seluas 234 meter persegi dan tiga blok apartemen yang tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD. Proyek tersebut dikabarkan mengeluarkan biaya hingga Rp 8,5 miliar.

Sementara kasus terakhir adalah soal pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang tidak melalui proses yang memadai hingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 195 miliar(ris)

Category: 

loading...


News Feed

Berita Lainnya

loading...
Rabu, 26 Apr 2017 - 20:10
Rabu, 26 Apr 2017 - 20:00
Rabu, 26 Apr 2017 - 19:49
Rabu, 26 Apr 2017 - 19:30
Rabu, 26 Apr 2017 - 19:05
Rabu, 26 Apr 2017 - 19:00
Rabu, 26 Apr 2017 - 18:58
Rabu, 26 Apr 2017 - 18:47