21 May 2018

DPR Harus Tolak Rapat Kerja dengan Menteri Rinso

KONFRONTASI - DPR haru menoolak rencana rapat kerja dengan Menteri BUMN guna memaparkan hasil kinerja kementerian BUMN selama satu tahun. Karena dengan hasil Keputusan Pansus Pelindo yang sudah merekomendasikan pada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Rini  Soemarno sebagai Menteri BUMN ,Secara politik dan Konstitusi, Rini Sumarno sudah bukan lagi seorang Menteri BUMN.

Demikian pandangan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Trisasono, Kamis (21/1)

"Rekomendasi Pansus DPR untuk memecat Rini Sumarno dan hasil penilaian Kinerja Menteri BUMN yang buruk  oleh Kemenpan  tergambar secara jelas dalam laporan kinerja pengelolaan  BUMN  yang dirilis oleh Kementerian BUMN". katanya

Dimana total Aset BUMN yang saat ini dikatakan naik tercatat mencapai Rp5.395 triliun, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 hanya sebesar Rp4.577 triliun, ini hanyalah akibat kenaikan nilai kurs US dollar terhadap rupiah dari Rp 11.000 / USD naik menjadi Rp 14.000/USD  yang akhirnya berpengaruh pada naiknya nilai Aset BUMN, anehnya kok tidak dipaparkan juga besar  total hutangnya semua BUMN

"Begitu juga pendapatan BUMN yang justru turun dibandingkan tahun 2014 yaitu .total pendapatan BUMN tahun 2015 hanya sebesar Rp1.728 triliun, pendapatan ini menurun dibanding dengan tahun sebelumnya mencapai Rp1.932 triliun. Dari sisi pendapatan BUMN selama dipimpin Rini Soemarno menunjukan penurunan yang luar biasa alias jeblok jika dihitung mengunakan perbandingan kurs US dollar terhadap rupiah saat ini" tegasnya

Belum lagi aksi aksi corporasi yang dilakukan oleh BUMN atas persetujuan Rini Sumarno yang berpotensi merugikan BUMN seperti pinjaman dari perbankan China dalam bentuk USD kepada perbankan BUMN dengan menjadikan Perbankan BUMN sebagai colateralnya .lalu pembangunan Kereta Cepat dengan mengandeng investor dari China yang menjadikan Aset Aset BUMN perkebunan sebagai Colateralnya padahal Kereta Cepat bukanlah kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat ,apalagi Kereta Cepat tersebut akan banyak mengunakan energi Listrik yang mana akan mengurangi pasokan Listrik pada masyarakat dan Industri di Jabotabek .Dan Kemudian Penjualan Konsensi Pengoperasian JICT pada Hutchinson Port yang sangat murah Dan bertendensi adanya korupsi

"Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Mendukung DPR untuk menolak melakukan RDP dengan Kementerian BUMN jika dihadiri oleh Rini Soemarno serta mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri BUMN karena kinerja yang buruk selama dipimpin Rini Soemarno: ucapnya

"Dan bagi fraksi fraksi parpol di DPR yang mendukung kehadiran Rini Soemarno di RDP antara kementerian BUMN dan DPR patut dicurigai banyak memiliki kepentingan parpolnya atau eleiten  untuk mencari pundi pundi dari BUMN seperti mendapatkan proyek proyek ,menjadi supplier dan memeperoleh dana segar pinjaman dari Bank BUMN" katanya.[ian]

 

Category: 
Loading...