21 September 2019

Demokrasi Mundur, MUI Sesalkan Pernyataan Wiranto

KONFRONTASI - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi menyayangkan pernyataan Menko Polhukam Wiranto agar MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI dan Menteri Agama dalam setiap akan menetapkan fatwa.

Hal tersebut kata Sa'adi bukan saja sebagai bentuk intervensi Pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa.

"Tapi juga bisa dipahami sebagai bentuk pembatasan hak MUI dalam berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat yang sangat jelas dan tegas dijamin oleh konstitusi. Pernyataan tersebut menurut saya sebagai bentuk kemunduran dalam praktek kehidupan berdemokrasi di Indonesia," kata Sa'adi melalui siaran pers yang dikirim kepada wartawan, Rabu (21/12)

MUI sebagai organisasi kemasyarakatan eksistensinya dijamin oleh konstitusi menurut Sa'adi hak dan kewenangannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada alasan oleh siapa pun dan atas nama apa pun melakukan pembatasan terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

"Termasuk di dalamnya adalah tugas menetapkan fatwa. Sepanjang tugas dan tanggung jawab tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," pungkas Sa'adi

MUI dalam setiap menetapkan fatwa, menurut Sa'adi, senantiasa mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak hanya mempertimbangkan dari aspek keagamaan saja, tetapi juga mempertimbangkan dari aspek kebhinnekaan, toleransi, kerukunan sosial dan keutuhan NKRI.

"Tuduhan bahwa fatwa MUI dapat meresahkan masyarakat dan merusak toleransi umat beragama adalah sangat tidak beralasan," ungkap Sa'adi

Seharusnya, lanjut dia, hadirnya fatwa MUI dimaknai sebagai bentuk kontribusi positif masyarakat dalam ikut serta membangun harmoni kehidupan umat beragama, merawat kebhinnekaan dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila.

Lebih lanjut Sa'adi menegaskan fatwa MUI adalah panduan keagamaan bagi umat Islam dalam melaksanakan keyakinan agamanya. Pemerintah sudah sepatutnya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya, karena hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

"MUI memberikan apresiasi kepada Pemerintah jika setiap implementasi pelaksanaan fatwa salalu dikoordinasikan bersama antara MUI dengan Pemerintah sehingga dalam eksekusinya tidak menimbulkan ekses negatif di masyarakat," demikian Sa'adi.[ian/rml]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...