13 November 2019

Demokrasi Liberal Membusuk, Ekonomi Terpuruk. Umat Islam dan Nasionalis Ingin kembali ke UUD45 Asli dengan Damai dan Musyawarah

KONFRONTASI- Kembali ke UUD34 asli tidak harus kudeta, kisruh, chaos dan huru-hara. Jalan damai dan musyawarah  mudah ditempuh sekiranya umat Islam dan nasionalis bersatu meminta pemerintah kembali ke UUD 45 asli.

Demikian pandangan peneliti CSRC UIN Jakarta M. Nabil dan dosen UBK Gede Sandra, kemarin. Keduanya yakin masyarakat madani,terutama kaum nasionalis dan Islam  dalam memperjuangkan ke UUD45 asli, mudah berdialog, bersatu dan mengutamakan keselamatan NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila yang sudah dikooptasi dan dikuasai tirani modal. Jokowi-JK  diharapkan legowo mundur kalau rakyat, kaum nasionalis dan umat Islam ingin kembali ke UUD45 dengan damai dan musyawarah, sebab ekonomi kian terpuruk dan ketidakadilan kian memburuk sehingga otomatis demokrasi liberal sudah membusuk.  kalau perlu, Jokowi-JK bisa mendapatkan rumah negara yang mewah seperti SBY, mantan presiden, asal memenuhi aspirak rakyat kembali ke UUD45 asli.. rakyat sudah kapok dicekoki liberalisme dan amandemen yang gagal mensejahterakan rakyat.

Kedua pengamat itu menilai, Jokowi sudah jadi presiden, namun krisis legitimasi karena Jokowi lemah, mandul dan tak kredibel, begitu juga Jusuf Kalla yang lebih banyak bermanuver politik,  mengurus politik dagang sapid dan bisnis keluarga. Jokowi-JK harus legowo mundur dan  kalaupun mundur, mereka toh mantan presiden dan wapres, karena cita-citanya kepengin jadi presiden/wapres sudah sampai. Meskipun keduanya tidak cakap, tidak kredibel dan kelihatan kelemahan serta kemandulannya di mata kaum terpelajar dan bangsa ini.

Apa mau dikata, rezim Jokowi sudah krisis legitimasi, sudah tak dipercaya rakyat dan umat Islam lagi. Prabowo Subianto dan Rizal Ramli serta Panglima TNI Gatot Nurmantyo harus bergerak dan jangan diam menunggu daulat rakyat, mereka harus berdialog dan bertukar pikiran dengan segenap kelompok strategis untuk kembali ke UUD45 asli, menyelamatkan NKRI dan Kebhinekaan serta mengakhiri Konstitusi amandemen yang sudah  jelas rusak dan dikebiri. Prabowo dan Nurmantyo adalah tokoh militer, bukanlah teknokrat ekonomi, oleh sebab itu harus berdialog, berdiskusi  dan bermusyawarah dengan teknokrat ekonomi konstitusi yakni Dr Rizal Ramli untuk mengakhiri ketidakpastian ekonomi-politik, lumpuhnya ekonomi umat Islam dan mengatasi frustasi umat Islam yang menemukan pintu masuknya lewat kasus penistaan agama oleh  AHok. Umat Islam sedang mencari pemimpin yang  amanah dan kredibel, rakyat mencari pemimpin yang  amanah dan kredibel, bukan  pelayan para taipan dan Tiongkok (PKC).  Demikian pandangan pengamat politik Muslim Arbi, mantan aktivis Islam dari ITB akhir pekan ini.

Muslim Arbi  sepakat kalau kekuatan Islam dan nasionalis bersatu  kembali ke UUD45 asli, dan hanya itu solusinya atas kemeluit demokrasi kriminal-liberal 15 tahun terakhir ini. ''Sudah jelas, sejak amandemen tak ada lagi musyawarah mufakat, tak ada pemimpin Islam, tak ada negarawan Islam,  kecuali politisi. tak ada utusan daerah, utusan golongan, tak ada MPR yang bermartabat, tak ada wakil rakyat dan umat kecuali politisi parpol. Semua itu mengkhianati cita-citra Prokalamsi 1945, menyeleweng dari  visi-misi Founding Fathers NKRI 1945. Parlemen hanya berisi para politisi dangkal wakil dari parpol dan pemodal, bukan wakil rakyat dan umat, '' kata Muslim. Arbi.

 

 

Hasil gambar untuk muslim arbi

Muslim Arbi

Untuk memperbaiki kondisi bangsa yang makin rusak saat ini, yang disebut semakin liberal dan makin jauh dari UUD 1945, menurut  ekonom Kwik Kian Gie harus dilakukan perubahan sistem dan pemimpinnya, dan harus kembali ke UUD45 asli agar muncul pemimpin cakap dan perduli serta berani berpihak rakyat seperti ekonom senior Dr Rizal Ramli.  Di sini Prabowo Ketum Gerindra  dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama elite Islam dan nasionalis  harus paham bahwa rakyat butuh perbaikan ekonomi dan keadilan sosial sehingga kepemimpinan Rizal Ramli atas Ekonomi kerakyatan atau Ekonomi Konstitusi bisa dilaksanakan dan hal itu tidak akan bisa dikebiri para taipan. Lemahnya  Megawati Soekarnoputr, Jokowii dan Kabinetnya berhadapan para taipan  yang mengebiri rezim Jokowi-JK ini, membuat Kabinet Kerja krisis legitimasi, juga Kapolri dan TNI, sudah krisis legitimasi  di mata rakyat dan umat Islam karena TNI/Polri  takut  dan emoh memihak rakyat, malah memihak kekuatan modal. Ada apa ini?.

Hasil gambar untuk kwik kian gie

Kwik Kian Gie

Sistem kepemimpinan, kata mantan Menko EKUIN itu, tidak bisa dipilih secara langsung oleh rakyat. Dia beralasan tidak mungkin rakyat yang pendidikannya mayoritas masih rendah dan bodoh diharapkan dapat memilih pemimpin yang berkualitas. Fakta yang terjadi, justru ada jual beli suara dalam pemilihan pemimpin nasional dan lokal.

“Lalu apa yang harus dilakukan sekarang?. Tadi ada yang menyebut coup (kudeta, red), tapi apa ya tentara mau?”, kata Kwik Kian Gie dalam diskusi seputar arah kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan UUD 1945 di Kantor MUI Pusat, Selasa sore (17/05/2016). Dan  cara paling damai dan aman adalah kembali ke UUD45 asli dengan damai  dan tertib. Jokowi harus mau mendengarkan aspirasi rakyat dan umat Islam yang makin galau dan cemas mau dibawa kemana NKRI oleh Jokowi? Kepada TNI, Intelektual, ulama/rohaniwan, kyai,habib, pemuda dan mahasiswa serta masyarakat madani, bawalah  NKRI ke UUD45 asli agar tirani modal dan oligarki  kapital dan dinasti politik tidak berkuasa di republik ini..

Termasuk sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi bangsa, kata Kwik, harus menggunakan gaya kepemimpinan “diktaktorial.” Sumber ekonomi dan badan usaha harus dikendalikan negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing atau orang-per orang.

“Tidak bisa selain itu. Ini bukan saya yang ngomong, tetapi Joseph Stiglitz, Francis Fukuyama. Baru bisa makmur,” ungkapnya.

Muslim Arb i sependapat dengan para inteligensia Muslim seperti Dr Yudi Latif, Dr Herdi Sahrasad dan Dr Airlangga Pribadi  yang sangat  miris dan prihatin dengan marginalisasi umat Islam dan rakyat di seluruh Tanah Air  akibat  ekonomi yang memburuk, ketidakadilan yang meluas, KKn yang menggila, Neoliberalisme dan oligarki kapital yang merajalela menguasai istana presiden, TNI, Polri dan birokrasi serta parlemen/parpol.

''Semua parpol hanya jadi pelayan modal, dan kasus Ahok hanyalah puncak gunung es dari timbunan masalah ekonomi-politik yang merongrong dan merobohkan bangunan NKRI yang didambakan dan dicita-citakan Proklamasi 1945,''  kata Yudi Latif, ..

''Parpol-parpol pesta demokrasi liberal ditengah kemiskinan, ketidakadilan dan bencana banjir-longsor yang melanda rakyat, parpol-parpol mengingkari cita-cita Prokalamasi 1945, mengayomi dan melayani para taipan dan oligarki kapital. Tak ada wakil umat, tak ada negarawan dan tak ada  pemimpin  rakyat di parlemen, kecuali politisi dangkal dan mapan yang tak perduli kondisi sosial-ekonomi umat dan rakyat yang makiin miskin,'' kata Herdi Sahrasad, pengajar Universitas Paramadina.

Di mata umat Islam, para pejabat dan petinggi istana, TNI/Polri dan Kabinet seperti badut-badut dagelan politik yang makin mengalami krisis legitimasi, kata mantan demonstran Gerakan Mahasiswa 1977/78 Hatta Taliwang. Sangat miris dan mengerikan..

Mantan Kepala Bapennas ini memberi contoh Norwegia. Negara itu makmur dengan 70 persen kekuatan ekonomi di tangan pemerintah. Demikian pula dengan Singapura. Negara dengan wilayah yang sangat kecil ini bisa makmur karena pada awalnya dipimpin oleh Lee Kuan Yew dengan cara diktaktor. Pemerintah Singapura, kata Kwik, saat itu membentuk dua buah holding, yaitu Temasek dan GIC (Government of Singapore Investment Corporation).

“Saya usulkan, mungkin MUI yang mampu, pilih pemimpin, orang yang sangat dihargai rakyat. Tidak ada jalan lain kecuali jalan ekstrem, kudeta. Ini jalan yang murah, Tapi itu pandangan subyektif kalau tidak ada jalan damai dan tertib untuk kembali ke UUD45 asli,,” saran Kwik.

Kwik mengaku prihatin dengan kondisi kepemimpinan sekarang. Dengan sistem pemilihan secara langsung, Presiden, DPR, Gubernur, Bupati dan Wali Kota semua dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, hanya para menteri saja yang dipilih oleh Presiden.

“Akibatnya ada Gubernur, Bupati yang tidak menurut pada presiden. Karena merasa sama-sama dipilih oleh rakyat. Ini anarkhi atau chaos namanya,” kata politisi senior PDI-P ini.

Selain pengambilalihan kepemimpinan, Kwik juga menyarankan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Dia mengaku sudah membaca sejarah konstitusi Indonesia yang pertama kali dibuat itu.

“Ini yang buat bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang terpandai di zamannya. Ini sekarang dilecehkan sampai empat kali diamandemen. Semua harus dikembalikan (ke UUD 1945 asli, red),” tandasnya.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...