7 December 2019

Dari Alumnus ITB dan UI sampai Putera Solo: Para Staf Khusus dan Deputi Kepala Staf Presiden Harus Pro-Rakyat dan Amanah

KONFRONTASI- Istana diperkuat dengan para staf khusus pilihan Presiden Jokowi. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menjamin lembaga yang dipimpinnya bukanlah pemerintah bayangan yang mampu mengendalikan setiap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut mengibaratkan posisi Kantor Staf Presiden sebagai leher yang tidak punya muka dan tidak punya kepala. Jadi, hanya bisa membantu muka dan kepala supaya bisa bertahan dengan baik.

"Jadi dalam proses pengambilan keputusan kami jadi staf. Staf itu tidak pernah membuat keputusan atau eksekusi. Jadi kalau ada ketakutan seperti itu tidak benar. Bapak Presiden memiliki staf yang tangguh untuk membuat suatu keputusan," tegas Luhut usai melantik para deputi dan staf khususnya, di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Kamis (2/4) seperti dikutip setkab.go.id.

Luhut memuji para deputi dan staf khusus yang baru dilantiknya sebagai orang yang sangat kapabel dalam bidang masing-masing. Ada ahli ekonomi yang sampai sekarang menjadi profesor di Universitas Manchester, ada yang pernah bekerja di Uni Eropa, ada juga lulusan cum laude dari Universitas Texas yang pernah bekerja di Gedung Putih.

Selain itu ada lulusan ITB yang pernah bekerja di Danareksa, ada juga yang anggota anggota Tim Sukses Joko Widodo (Jokowi), ada yang senior yang paham sejarah dan masalah perundang-undangan dan ada juga jurnalis senior yang sangat mengerti seluk-beluk TNI. Di samping itu juga ada jenderal yang pernah bertugas di Timtim, Aceh, dan Papua.

Kepala Staf Presiden itu meminta tidak usah mempersoalkan masalah eksekusi. Karena tim yang dipimpinnya, memang tidak akan pernah membuat eksekusi. "Sederhana saja, jumlah kami hanya 70 orang, hari ini jumlah kami baru 15. Jadi bisa anda bayangkan bagaimana kami mengeksekusi," kata Luhut.

Dia menegaskan, timnya hanya akan memberikan saran secara terukur, secara jernih dan tajam karena tanggung jawab kepada republik. Luhut menegaskan, dengan kematangannya  sebagai seorang perwira dan prajurit dan juga pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, selain pernah jadi pengusaha, selaku Kepala Staf Presiden ia tahu persis batas gerak maju.

"Saya tahu persis rambu-rambu permainan itu. Jadi tidak perlu ada khawatir mengenai hal ini," tegasnya.

Mengenai pekerjaan Kantor Staf Presiden, Luhut menjelaskan, bahwa pihaknya terus  memberikan laporan atau memo kepada Presiden dua kali dalam satu minggu. Memo itu dikirim sesuai dengan permintaan presiden atau sesuai dengan perkembangan di lapangan, apakah itu bidang ekonomi, Polhukam, atau masalah kegiatan lainnya.

"Itu sudah kami jalankan, dan sampai hari ini presiden puas dengan masukan itu karena digodok oleh tim yang profesional, yang hanya berpikir apa yang terbaik buat negeri ini. Saya ulangi kami hanya berpikir untuk yang terbaik buat Negeri Republik Indonesia tercinta," ujar Luhut.

Ditegaskan oleh Kepala Staf Presiden itu, bahwa sebagai seorang perwira, ia sudah pada titik kepentingan pengabdian yang tertinggi. "Jadi tidak ada kepentingan saya lain lagi, kepentingan politik tidak ada. Jadi tidak usah ada yang khawatir  mengenai itu tadi," tegasnya.

Menurut Luhut, ia atau tim yang dipimpinnya loyal kepada Presiden RI. Loyalitas itu, lanjut Luhut, tegak lurus yang tidak bisa ditawar, kecuali Presiden melanggar konstitusi. "Kami akan membantu presiden sekuat tenaga yang kami miliki. Itu tadi pesan kami terakhir sekali. Kami menjaga derajat, kehormatan organisasi kami ini," pungkas Luhut.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan melantik 4 (empat) Deputi dan 2 (dua) Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, di Aula Gedung III Sekretariat Negara, Kamis (2/4). Para deputi yang dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 adalah: Darmawan Prasodjo sebagai Deputi 1, Yanuar Nugroho sebagai Deputi 2, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Deputi 3 dan Eko Sulistyo sebagai Deputi 4.

Sedangkan Staf Khusus yang dilantik melalui Keputusan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2015 adalah Lambock V. Nahattands sebagai Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Bidang Hukum dan Undang-Undang dan  Atmadji Sumarkidjo sebagai Staf Khusus  Bidang Politik dan Media.

Dalam sambutannya, Luhut Pandjaitan mengatakan, Kantor Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas-tugas penting yaitu pengendalian dalam rangka memastikan program-program nasional yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Kedua, menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap-program-program nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.

Ketiga, percepatan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional. Keempat, pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan program-program prioritas nasional. Kelima, pengelolaan isu-isu strategis. Keenam strategi, komunikasi politik dan diseminasi informasi. Dan ketujuh, menyampaikan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pembentukan keputusan.

Luhut mengingatkan agar para Deputi dan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan bekerja sesuai dengan fungsi Kepala Staf Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, yaitu bekerja pada rambu-rambu yang ada dalam Perpres untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan Kementerian atau Lembaga lain yang ada.

"Hal ini dilakukan juga untuk mencegah staf di lingkungan Kepala Staf Kantor Keppresidenan melakukan tugas-tugas yang bukan tugas pokok," tegas Luhut.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu menyebutkan,  Perpres No. 26 Tahun 2015 telah mengatur tentang penyelenggaraan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka pengendalian program-program komunikasi politik dan isu strategis. Ia menegaskan, bahwa KSP adalah lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden.

"Fungsi Kepala Staf Presiden adalah seperti Kepala Staf di TNI, yaitu memberikan pertimbangan baik diminta atau tanpa diminta oleh Panglimanya agar yang bersangkutan mampu mengambil keputusan yang optimal, yang dalam hal ini adalah Presiden," jelas Luhut.

Luhut menegaskan bahwa keputusan Panglima bergantung juga kepada para staf dan jajarannya agar mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik kepada Panglimanya. Karena yang bisa bertindak adalah Panglima. Namun ia meyakinkan, bahwa para Deputi dan staf yang dimiliki Kantor Staf Presiden adalah staf terpilih.

"Keberhasilan kita adalah apabila Presiden mampu mengambil keputusan yang optimal, jangan pernah ragu mengatakan itu baik kalau itu memang baik," tegas Luhut.

Darmawan Prasodjo
Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi

Darmawan adalah ekonom energi dan lingkungan yang juga fasih dalam tata kelola dan sistem fiskal minyak dan gas (migas). Darmawan pernah menjadi Chairman Millennium Development Goals 2012 UKP4 di Bali, Penasihat Kebijakan Fiskal Migas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Penasihat Energi Gubernur Jawa Tengah, dan sejumlah jabatan lainnya.

Pria asal Magelang ini meraih gelar Sarjana dan Magister Ilmu Komputer dengan minor Teknik Industri dari Texas A&M University setelah terpilih dalam Program Habibie tahun 1989 untuk menimba ilmu di Amerika Serikat. Gelar doktor bidang Ekonomi Sumber Daya Alam di kampus yang sama dia raih tahun 2012.

Selain itu, Darmawan juga terjun ke politik dengan mengikuti pencalonan legislatif periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan V Jawa Tengah.
Yanuar Nugroho

Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas

Yanuar adalah mantan Direktur dan Penasihat Khusus Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pria kelahiran Solo, 27 Januari 1972 itu merupakan mantan Senior Lecturer di Universitas Manchester, Inggris, sebuah posisi bergengsi di kampus tersebut.

Pada tahun 2009, Universitas Manchester menganugerahinya dengan predikat peneliti dan pengacar terbaik. Yanuar meraih gelar sarjana Teknik Industri ITB dan melanjutkan studi master di Inggris hingga mendapat beasiswa doktor di Universitas Manchester.

Nama Yanuar juga sempat mencuat sebagai salah satu calon menteri Presiden Joko Widodo yang diusulkan Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia (AMPI). Dalam usulan yang digagas lewat situs kabinetprofesional.org itu, Yanuar digadang menjadi salah satu calon Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Purbaya Yudhi Sadewa
Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis

Purbaya dipilih dari kalangan ekonom yang saat ini menjabat sebagai Direktur PT Danareksa (Persero). Pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 ini merupakan sarjana jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Gelar dokto dalam bidang ekonomi dia perleh dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Purbaya telah terbiasa berada di lingkungan pemerintah karena sebelumnya dia juga pernah tercatat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pereonomian. Dia juga pernah menjadi Kepala Ekonom Danareksa Research Institute.

Eko Sulistyo
Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi

Merupakan salah satu orang yang memiliki jasa besar dalam karier politik Presiden Joko Widodo. Pria asal Surakarta ini diketahui menjadi tim sukses Jokowi mulai dari pemilihan Wali Kota Surakarta pada medio 2010 dan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

Saat pemilihan Presiden 2014, Eko dipercaya menjadi salah satu tim sukses dengan menjadi Koordinator Lapangan Tim Relawan. Eko pernah menjabat Ketua Komisi Pemilahan Umum Daerah (KPUD) Surakarta periode 2003-2008 dan konsultan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta pada saat Jokowi menjabat Wali Kota. Kini dia diketahui menjadi Direktur Policy and Political Consulting Index Survey Solo.

Brigadir Jenderal TNI Andogo Wiradi
Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis

Andogo dinilai memiliki kemampuan untuk menangani bidang analisis data dan informasi strategis. Pengalaman Andogo ketika menjadi perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu ahli golongan IV di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) bidang nuklir, biologi, dan kimia; dan Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Sebelum menjadi pengajar bidang Geografi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andogo merupakan Kepala Staf Daerah Militer I/Bukit Barisan.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...