25 May 2017

Dahlan Iskan Bebas, Yusril: Tak Ada Lagi yang Bisa Dikerjakan Kejaksaan

KONFRONTASI -  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan gugatan praperadilan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Dahlan Iskan hari, Selasa (4/8/2015) siang. Dahlan ajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi 21 proyek gardu listrik oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta.

Hakim tunggal Lendrinty Janis dalam keputusannya menyatakan menolak eksepsi termohon (Kejati). Lantaran surat perintah penyidikan (sprindik), proses penyidikan dan penetapan status tersangka tidak sah. 
 
"Mengabulkan pemohon (Dahlan Iskan) untuk seluruhnya. Menyatakan sprindik tanggal 5 Juni 2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Serta menyatakan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sah," kata Lendrinty dalam membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan.
 
"Memerintahkan membatalkan penetapan pemohon sebagai tersangka," sambungnya.
 
Menanggapi putusan itu, kuasa hukum Dahlan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pasca putusan ini tidak ada aktivitas apapun lagi yang bisa dilakukan kejaksaan. "Tadi kita sudah sama-sama dengar putusan, hakim telah memutuskan bahwa pemohonan Dahlan seluruhnya dikabulkan. Penetapan oleh Kejati, selaku penyidik tidak sah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Kejaksaan. Tidak ada banding, tidak ada kasasi," kata Yusril.
 

Dengan putusan praperadilan ini, maka status tersangka kasus korupsi gardu listrik yang melekat ke Dahlan Iskan gugur.  "Meskipun penyertaan, jadi tetap satu penyidikan itu harus dibuktikan, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Sesuai dengan putusan MK, penetapan tersangka merupakan objek praperadilan," kata Yusril.‎

Dalam sidang praperadilan, Dahlan menghadirkan saksi ahli dari pakar hukum pidana tiga orang yakni Muzakir dari Universitas Islam Indonesia (UII), Chaerul Huda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Made Widyatna dari Universitas Airlangga.



Menurut Yusril, pihaknya tak menghadirkan saksi fakta lantaran adanya kejanggalan terhadap penetapan kliennya sebagai atas kasus tersebut. Sebelumnya, pihaknya juga sudah menyerahkan surat dan dokumen sebagai bukti pelengkap dalam sidang praperadilan. 
 
"Yang esensial adalah keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 5 juni 2015 dan direkam oleh banyak media, dan salah satu yang kita jadikan sebagai alat bukti. Jadi pak Kajati Adi Toegarisman mengatakan bahwa Dahlan sebagai tersangka sudah selesai pada 2 alat bukti yang ditemukan oleh para penyidik," kata dia
 
Hakim sendiri telah memberikan putusan tersebut setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon Dahlan, jawaban atas gugatan dari termohon Kejati DKI, serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.
 
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan gardu induk PLN Jawa, Bali, Nusa Tenggara, senilai Rp 1,063 triliun. Kejaksaan juga telah memeriksa mantan Dirut PLN Nur Pamuji yang menggantikan Dahlan Iskan saat ditarik menjadi Menteri BUMN pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir 2011. Sejauh ini jaksa telah menetapkan status tersangka terhadap 15 orang yang terlibat perkara tersebut. Mereka termasuk sembilan karyawan PT PLN yang sudah menjalani penahanan.
 
Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2, 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun.
 
Pihak Kejati DKI mengatakan bahwa pihaknya akan meneliti putusan praperadilan tersebut. "Kita akan meneliti putusan praperadilan oleh hakim. Atau kita akan memperbaiki apa yang dianggap salah oleh hakim," ujar Kasi Penkum Kejati DKI, Waluyo.
 
Walaupun penetapan Dahlan sebagai tersangka dianggap tidak sah oleh Pengadilan, namun pihaknya ingin mendiskusikan terlebih dahulu apakah penyidikan terhadap Dahlan akan dihentikan sampai disini. "Kita akan diskusikan dengan tim apakah penyidikan Dahlan berhenti atau tidak," kata Waluyo.
 
"Kita akan meneliti putusan itu. Dan putusan praperadilan bukan akhir dari proses penegakan hukum. Yang pasti kejaksaan tidak akan mudur selangkah apapun dalam perkara ini," pungkasnya.
 
Sebelumnya, dalam gugatannya Dahlan mempersalahkan Kejati DKI menggunakan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pengawasan (BPKP) dalam menghitung hasil kerugian negara. Menurut dia, seharusnya perhitungan kerugian negara melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Selain itu, penetapan status tersangka dianggap menyalahi aturan KUHP‎.(Juft/HT)
Category: 

loading...

Related Terms



News Feed

Loading...