25 May 2017

Dahlan Akui Ada Tanah Fiktif dalam Kasus Gardu Listrik

KONFRONTASI- Bekas Dirut PLN, Dahlan Iskan membenarkan ada beberapa tanah fiktif dalam proyek pembangunan 21 Gardu Induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Namun, Dahlan mengaku baru mengetahui belakangan.

"Tanah gardu itu, memang ada yang tidak ada (tanahnya), tapi itu kan diketahui belakangan. Pak Dahlan sendiri sebagai Dirut PLN itu kan menerima laporan dari bawahan oleh PPK (pejabat pembuat komitmen)," kata kuasa hukum Dahlan,Yusril Ihza Mahendra usai mendampingi kliennya diperiksa di Kejati DKI Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Yusril mengklain, kliennya mengetahui hal ini belakangan karena selaku pucuk pimpinan di PLN, dahlan menyerahkan urusan pembebasan tanah pada bawahannya. Yakni Hengki Wiboyo yang juga tersangka dalam perkara yang sama.

"Jadi sebagai seorang top manajemen tentu tidak dapat memeriksa ke lapangan," ujar Yusril.

Dengan demikian, Yusril menyebut pihak yang paling bertanggungjawab adalah PPK-nya itu. Karena dia yang membuat persyaratan bahwa tanah untuk pembangunan gardu induk sudah tersedia. "Jadi kalau laporan itu sudah ditandatangani oleh pejabat yang menjadi tanggungjawab, sudah dipercaya oleh pak Dahlan," ujar dia.

Sebelumnya, Yusril juga mengakui bahwa kliennya juga mengusulkan proyek tersebut menjadi multi years. Usulan itu disampaikan ke Menteri ESDM selaku pengguna anggaran.

Menurut dia, usulan proyek dilakukan secara multy years karena dalam rangka pengadaan tanah sulit. Terlebih, ada perbedaan terkait mekanisme pembebasan tanah pada beberapa daaerah di Indonesia. Atas dasat itulan, kata dia, kliennya mengajukan usulan pelaksanaan proyek secara multy years.

"Pak Dahlan Iskan usulkan pada menteri ESDM supaya proyek ini dijadikan proyek multi years, mengignat pengadaan tanah itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dan kenyatannya memang seperti itu," ujar dia.

Yusril membenarkan ada Surat Pernyataan Tannggungjawab Mutlak (SPTJM) yang diteken oleh Dahlan. Namun, kata Yusril, dikeluarkannya surat itu karena sudah ada laporan dari bawahan jika tanah itu sudah tersedia.

"Surat usulan itu kepada Menteri ESDM, Menteri ESDM itulah yang meneruskan surat itu ke Menkeu untuk proyek multi years itu," kata Yusril.

Diketahui, Proyek ini diduga bermasalah karena persyaratan untuk kontrak tahun jamak (multi years) tidak dipenuhi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2010 Pasal 5 ayat 2 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Kontrak Tahun Jamak (multiyears) mengatur soal pengajuan izin kontrak multi years diajukan dengan sejumlah kelengkapan.

Salah satu kelengkapan yang harus dipenuhi adalah dibuatkannya surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang juga menyatakan pengadaan/pembebasan lahan atau tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.

Untuk memenuhi persyaratan dalam Permenkeu Nomor 56 Tahun 2010, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran diwajibkan membuat surat tanggungjawab mutlak (STJM).

Dari informasi yang dihimpun, selain Dahlan, Waryono terkait proyek ini juga disebut membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJM) yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150 KV Jatiluhur Baru telah tuntas. Padahal kenyataannya pada saat itu tanah lokasi diduga belum tuntas dibebaskan

Pembayaran proyek pembangunan 21 gardu induk di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dilakukan setelah Dahlan Iskan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Demikian disampaikan kuasa hukum Dahlan, Yusril Ihza Mahendra, di sela pemeriksaan kliennya di ruangan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (16/6/2015).

"Usulan pembiayaan multiyears dilakukan dua kali pada Februari dan Agustus, beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirut PLN 20 Oktober 2011. Proyek ini pembayaran dananya tidak terjadi pada masa Pak Dahlan jadi Dirut PLN," kata Yusril.

Menurut Yusril, sebagai Dirut PLN saat itu, kliennya hanya sebatas sebagai pengusul agar proyek pembangunan 21 gardu listrik yang menelan anggaran negara hingga Rp1,063 triliun itu dilakukan dengan sistem multiyears. Sehingga, yang memutuskan proyek tersebut dengan sistem multiyears adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Seperti diketahui bahwa keputusan Menkeu tentang multiyears diizinkan ESDM, disetujui atau tidak itu terjadi pada saat Pak Dahlan suda tidak lagi menjabat sebagai Dirut PLN," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, dia mengakui pada saat pemeriksaan penyidik pada Kejati DKI Jakarta suda menunjukan surat-surat usulan yang ada tandatangan kliennya. Dia pun mengakui surat itu.

"Tadi sudah ditunjukkan beberapa surat yan di tandatangani oleh Pak Dahlan dan di konfirmasi bahwa itu betul surat yang beliau tandatangani terkait pengusulan agar proyek ini dijadikan proyek multiyears," kata Yusril.

korupsi pembangunan 21 Gardu Induk (GI) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2011-2013 dengan nilai proyek mencapai Rp1,063 triliun. Pembangunan gardu listrik itu dinilai telah merugikan negara hingga Rp33 miliar -(K)
. [fad]

Category: 

loading...

Related Terms



News Feed

Loading...