21 July 2019

BPN Tantang Balik Lembaga Survey Buka Penyandang Dana

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Sudirman Said (kanan) saat akan memberikan Pidato Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/21019). - Antara

 

KONFRONTASI   -   Badan Pemenangan Nasional (BPN) tidak takut apabila lembaga survey menantang pihaknya membuka data real count Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 62%.

"Kami siap. Tapi kami tantang lembaga survey yang terbuka siapa pendananya," kata Direktur Materi BPN Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Senin (22/4/2019). 

Meski demikian, politisi Partai Gerindra tersebut tak bisa menjelaskan secara detail data yang dimiliki BPN saat ini.

Pasalnya, data penghitungan suara atau form C1 juga ada di masing-masing partai koalisi Prabowo-Sandi, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.

Baca juga: Persepi Tantang BPN Buka Dana Parpol
"Kebijakan masing-masing [parpol], tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kita. Kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ungkapnya.

Seperti diketahui, Lembaga survey yang tergabung dalam Perhimpunan Survey Opini Publik Indonesia (Persepi) menantang Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuka sumber data dan dana internal.

Pasalnya, BPN telah mendeklarasikan bahwa berdasarkan penghitungan real count paslon nomor urut 02 unggul 62%. Angka tersebut berbeda dengan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survey.

"Boleh saja [lembaga survey paparkan data], kalau BPN membuka data dan dana dari apa yang mereka lakukan. Menurut saya, lebih besar persoalan di partai politik soal dana," ungkap Ketua Umum Persepi Philips Vermonte saat konferensi pers di Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Peneliti Charta Politika Yuniarto Wijaya. Dia mengatakan lembaga survey yang menggelar Quick Count Pilpres 2019 sangat transparan.

Dia menuturkan pihaknya telah menyiarkan informasi secara langsung (live) di media massa pada 17 April mulai pukul 15.00. Pihaknya siap untuk membuka data apabila diminta audit oleh Dewan Etik.

"Alur data, relawan, proses grafik sampai di angka berapa, hingga sumber dana bisa diminta audit. Masalahnya [BPN] diundang gak mau datang. Data aja gak dibuka, apalagi yang lain-lain?" ujarnya.(Jft/Kabar24)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...