23 November 2017

BPJS Kesehatan Tekor Rp9 Triliun, Apa Tindakan Sri Mulyani?

KONFARONTASI- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disebut-sebut akan mengalami defisit sebesar Rp 9 triliun tahun ini. Defisit, terjadi akibat adanya missmatch antara pemasukan iuran dan klaim dari peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan, Rp 9 triliun bukanlah angka yang sesuai dengan hitungan. Dia menyebut, setiap bulannya BPJS Kesehatan mendapatkan tagihan dari rumah sakit penyedia layanan sebanyak Rp 6,7 triliun, namun pendapatan dari iuran peserta hanya Rp 6,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa pemerintah masih mencari cara untuk menutupi defisit anggaran yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

Bahkan belum lama ini, Sri Mulyani membawa beberapa pejabat eselon I Kementerian Keuangan untuk rapat bersama mengenai defisit BPJS Kesehatan Rp 9 trilyun  di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Jadi rata-rata per bulan kami minus sekitar Rp 400 miliar, dikalikan saja 12 bulan dapat Rp 4,8 triliun. Jadi kalau ada yang menggambarkan Rp 9 triliun itu salah ya tidak sebesar itu," kata Fachmi dilansir detikFinance, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Dia mengatakan, missmatch terjadi akibat tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran. Fachmi menjelaskan misalnya, untuk masyarakat miskin atau penerima bantuan iuran (PBI) kelas III iuran yang harus dibayar seharusnya Rp 36.000 per orang setiap bulannya, tapi ditetapkan Rp 23.000.

Lalu untuk masyarakat mampu kelas III iurannya Rp 53.000 setiap bulan, tapi ditetapkan Rp 25.500 ada gap Rp 27.500. Kemudian untuk kelas II itu iuran harusnya Rp 63.000 tapi ditetapkan Rp 51.000 ada gap Rp 12.000. Terakhir hanya untuk kelas I yang sesuai tidak ada gap Rp 80.000 setiap bulannya.

"Jadi kalau pengeluaran untuk klaim dan pendapatan dari iurannya tidak seimbang atau tidak sesuai hitungan aktuaria, memang akan defisit," ujarnya.

Jumlah peserta JKN-KIS per 1 November 2017 tercatat 184,4 juta jiwa. Terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 171,9 juta jiwa. Sementara itu untuk tingkat kepatuhan pembayaran iuran per 1 November tercatat 91,9%.

Fachmi menjelaskan, BPJS Kesehatan juga memiliki data historis yang lengkap, sehingga bisa memprediksi dari awal. Kemudian sesuai dengan prinsip jaminan sosial kesehatan, semua harus bisa diprediksi dengan analisis jutaan data.

"Kami analisis berapa banyak masyarakat menggunakan setiap bulannya, berapa rupiah rata-rata dalam sekali pakai, berapa besar biaya kontrol pelayanan sehingga tidak terjadi pembayaran yang tidak perlu dan overconsume yang semuanya membutuhkan keahlian tertentu," jelas dia.

Untuk menekan defisit, salah satu fokus utama BPJS Kesehatan adalah meningkatkan rekrutmen peserta yang potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kolektabilitas iuran peserta seluruh segmen, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penerapan law enforcement bagi fasilitas kesehatan maupun peserta dan badan usaha yang melanggar.

Kemudian juga akan melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.( *dtk)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...