20 July 2019

Benarkah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018 Sebesar 5,17%?

KONFRONTASI -  

Prof. Dr. Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Aneh tapi nyata. Begitulah gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi kita tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17%. Anehnya, konsumsi kita hanya sebesar 4,4%. Lantas sisa produksi sebesar 0,77% lagi disimpan dimana ya?

Awal Februari 2019, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17%.  Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2017 yang tercatat 5,07%. Pertumbuhan ekonomi 2018 ini sebenarnya cukup mengejutkan mengingat banyak faktor menunjukkan ekonomi Indonesia dalam keadaan tertekan. 

Neraca perdagangan 2018 membukukan rekor defisit terburuk sebesar 8,57 miliar dolar AS. Hal ini diperparah dengan kondisi neraca perdagangan nonmigas yang hanya membukukan surplus 3,84 miliar dolar AS. Angka ini merupakan surplus terendah sepanjang sejarah.

Padahal neraca perdagangan nonmigas pada 2017 mampu meraih surplus 39,47 miliar dolar AS. Penurunan surplus yang sedemikian drastis sangat mengkhawatirkan,  karena mencerminkan daya saing produk Indonesia tidak kompetitif di pasar internasional. Padahal, produk nonmigas merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain itu, neraca transaksi berjalan 2018 juga memburuk, dengan rekor defisit 31,06 miliar dolar AS. Defisit triwulan IV 2018 bahkan mencapai 3,57% dari PDB. Fakta ini merupakan defisit triwulanan tertinggi, baik dari nilai nominal maupun persentase terhadap PDB. 

Semua defisit ini menekan kurs rupiah yang sempat ditransaksikan di bawah Rp 15,200 per dolar AS. Meskipun menguat menjadi Rp 14.481 pada akhir tahun 2018, namun terdepresiasi dibandingkan dengan kurs akhir tahun 2017 sebesar Rp 13.548 per dolar AS. Anehnya, meskipun menghadapi tekanan, ekonomi Indonesia pada 2018 secara mengejutkan berhasil tumbuh 5,17%.

Ekonomi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi produksi, berupa penyediaan atau supply. Kedua, sisi konsumsi, berupa permintaan atau demand. Dalam laporan BPS, sisi produksi juga dinamakan lapangan usaha. Sedangkan sisi konsumsi dinamakan pengeluaran.

Menurut BPS, dari sisi produksi, ekonomi Indonesia 2018 tumbuh 5,17%. Namun dari sisi konsumsi atau pengeluaran, ternyata ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,40% saja. Artinya, ada selisih 0,77% produksi yang tidak terserap sebagai konsumsi, dan masih tersimpan di dalam persediaan. 

Anehnya, persediaan ini terus naik sejak triwulan I sampai triwulan IV 2018. Padahal jumlah persediaan umumnya  fluktuatif. Sebab ketika persediaan naik, maka perusahaan akan mengurangi produksi sampai persediaannya turun ke tingkat yang akseptabel. 

Dengan demikian, hampir mustahil perusahaan akan melakukan produksi terus ketika barangnya tidak laku dan menumpuk di persediaan. Sebab persediaan memerlukan modal kerja yang besar sekali. Hal ini juga tercermin di data BPS. Berdasarkan data BPS periode 2010–2018, jumlah persediaan pada triwulan IV setiap tahunnya selalu turun. Artinya, perubahan inventori negatif, kecuali pada tahun 2018 ini.

Pertanyaannya adalah apakah data BPS tahun 2018 ini sudah akurat? Apakah data perubahan inventori tersebut sudah benar? dan sedemikian besarkah jumlahnya? Apakah memang benar ada barangnya?

Jangan-jangan jumlah produksinya tidak begitu besar. Jangan-jangan ekonomi 2018 tidak tumbuh 5,17%. Jangan-jangan persediaan tersebut sebenarnya terlalu dibesar-besarkan?

Hal ini patut dipertanyakan. Sebab sempat terjadi kekisruhan data produksi beras dan jagung, yang sempat heboh di media massa. Kekisruhan data tersebut, bahkan menjadi polemik antar Kementerian.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan bahwa produksi cukup berlimpah. Terjadi surplus produksi, sehingga tidak perlu impor beras maupun jagung. Sayangnya, disisi lain, harga beras dan jagung terus merangkak naik. 

Kenyataan ini mengindikasikan terjadi kelangkaan barang. Kenaikan harga pangan ini memicu Kementerian Perdagangan memberi izin impor ditengah-tengah pendapat umum terjadi surplus produksi.

Kekisruhan data produksi tersebut membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla campur tangan. Wapres lantas mengadakan rapat koordinasi pada 22 Oktober 2018. Rapat akhirnya menyatakan bahwa data produksi yang dipublikasi selama ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Artinya, ada kekeliruan data produksi yang terlalu besar. Untuk tahun 2018, selisih data produksi beras yang dikoreksi BPS mencapai 32,5%. Perkiraan produksi beras menurut Kementan sekitar 48 juta ton, namun menurut BPS hanya sekitar 32,42 juta ton. 

Lalu, bagaimana dengan data produksi produk-produk pangan lainnya? Apakah koreksi data produksi ini sudah tercermin di dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi 2018? Dengan kata lain, apakah pernyataan BPS bahwa pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17% dari sisi produksi tersebut sudah akurat? atau masih termasuk kesalahan data produksi yang terlalu besar?

Yang pasti, pertumbuhan berdasarkan konsumsi yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non pemerintah rumah tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, konsumsi barang modal atau Pembentukan Modal Tetap Domestik (PMTD) dan net ekspor (selisih ekspor dikurangi impor) untuk tahun 2018 hanya 4,4% saja.(Jft/rmol)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...