18 November 2019

BBM Disesuaikan Dengan Harga Pasar, Rezim Jokowi Berpotensi Langgar UUD

KONFRONTASI-Rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk menerapkan skema subsidi tetap, dimana dalam skema subsidi itu pemerintah memberikan subsidi dalam jumlah tertentu, sementara sisanya mengikuti harga pasar, telah mengundang polemik.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyarankan agar pemerintah berkonsultasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan.

"Alangkah baikknya kalau pemerintah berkonsultasi atau menanyakan ke MK mengenai hal ini. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang dipertanyakan dari sisi perundang-undangan," kata dia, ketika dihubungi, di Jakarta, beberapa saat lalu, Kamis (1/1).

Sebab, kata dia, bila harga BBM itu dikaitkan dengan harga pasar, menurut MK berlawanan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jadi kalau ini dinyatakan seperti itu oleh pemerintah, artinya ini menurut MK berlawanan dengan konstitusi. Karena dianggap bahwa harga BBM dikaitkan dengan pasar tidak sesuai (cerminan) UUD," tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah secara resmi mengumumkan harga baru Bahan Bakar Minyak (BBM) terkait dengan kebijakan subsidi tetap (fixed subsidy). Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2015 pukul 00.00 WIB.

"Kebijakan ini intinya merespon perkembangan harga minyak dunia," ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (31/12).

Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menilai kebijakan menyerahkan harga BBM ke pasar yang dikeluarkan oleh Menteri Sudirman Said itu salah dan melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004.

Keputusan MK yang dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 itu menyatakan bahwa dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: "Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar" tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

"Kalau itu mengikuti harga pasar, maka itu jelas (melanggar konstitusi). Pemerintah jelas salah dalam hal ini, hal tersebut bakal memberatkan masyarakat. Ini akan jadi ruwet nantinya," kata Muzakkir dilansir Aktual.co. [mr/aktual]

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...