18 November 2019

Bangsa Ini makin Lemah, Jokowi diKepung Para Juragan Politik dan Bisnis

KONFRONTASI-Sejauh ini parlemen seolah telah kehilangan orientasi karena telah menjadi alat politik Parpol. Sedangkan Parpol itu sendiri lebih mengutamakan kepentingan para juragan masing-masing. Para juragan ini umumnya adalah pengusaha kaya yang terjun menjadi politisi, dan memperlakukan Parpol yang mereka dirikan sebagai milik pribadi.

Lihat saja, hampir semua kekuasaan di Parpol besar yang ada bersifat monokrasi.  Ada Megawati di PDI-P, SBY di PD, Surya Paloh di Nasdem, Hilmi Aminudin di PKS, Wiranto di Hanura, Muhaimin di PKB, Amin Rais di PAN. Hanura milik Wiranto. Nasdem milik Surya Paloh. PKB milik Muhaimin. Ada pula JK dengan konglomerasi dan grup bisnisnya. Golkar sekarang ini tak jelas siapa sesungguhnya yang pegang komando, apakah Abrurizal Bakrie, Agung Laksono, atau keluarga Suharto?

Sama dengan di Inggris pada era Cromwell, meski semua mengaku bekerja untuk negara dan bangsa, para politisi tersebut tak segan untuk saling bergandeng tangan ketika menghadapi lembaga idealis. Contohnya adalah kasus  pengangkatan BG menjadi Kapolri. Baik kubu pro mapun kontra pemerintah mendukung penuh pengangkatan tersebut karena mereka memiliki musuh bersama, yaitu KPK!

Disetujuinya RAPBN-P 2015 oleh seluruh fraksi di DPR konon juga hasil tawar– menawar politik. Fraksi oposisi akhirnya menyetujui RAPBN tersebut karena pemerintah mengalokasikan Rp 781 miliar untuk PT. Minarak Lapindo. Perusahaan ini adalah milik Aburizal Bakrie, dan dana tersebut untuk membayar ganti rugi kepada para korban lumpur Lapindo.

Runyamnya, presiden sekarang ini tak punya basis  politik di parlemen. Ini karena PDI-P berada di bawah kendali Megawati, bukan Jokowi. Kenyataan ini membuat poisis tawar-menawar Jokowi sangat lemah ketika berhadapan dengan para elit  politik pendukungnya. Akibatnya dia tak berdaya ketika mereka minta berbagai macam jatah kursi di pemerintahan dan BUMN.

Hegemoni kekuasaan para pemilik partai tersebut di pemerintahan juga tampak sangat kuat. Keadaan ini membuat para menteri seakan memiliki dua juragan, yaitu presiden dan para pemilik partai. Maklum, para menteri tersebut terikat utang budi kepada para juragan partai tersebut.

Menyadari bahwa dirinya dianggap sebagai sekadar petugas partai, Jokowi mencoba membangun basis sendiri. Dikuatkanlah wewenang Lembaga Kepala Staf Kepresidenan agar dapat mendukung sekaligus melindungi kepentingan presiden dan kelompoknya. Lembaga ini dikomandoi oleh seorang mantan jendral TNI AD, Luhut Binsar Panjaitan, yang memiliki jaringan luas dengan kalangan pengusaha papan atas dan petinggi militer. 

Berkat lobi intensif dan keputusan untuk meningkatkan anggaran militer, Jokowi bahkan telah dilantik menjadi anggota kehormatan korps baret merah. Penyematan baret tersebut dilakukan oleh Panglima TNI, Jendral Moeldoko dan dihadiri oleh KSAU, KSAL dan KSAD. Jokowi tampaknya sedang berusaha membuat posisi tawarnya dihadapan para “pemilik partai “ menjadi kuat agar tak lagi diperlakukan secara semena-mena.

Tapi sudah cukupkah semua itu? Yang pasti posisi Jokowi di PDI-P dan parlemen masih sangat lemah. Inilah mengapa, dia dan timnya masih harus bekerja keras untuk melakukan lobi ke pusat-pusat kekuatan politik baik di dalam maupun di luar di Parpol. Para pengusaha besar, yang telah berjasa besar dalam perjalanan politik Jokowi menuju kursi kepresidenan, tentu juga harus terus didekati agar tak lari ke orang lain pada Pilpres mendatang. 

Jokowi bukan orang kuat, juga tak memiliki kepemimpinan yang kuat. Karena lembek dan lemah, maka KPK pun diperlemah agar hukum mudah dibeli, agar fungsi dan peran substantif KPK, Kejagung, Polri dan semua lembaga hukum dikebiri, dimatikan meski lembaganya tetap berdiri, agar pisau hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Secara moral dan mental, mati sudah bangsa ini.

 

 

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...