24 July 2019

Bambang Udoyo Jadi Saksi atas Kasus Proyek Satelit Monitoring Kabakamla

KONFRONTASI -  Mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla-RI), Bambang Udoyo memberikan kesaksiannya terkait kasus suap pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla-RI. Dalam kesaksiannya, Bambang mengaku dirinya menjadi PPK atas penunjukan langsung Kepala Bakamla-RI, Laksamana Madya TNI AL, Ari Soedewo.

Penunjukan langsung oleh Ari, menurut Bambang setelah PPK sebelumnya Suroyo dicopot tanpa alasan yang jelas. Pencopotan tersebut terjadi saat Bakamla-RI tengah membahas anggaran pengadaan alat satelit monitoring.

"Dalam rapat pimpinan terkait anggaran, ada beberapa kegiatan dalam APBNP, dalam rapat tersebut, Kepala Bakamla juga mengomeli Pak Suroyo, sehingga Kepala Bakamla menunjuk saya sebagai PPK," ujar Bambang dalam keterangannya yang tertuang di berita acara pemeriksaan miliknya saat proses penyidikan di KPK, Rabu (17/1).

Lebih lanjut, saat dirinya menjabat sebagai PPK menggantikan Suroyo membahas proyek pengadaan alat satelit monitoring, anggaran untuk pengadaan proyek tersebut telah muncul angka sekitar Rp 200 miliar. Dia juga mengatakan sebagai PPK sudah dihadapkan draft kontrak atas proyek tersebut. Meski diakuinya tidak mengetahui secara rinci tugas pokok dan fungsi PPK.

Meski demikian, dia tidak menanyakan lebih lanjut segala pembahasan proyek tender. Dia pun mengaku menerima sejumlah uang dari pihak pemenang lelang tender, yang diketahui telah dikondisikan oleh pihak Bakamla-RI melalui staf khusus Kabakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi.

"Jadi waktu itu sudah dilelang pas rapat bahas draf kontrak. Secara pasti saya tidak tahu. Saya lahir sebagai prajurit di dunia intelijen. Iya (terima suap)," ujarnya.

Seperti diketahui, Nofel didakwa menerima suap dari Fahmi Darmawansyah, suami aktris Inneke Koesherawati sekaligus komisaris PT Melati Techonofo Indonesia, sebesar SGD 104,500 atas pengadaan alat satelit monitor di Bakamla serta membuka tanda bintang untuk anggaran drone.

Sementara itu, terkait kasus ini dua orang telah menjadi terpidana yakni Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla; Eko Susilo Hadi dan Fahmi Darmawansyah.

Eko divonis 4 tahun 3 bulan penjara serta denda Rp 200 juta atas penerimaan suap dari Fahmi sebesar Rp 2 miliar terkait pengadaan alat tersebut. Sementara Fahmi divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor pidana penjara 2 tahun 8 bulan.

Di pihak militer, LaksmaTNI Bambang Udoyo juga telah dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Tinggi Militer, Cakung, Jakarta Timur. Bambang juga dipecat dari kedinasannya di TNI Angkatan Laut.

Bambang didakwa menerima suap dari Fahmi sebesar SGD 105.000. Sementara Hardy Stefanus; staf dari Stafsus Ali Fahmi, dan pegawai Fahmi, Muhammad Adami Okta, kini sudah bebas bersyarat.(Jft/Mrdk)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...