22 May 2019

Bagi Prabowo, Menyerah Adalah Pengkhianatan

KONFRONTASI-Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihak BPN menilai telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya pada Pilpres 2019.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua BPN Djoko Santoso dalam simposium mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

"Mencermati paparan ahli tentang kecurangan-kecurangan pemilu 2019 serta mengacu rekomendasi sekjen partai Koalisi Adil Makmur, berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar akan hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko Santoso.

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN juga menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya. Diantara beberapa temuan yang dipaparkan adalah terkait jutaan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, pengerahan aparatur negara, surat suara tercoblos, hingga salah hitung website KPU.

Djoko mengatakan, berbagai kecurangan pemilu yang ditemukan sudah dilaporkan BPN ke KPU, namun hingga kini tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU meminta audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak dihentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur, sistematis dan masif," kata Djoko.

Sementara itu, Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menegaskan, dirinya bersama Sandiaga Uno dan seluruh jajaran BPN serta parpol yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur tetap berkomitmen berjuang bersama rakyat. 

Hal itu ditegaskan terkait situasi politik pasca Pemilu 2019 yang diyakini banyak terjadi kecurangan dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang selama ini menjadi prinsip utama bernegara. 

"Demokrasi adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. tapi kita melihat dan kita merasakan dan kita sekarang memiliki bukti-bukti dan kita mengalami rekan-rekan kita, pejuang-pejuang kita, kita mengalami pemerkosaan demokrasi di Republik Indonesia ini," ujar Prabowo.

Di hadapan ribuan pendukung yang memadati Ruang Puri Agung tersebut, Prabowo juga berjanji tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kecurangan pilpres yang terjadi. "Bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat. kita telah memenangkan suara rakyat dari rakyat," katanya. 

"Jika kita menyerah, berarti kita menyerah kepada ketidakadilan dan itu artinya kita berkhianat kepada negara bangsa rakyat. Itu artinya kita berkhianat kepada pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Itu artinya kita berkhianat kepada puluhan ribu orang yang telah gugur untuk mendirikan Republik rakyat Indonesia ini," imbuhnya yang langsung disambut riuh para pendukung yang hadir. 

Pada kesempatan itu, Prabowo juga sempat memuji pasangannya, Sandiaga Uno yang kian hari kian semangat berjuang mempertahankan suara rakyat dari pihak yang berlaku curang pada Pilpres 2019. 

Hal ini kata Prabowo sekaligus membantah rumor bahwa Sandiaga yang dasarnya seorang pengusaha tidak tahan dalam berjuang bersama dirinya menyuarakan kehendak rakyat. 

"Ada yang mengatakan saudara Sandiaga Uno ini seorang pengusaha, dia anak muda, dia akan meninggalkan Prabowo Subianto. Nyatanya, dia lebih rajin turun ke daerah dari saya. Dan tadi dia sudah menyatakan sikap dan sekarang saya menyatakan sikap saya. kita akan membela kebeneran keadilan dan kejujuran sampai kemenangan rakyat diakui," tandas Prabowo Subianto.

Perlawanan

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor menilai sikap BPN yang menolak hasil rekapitulasi suara KPU merupakan bentuk perlawanan terhadap adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2019.

"Ini bentuk perlawanan kubu Prabowo-Sandi yang menilai proses Pemilu Presiden 2019 penuh kejanggalan," kata Firman Noor di Jakarta, Selasa, seperti dilansir Antara.

Firman menilai sikap BPN tersebut karena melihat hasil rekapitulasi suara di daerah, saksi BPN tidak menandatangani berita acara karena ditemukan dugaan kecurangan pemilu.

Firman menilai pernyataan BPN tersebut tidak melanggar aturan karena merupakan sikap kontestan pemilu yang merasa ada kecurangan dalam pemilu lalu mengambil sikap. (mr/hanter)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...