26 April 2018

Apa Benar Mahar Inkumben ke Partai Cukup Besar? Tanya Mahyudin

KONFRONTASI -   Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar, Mahyudin, mendorong KPK menelusuri seluk beluk mahar politik yang diberikan oleh calon kepala daerah kepada partai politik. Terlebih untuk mahar yang jumlahnya sangat signifikan.

"KPK juga bisa masuk sebenarnya kalau memang misalnya sumber mahar politik itu dari mana yang tidak jelas, misalnya. Apalagi kalau pejabat-pejabat incumbent misalnya bupati, gubernur incumbent mau maju lagi ngasih mahar politik ke partai yang angkanya saya dengar cukup besar-besar, signifikan. Saya kira mereka bisa masuk, bisa menelusuri kalau ada mahar politik itu duitnya dari mana," kata Mahyudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).Menurut Mahyudin, memang belum ada aturan yang secara khusus mengatur soal mahar politik. Namun soal mahar ini bisa jadi pertimbangan di masyarakat. Mahar yang dimaksud tentu saja setoran duit demi mendapatkan rekomendasi partai untuk maju pilkada.

"Memang aturannya belum jelas ya tentang mahar politik. Saya kira biar masyarakat yang menilai dah ya kalau ada partai-partai yang mengambil mahar politik biar masyarakat yang menghukum itu," ujarnya.

 

Mahyudin kemudian menuturkan partainya tidak pernah menggunakan mahar sebagai syarat untuk memberikan dukungan pada calon kepala daerah. Bahkan, Golkar lah yang menyokong bantuan baik tenaga maupun dana bagi calon kepala daerah.

"Setahu saya tidak ada kebijakan dari ketum yang menarik mahar politik di Partai Golkar. Bahkan, ini bahkan ya, kemarin perintah ketum kepada kami Fraksi Partai Golkar yang ada di DPR RI maupun yang di daerah-daerah itu wajib ikut memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar. Bukan hanya tenaga, dengan duit-duitnya," tuturnya.

"Jadi kita suruh nyumbang semua nih. Jadi bukan kita minta duit dari calon, dan malah kita yang akan kasih duit kepada calon," lanjut wakil ketua MPR tersebut.(Jft/Detik)

Tags: 
Category: 
loading...

Related Terms