18 December 2018

Amien Rais, Prabowo, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Rachel Maryam Tidak Bisa Dikenakan UU ITE. Simak Penjelasan Mahfud MD !

KONFRONTASI- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD membeberkan jeratan hukum atas kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Mahfud menuturkan berdasarkan kronologi yang diceritakan Ratna, maka Undang-undang (UU) yang bisa digunakan untuk menjeratnya adalah UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 ayat 1 dan 2, dan Pasal 15.

“Pasal 14 ayat 1 itu bisa dikenakan kepada Ratna, karena disitu, barang siapa yang menyebarkan berita bohong, menyiarkan berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran, ditengah-tengah masyarakat, diancam dengan hukuman pidana 10 tahun,” kata Mahfud di TVOne.

Menurut Mahfud, Ratna memenuhi syarat bisa dijerat UU 1 Tahun 1946 Pasal 14 Ayat 1.

“Nah, menurut saya Ratna memenuhi syarat itu, karena dia menyebarkan berita bohong,” tutur Mahfud.

“Lah, menyebarkan kok diam-diam pak? Iya, dia pertama menyampaikan kepada anaknya. Itu tidak menyebarkan, tetapi anaknya menyampaikan ke orang lain,” tambahnya.

“Dan orang lain itu namanya Fadli Zon ngecek ke Ratna. Ratna membenarkan keterangan anaknya itu. Sehingga Fadli Zon lalu menyampaikan lagi kepada Prabowo dan Amien Rais,” lanjut Mahfud. 

 

Prabowo dan Amien Rais, tutur Mahfud, datang kesitu. Dan Ratna membenarkan cerita itu, tidak meralat.

“Nah, menurut keputusan MK, ketika saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang ITE itu, yang dikatakan menyiarkan itu kalau dia menyampaikan secara sengaja, kepada lebih dari satu orang. Dua orang saja dia bicara begini, itu sudah menyiarkan namanya. Dia berkali-kali tidak meralat, berarti dia dengan sengaja menyiarkan dan membiarkan berita bohong ,yang datang darinya itu bergulir. Itu ancamannya 10 tahun,” beber Mahfud.

Tetapi Ratna ini, kata Mahfud, tidak bisa dikenakan Undang-undang ITE, karena dia tidak bicara di elektronik, tidak di televisi, tidak di medsos. Dia hanya bicara kepada anaknya.

 

Nah, bagaimana dengan yang lain, seperti Prabowo, Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Rachel Maryam, apakah bisa dikenakan UU ITE?

Menurut Undang-undang ITE, kata Mahfud, barang siapa menyiarkan dengan alat-alat elektronik, melalui televisi, Fadli Zon melalui Twitter. 

“Saya baca juga dari Fadli Zon, bahwa Ratna dianiaya. Saya baca juga dari Rachel Maryam. Itu sudah melanggar UU ITE, kan? Tetapi dalam UU ITE itu syaratnya, barang siapa dengan sengaja. Nah, dalam pengertian saya, Prabowo, Amien Rais ini tidak dengan sengaja,” ungkap Mahfud.

“Dia terjebak betul pada situasi dimana dia tidak tahu. Dia hanya diberitahu, tetapi tidak tahu bahwa itu bohong. Oleh sebab itu, Amien Rais, Prabowo, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rachel Maryam, menurut saya tidak bisa kena UU ITE,” jelasnya.

“Tapi bisa kena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Ayat 2 Pasal 14. Kalau Ratna Sarumpaet itu ayat 1, dia yang nyebarkan. Kalau ini menyiarkan berita bohong, yang seharusnya patut diduga bahwa itu tidak benar, dan bisa menimbulkan keributan ditengah masyarakat, diancam pidana 3 tahun,” jelasnya lagi.

“Nah, itu yang bisa dikenakan kepada Prabowo, Amien Rais dan sebagainya, dengan syarat bahwa mereka tahu sebenarnya. Tapi kalau mereka benar-benar terjebak, karena dia simpati lalu mengumumkan itu, menurut saya enggak bisa dihukum,” tandas Mahfud.

Untuk lebih jelasnya, simak videonya! (SR/Ren)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...