23 May 2019

Ada yang Janggal Dalam Aksi Penolakan Terhadap Sandi di Tabanan

KONFRONTASI-Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi merasa heran dengan sikap Bawaslu yang memilih bungkam terkait penolakan Sandiaga Uno oleh masyarakat Bali.

Padahal menurutnya, ada indikasi pelaggaran pemilu dalam peristiwa tersebut. Semestinya, Bawaslu bisa memberikan tindakan tegas atas hal itu.

Demikian disampaikan Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian kepada wartawan seusai diskusi publik bertajuk ‘Menginventarisir Potensi Kecurangan Pilpres 2019’ di Media Center Prabowo-Sandi, Kebyoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

“Menghalang-halangi peserta pemilu untuk kampanye adalah pelanggaran pemilu. Jadi aneh kalau misalnya ada yang menghadang kemudian aparat penegak hukum, Bawaslu tinggal diam,” tegas Pipin.

Politisi PKS itu pun meminta aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu seperti Bawaslu untuk menyatakan sikap terkait pelanggaran yang terjadi di Bali.

“Saya ingin Bawaslu, penegak hukum melaksanakan tugasnya untuk memproses dan saya kira kita seharusnya bebas,” kata Pipin.

Menurutnya, dalam kehidupam berdemokrasi terlebih pada masa-masa Pilpres seharusnya para pasangan calon mendapatkan porsi yang sama untuk melakukan kegiatan kampanye.

“Jadi kami ingin hukum ditegakkan bagi semua,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, harusnya memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berkampanye. Selama tidak melamnggar peraturan yang berlaku.

Pasal 280 dalam UU Pemilu disebutkan larangan itu hanya kepada tempat ibadah, pendidikan dan tempat pemerintah, itu adalah larangan,” tutup Pipin.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...