27 February 2020

Ada Kepentingan Politik Dibalik Perseteruan Ahok-DPRD?

Konfrontasi - Pakar komunikasi Emrus Sihombing menilai ada kepentingan politik dibalik perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Tidak ada fenomena politik maupun hukum yang berdiri sendiri, termasuk pemilihan kata siluman yang memiliki makna ganda. Karena kata siluman adalah pernyataan politis atau semacam ada agenda yang terselubung," ujar Emrus dalam diskusi publik bertajuk Konflik Gubernur DKI Jakarta Vs DPRD: Benarkah Hanya Masalah Anggaran Siluman? di Jakarta, Kamis (12/3).

Kata siluman, sambung dia, memilki turunan makna yang bersayap lebih dari sekedar penyelewengan anggaran.

Pemakaian kata siluman sudah memberi isyarat yang sangat jelas yang disasarkan kepada seseorang atau kelompok, sehingga fenomena yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari yang melingkupinya.

"Jadi, tidak tertutup ada agenda besar di belakang perseteruan di antaranya," ungkapnya.

Emrus menjelaskan, perseteruan Ahok dan DPRD harus segera dimediasi ulang.

Tetapi, pihak yang menengahinya harus seseorang yang memiliki pengaruh setara di antara kedua belah pihak.

"Mungkin presiden atau wakil presiden paling tepat untuk memainkan peran mediasi," katanya.

Selain itu, dibutuhkan juga kemampuan komunikasi dan menawarkan sebuah solusi.

Konflik Ahok dan DPRD DKI bermula dari temuan anggaran tidak wajar dalam APBD DKI 2014.

Ahok pun melaporkan temuan itu ke KPK yang membuat DPRD DKI berang.

Sementara itu, Ketua umum forum pemuda Betawi, Rahmat HS menyatakan publik tidak boleh terus menerus dibohongi, khususnya masyarakat bawah tidak mau menjadi bahan tipuan oleh siapapun.

"Dalam sepekan ini kita dibuat bingung, siapa sebenarnya maling anggaran DKI Jakarta itu," katanya.

Ia menilai perlu ada forum agar keduanya berbicara apa adanya dan berbicara hati ke hati.

Ketua umum Ikatan Warga Djakarta (Iwarda) Peduli Indonesia, Efendy Yusuf meminta agar konflik Ahok dengan DPRD harus segera diakhiri demi kondusifnya Ibu kota Jakarta dan agar tidak mengganggu pembangunan kota Jakarta.

"Kami berharap, agar mereka tidak egois seperti mau menang-menangan. Sehingga yang dirugikan adalah masyarakat," ungkap Efendy.

Iwarda Peduli Indonesia bersama perwakilan BEM dan Organ Extra Kampus seluruh fakultas hukum se-Jabodetabek menyatakan sikap yakni pertama, kepentingan elit tidak boleh berlarut-larut, sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat.

Kedua, baik eksekutif maupun legislatif harus memperbaiki komunikasi masing-masing demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Ketiga, menyangkut permasalahan pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan cara-cara konstitusional. (akl/ar)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...