10 December 2018

"31 Juta DPT 'Siluman' Senjata Pamungkas Petahana Yang Tak Kuasa Ditolak KPU?"

KONFRONTASI -   Jika Pemilu 2019 Diwarnai Kecurangan Lewat 31 Juta DPT Siluman, Maka akan menimbulkan perlawanan massa/Mujahid 212. Janganlah KPU mengikuti bisikan penguasa, atau menuruti keinginan penguasa untuk memenangkan petahana lewat kecurangan.Karena penguasa itu dapat berganti tiap 5 tahun sekali.Seperti harapan publik yang sangat menginginkan kemajuan demokrasi, KPU diminta untuk tidak lagi menjadi alat kepentingan penguasa. Demikian pandangan tokoh GMNI Indonesia Timur Nehemia Lawalata, Rabu (4/12).

Menurutnya, kecurangan Pemilu tidak akan pernah sedikitpun dibiarkan oleh Mujahid 212, demi membawa semangat perubahan.Masih ada waktu untuk KPU berpikir ulang, berpikir secara jernih serta terbuka untuk mengungkap data "siluman" tambahan DPT sebanyak 31 Juta dari Kemendagri.Bukanlah kami berburuk sangka. Tetapi karena tidak ada transparansi, bukannya tidak mungkin bahwa data tambahan tersebut disiapkan dan akan digunakan untuk memenangkan Jokowi!

 

Di media sosial, para aktivis mewacanakan bahwa banyak kejanggalan data dari sejak proses pencocokan & penelitian (coklit).Sebelum munculnya data dari Kemendagri, pada awalnya pihak oposisi mengungkap adanya 25 juta DPT ganda yang akhirnya setelah dicocokkan bersama-sama KPU, hanya tinggal sekitar 4 juta DPT yang ganda. Kemudian secara mendadak dan tiba-tiba, Kemendagri membawa lagi data tambahan sebanyak 31 juta DPT tanpa melalui proses "DP4 baru" sebagai metode mengecek pemuktahiran data.Kemendagri sendiri mengakui bahwa Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) terakhir dilakukan pemutakhiran pada bulan Desember 2017 alias sudah tidak update / mutakhir.

 

Semakin aneh bin ajaib, ungkap Nehemia Lawalata bahwa 31 Juta DPT dari Kemendagri yang telah dicocokkan dan diteliti oleh KPU serta diperlihatkan kepada para peserta pemilu, ternyata kacau balau, tidak sinkron. Di saat para peserta pemilu mempertanyakan mengapa kok setelah coklit data malah semakin ngawur, hingga saat ini KPU masih diam seribu bahasa, mengulur waktu untuk mengarang-ngarang jawaban. ''Apakah iya sikap KPU saat ini masih netral? '' Karena masih belum ada kejelasan tentang DPT ganda dan transparannya KPU tentang kasus ini  Pemerintah Jokowi dan KPU harus melaksanakan pemilu bersih dan jurdil agar masyarakat tidak kecewa dan tidak ribut.(Jft/Chipstory/sumber2)

 
 
 
 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...