23 November 2017

20 Aggota DPRD DKI Akan Diperiksa Polisi Untuk Telusuri Jejak Ahok-Djarot Dikasus NJOP Reklamasi

KONFRONTASI -  Dugaan korupsi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau reklamasi C dan D di Teluk Jakarta, yang tengah digarap kepolisian, disebut-sebut menyeret beberapa nama pejabat Pemprov DKI yang terindikasi terlibat. Sebanyak 20 anggota Komisi  C DPRD DKI juga akan diperiksa. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan memeriksa mantan Gubernur  DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan mantan Wagub Djarot Saiful Hidayat. Pemeriksaan ini terkait dugaan suap dalam proyek itu.

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan NJOP pulau C dan D di Teluk Jakarta semakin dalam. Pada Senin (13/11/2017), Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) DKI, Dwi Haryantono. Sementara Rabu (15/11/2017), pemeriksaan terhadap saksi, yakni Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Edi Soemantri.

Penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya, dikabarkan membuat Komisi C DPRD DKI terpecah. Ketua dan Anggota Komisi C disebut-sebut mulai buang badan soal penetapan NJOP. Dikabarkan polisi akan memeriksa 20 anggota Komisi C DPRD DKI.

Djarot `Terseret`

Disisi lain, dugaan koruptif kebijakan besaran NJOP di Pulau Reklamasi C dan D Teluk Jakarta disebut-sebut juga akan menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saeful Hidayat. Bahkan KPK telah mengisyaratkan akan memeriksa Ahok dan Djarot.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengatakan, pihak Polda Metro Jaya jangan hanya memanggil pejabat dan DPRD DKI saja. Juga harus memanggil pihak-pihak maupun orang-orang yang terindikasi terlibat.

"Jangan lupakan Djarot. Dia juga harus dimintai keterangan. Dugaan koruptif kebijakan tersebut diduga atas persetujuan Djarot sebagai orang nomor satu di Pemprov DKI ketika itu," kata Uchok di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Uchok menegaskan, jika pihak Polda tak berani memanggil, sebaiknya kasus tersebut dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya yakin Pak Djarot mengetahuimasalah ini," tegas Uchok.

Terlebih, kata Uchok, Djarot sempat mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 137 Tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta sebelum lengser. "Ini bukti. Jadi, jangan hanya panggil pejabat dan DPRD DKI saja," ucap Uchok.

Uchok menerangkan, indikasi Pergub 137 bermasalah antara lain karena dikeluarkan sebelum Perda Tata Ruang Zonasi disahkan. Selain itu, ada juga kaitannya dengan perbedaan hasil pembahasan dan penetapan NJOP dari Rp10 juta menjadi hanya Rp3,1 juta. "Jelas ada indikasi permainan," tandas Uchok.

Periksa BPRD

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik menilai, mekanisme penghitungan KJPP DKI yang digandeng Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, juga harus diperiksa karena merugikan pemprov.

Menurut dia, tidak ada NJOP semakin lama harganya turun.  "Ngaco itu menghitungnya. Memang kalau rumah kita lagi disegel terus NJOP-nya turun. Kan tidak," tegas Taufik, beberapa saat lalu.

Penghitungan yang dilakukan KJPP, kata Taufik, jelas ngawur dan polisi harus juga memeriksanya. "Harga normal NJOP di pulau C dan D seharusnya berkisar antara Rp20 - 25 juta per meter," terang Taufik.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menegaskan, penghitungan ngawur tersebut membuat negara merugi terkait pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Iya dong BPHTB dibayar Rp400 milliar, akibat NJOP Rp3,1 juta. Seharusnya lebih dari itu," tandas Taufik.

Evaluasi

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terhadap NJOP Pulau C dan D dalam proyek reklamasi. Sebab, Djarot Saiful Hidayat saat menjabat Gubernur DKI Jakarta menetapkan NJOP tanah di pulau tersebut sebesar Rp3,1 juta per meter persegi.

"Karena kemarin kan pulaunya masih kosong dan statusnya masih dalam moratorium. Sekarang moratoriumnya sudah dicabut nanti akan dilakukan evaluasi untuk penentuan NJOP berikutnya," kata Sekda DKI Jakarta, Saefullah di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Persoalan NJOP ini juga menjadi materi pemeriksaan para saksi dalam dugaan kasus korupsi proyek reklamasi Pulau C dan D oleh Polda Metro Jaya. Saefullah mengatakan, penentuan NJOP Rp3,1 juta per meter itu merupakan hasil appraisal. Ia pun mengaku tak mengetahui prosesnya seperti apa.

"Yang disampaikan ke kita mereka nunjuk ya tidak tahu prosesnya seperti apa. Lalu hasil appraisal itu yang dijadikan pedoman oleh DPRD," sebutnya.

Hitungan detail penentuan NJOP ada di tim appraisal. Sedangkan DPRD menunjuk tim appraisal. "Hitung-hitungannya detailnya ada di sana, yang memberikan appraisal itu. DPRD nunjuk loh, minta tolong tim appraisal," tambah Saefullah.

Setelah nanti dievaluasi, kata dia, kemungkinan NJOP akan naik pada 2018. "Mau ditetapkan berapa nanti kita evaluasi. Nanti 2018 beda lagi, beda lagi, nanti lama-lama ya sama kayak daratan nantinya," ujarnya seraya mengimbau kepada pihak-pihak yang akan diperiksa agar memenuhi panggilan penyidik.

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan memeriksan mantan Gubernur Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Menyusul menguatnya dugaan praktik suap di proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Dugaan tersebut terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) atau Raperda Reklamasi.

“Kalau penyidik atau penyelidik kami menganggap itu penting, maka siapapun yang dianggap mengetahui akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” tegas Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Minggu (5/11/2017).

Anggota DPRD

Pemeriksaan penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dugaan korupsi NJOP pulau reklamasi C dan D meluas.

Setelah memeriksa pejabat dan pegawai Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta, polisi berencana memeriksa anggots komisi C DPRD DKI. Total sebanyak 20 anggota DPRD Komisi C bakal diperiksa polisi.

Berdasar sumber di lingkungan Sekretaris Dewan (Sekwan), polisi telah telah melayangkan surat panggilan ke sejumlah Anggota DPRD DKI.

Salah satu PNS di lingkungan Sekwan DPRD DKI. mengungkapkan surat pemanggilan Polda Metro Jaya kepada sejumlah anggota dewan di Kebon Sirih telah diterima.

’’Suratnya hanya minta keterangan NJOP. Kalau tidak, salah Komisi C DPRD dan pimpinan dewan,’’ kata sumber itu di DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11/2017),seperti dilansir Tribunnews.com.(KONF/HANTER)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...