18 July 2019

Tragedi Nasional: Bernama Pemilu Curang

OLEH  :  DENFA RD

Bahwa pelaksaan Pemilu sejatinya adalah momentum terpenting bagi sebuah Negara untuk memperbaiki iklim demokrasi dan meningkatkan nilai Hak Azasi Manusia, karena melalui pemilu inilah proses peralihan kekuasaan dapat dilakukan secara demokratis tetapi apabila dalam pelaksanaannya bercampur dengan kecurangan maka demokrasi tersebut akan amat sangat tercederai.

Pemilu serentak yg diadakan pada tanggal 17 April 2019 adalah pemilu yg pertama kali diadakan secara serentak di dunia ini dan pemiu yg paling rumit serta melelahkan dan disamping itu pemilu thn.2019 patut dicatat sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Republik Indonesia karena pada pemilu 2019 begitu nyata – nyata dan terlihat secara terang  benderang kecurangannya.

Daftar inventarisir kecurangan – kecurangan yg terjadi sebagai berikut :

1. Bahwasannya sejak dimulainya proses tahapan pemilu sudah terlihat adanya kecurangan – kecurangan seperti 

 Indikasi pemerintah berencana mencurangi pilpres 2019 sdh terlihat jelas pada saat pengajuan RUU Pemilu yg kemudian dipaksa disetujui DPR jadi UU Pemilu No 7 thn.2017

 UU Pemilu itu adalah UU paling  gila sejagat raya : Pengajuan capres 2019 oleh partai  berdasarkan hasil pemilu 2014

 Penetapan Presiden Treshold 20 %

 UU Pemilu No 7/2017 dan manuver KPK dijadikan alat oleh pemerintah utk mendesain munculnya hanya 2 paslon pilpres 2019: Jokowi – Prabowo dan Prabowo akan kembali dibuat menjadi korban.

 Parpol pendukung PPWP memakai hasil Pileg Pemilu 2014 yg sebenarnya sudah dipergunakan untuk Pilpres 2014.
 Pembentukan opini oleh pers dan media yakni dengan mendegradasikan elektabilitas paslon 02  ( Prabowo – Sandi )

 
1. Penyebaran berita bohong ( Hoax ) mengenai diri dari paslon 02.

2. Pemaksaan kehendak pemerintah memasukan 31,7 juta pemilih ilegal pada DPT 2019 atau penambahan sekitar 20% dari jumlah total pemilih yg sebenarnya adalah indikasi sangat kuat akan terjadi pencurangan pilpres 2019.

3. Terdapat DPT INVALID sebesar 17,5 juta yg tidak terselesaikan sampai saat pelaksanaan pemungutan suara dilakukan.

4. Orang yg mengalami gangguan jiwa ( orang gila ) diberikan Hak Pilih dan jumlahnya sangat fantastis yaitu 13,5 juta, bahwa Tidak ada aturan satu pasal pun dalam UU KPU yang mengatur secara jelas tentang pemilih Disabilitas Mental dan Intelektual untuk ikut serta dalam Pemilu. Sementara untuk Disabilitas Fisik, secara jelas diatur bagaimana cara memberikan hak suaranya dalam pemilu dan lebih rinci dapat diatur dalam Peraturan KPU.

5. DPT untuk Provinsi Papua yg menimbulkan keanehan karena jumlah DPT lebih besar daripada jumlah penduduknya ( jumlah penduduk berdasarkan BPS ) sementara DPT berdasarkan DP4 atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yg diambil dari SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ) dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.

6. Bahwasannya Capres sebagai incumbent tidak cuti yg menyebabkan terjadinya penyalah gunaan kewenangan dan jabatan ( Abuse of Power).
7. Terjadi penggalangan dan penggiringan masa yg dilakukan oleh Aparatur Negara ( ASN, POLRI hingga kepala desa ) dengan pengarahan – pengarahan mulai dari tingkat Menteri hingga kepala desa.

8. Proses rekrutmen penyelenggara yg tidak transparan dan akuntabel, dengan dipilihnya peserta bernilai dibawah standard sedangkan yg bernilai jauh diatas ybs tidak dipilih.

9. Penyelenggara dan Aparatur Negara yg tidak netral.

10. Penggiringan opini masyarakat melalui media mainstream dan lembaga survey sesaat setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS – TPS dengan menggiring opini masyarakat seolah – olah paslon 01 mengungguli paslon 02.

11. Penggelembungan perolehan suara di TPS – TPS dengan mengubah hasil pada hasil penghitungan suara di TPS – TPS pada formulir C.1 Plano maupun salinan formulir C.1

12. Mempersulit bagi warga untuk menggunakan Hak Pilih karena ybs diketahui sebagai pendukung paslon 02, termasuk kepada para saksi dari paslon 02.

13. Perampokan perolehan suara paslon 02 pada saat rekapitulasi di PPK – PPK.

14. Penggiringan opini masyarakat melalui Quick Qount oleh Lembaga Survey dan SITUNG ( SISTEM INFORMASI HITUNG ) oleh KPU.

15. Terdapat perbedaan antara hasil Scan C.1 dengan input data yg dilakukan oleh operator SITUNG dan hanya dijawab enteng bahwa hal itu hanya kesalahan input padahal kesalahannya mencapai 73 ribu salah input.
16. Program Dana Kelurahan dan Bangdes yg “dipaksakan” dibayarkan sebelum pelaksanaan pemilu. Alokasi dana desa dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 832,3 triliun Dana ini disalurkan melalui  Kementrian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

17. Program PKH / Program Keluarga Harapan yg diberikan kepada 10 juta keluarga miskin dengan asumsi setiap KK terdiri 4 (empat) jiwa maka program ini telah menjangkau sebanyak 40 (empat puluh) juta jiwa diseluruh Indonesia dengan nilai Rp. 32 Trilyun.

18. Sistem pemberiannya juga diubah. Dari sistem flat, masing-masing KK menerima Rp 1.890.000,-, menjadi non flat. Untuk keluarga yang memiliki lansia, wanita hamil, dan anak-anak usia sekolah bisa menerima bantuan sampai sebesar Rp 3.5 juta/KK, minimal Rp 2 juta/KK.

19. Ada penambahan desa baru sebanyak 7.200 sehingga menambah jumlah TPS sebanyak 255 ribu TPS.

20. Dana pembayaran untuk para saksi yg oleh UU diperbolehkan tetapi dibanyak daerah dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Bawaslu dan Kepolisian dengan tuduhan untuk “ Money Politics” padahal dalam UU Kepemiluan tidak ada yg namanya OTT dan tidak ada kerugian Negara karena uang tsb diperlukan untuk pembayaran penggantian transport para saksi 02 dan uang itupun disita bukan pada saat dibagikan kepada para saksi tetapi ada yg baru diambil dari bank dan juga dalam perjalanan kekantor – kantor partai / badan pemenangan paslon 02.

21. Bahwasannya Netralitas para Aparatur Negara yg  sangat meragukan dan jelas secara kasat mata menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat, Begitu juga untuk berperkara di pengadilan apalagi yg menyangkut urusan dengan petahana yg maju sebagai Capres maka sudah barang tentu apabila pihak 02 mengajukan PHPU ke MK dapat dipastikan akan “dikalahkan” untuk itu sebisa mungkin agar dihindari pengajuan PHPU di MK.

Pada saat Pemilu thn.2014 kita kenal dengan istilah kecurangan TSM (Terstruktur – Sistemik – Massif ) tetapi untuk Pemilu 2019 ini berubah menjadi TSM-KB-TK yitu :

 TERSTRUKTUR yaitu suatu tindakan yg dilakukan secara struktural oleh penguasa melalui struktural pemerintahan mulai dari para Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kepala Desa hingga pengurus RW/RT bagi kemenangan petahana.

 SISTEMIK yaitu suatu kegiatan yg dilakukan secara berkesinambungan dengan system yg nyaris sempuran untuk melakukan penggalangan dan penggiringan masa bagi kemenangan petahana.

 MASSIF yaitu kegiatan yg dilakukan diseluruh pelosok negeri yg dilakukan oleh para pejabat struktural maupun tokoh – tokoh agama dan tokoh informal lainnya.
 KONSIPIRASI yaitu kegiatan yg melibatkan penyelenggara dan dibantu oleh media – media. 

 BRUTAL yaitu pelaksanaan yg secara kasat mata bisa kita lihat dilapangan seperti pada saat pesawat yg membawa Prabowo akan “take off” dihalangi oleh pesawat tempur di Bandara Halim Perdanakusuma dan dibeberapa tempat lainnya tidak diperkenankan landing.

 TRAGEDI KEMANUSIAAN yakni dengan memakan korban penyelenggara maupun petugas keamanan yg mencapai 574 korban jiwa dan lebih dari 3 ribu yg dirawat.

Ini adalah pertarungan terakhir Prabowo, jika kali ini kalah maka nasib bangsa dan umat akan lebur tanpa arah. Kehancuran itu karena keberadaan mereka di bangsa ini seperti tidak ada. Pemilu 2019 adalah pertarungan politik eksistensi, bukan sekedar politik demokrasi.

Demokrasi sudah dirapuhkan, adanya sekedar sebagai simbul dan slogan semata. Faktanya JKW kuat dalam segala hal. Indikasi KPU dipolitisasi, Polisi diperbudak, Kepala Daerah dipaksa. Itu sudah jelas terbuka di depan mata. Politik yang menjijikan itu sudah terang benderang dipertontonkan dan kubu Prabowo lemah pula dalam  banyak hal terutama dalam hal penyiapan para saksi – saksi untuk TPS – TPS yg katanya sudah mencapai 92 % (Sembilan puluh dua persen) tetapi pada saat hari pelaksanaan NYARIS TAK ADA SAKSI RESMI DARI BPN PRABOWO – SANDI dan yg menjadi saksi di TPS – TPS tersebut adalah para RELAWAN – RELAWAN yg terdiri dari Emak – Emak Militan, Ormas seperti FPI, KOPASSANDI, RGP dan lain sebagainya.

Bagaimana untuk mengantisipasi bila KPU tetap sesuai skenarionya dan apa yg akan kita lakukan perihal sebagai berikut :

1. Persiapan keputusan penetapan pemenang PPWP pada tgl.22 Mei 2019 dan tindakan antisipasi nya.

2.  Bila KPU menetapkan Paslon 01 yg jadi apa dan bagaimana mengantisipasinya ?

3. Bila KPU "pura-pura" menetapkan paslon 02 sebagai pemenang maka paslon 01 akan mengajukan gugatan ke MK yg memang sudah disetting dengan berbagai format untuk memenangkan paslon 01.

4. Gerakan People Power tata cara dan pergerakan serta metodenya, karena kita tau bahwa hari ini banyak tokoh yg dikriminalisasi oleh penguasa.

5. Gerakan mengajak dunia internasional untuk ikut Mencermati dan Memberitakan penegakan hukum dan demokrasi.

• Laporan yg dibuat harus berdasarkan data dan fakta serta dilampirkan seluruh bukti – bukti yg kuat dengan pengawalan dari seluruh umat.

• Agar masyarakat / umat dapat mengetahui seluruh laporan kecurangan tersebut maka laporannya dipublikasikan secara massive.

• Untuk di dalam negeri laporannya ditujukan kepada : 
 Lembaga Komnas HAM 
 Lembaga Ombudsman
 Lembaga / Organisasi kemasyarakatan / Organisasi keagamaan.
 Lembaga – lembaga tinggi Negara ( DPR/MPR, MA) 

• Untuk laporan luar negeri yaitu ditujukan kepada :
 Humman Rights Commision UN ( PBB )
 Parlemen Eropa
 Parlemen Asean
 Kedubes Negara sahabat & OKI

6. Menyatakan bahwa Pemilu 2019 ini adalah Pemilu CURANG yg TSM-KB-TK.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...