26 June 2019

Tarif Transportasi Naik, Rakyat Makin Tercekik

Oleh : Rizky Rachmawati

Transportasi adalah sarana yang paling vital bagi kehidupan masyarakat. Manusia untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain tentunya membutuhkan alat transportasi. Di Indonesia, lebaran merupakan momen untuk berkumpul dan bersilaturahmi kepada sanak keluarga. Mudik adalah hal biasa yang terjadi pada hari-hari menjelang lebaran. Terutama antar keluarga yang sepanjang tahun terpisah jarak. Berbicara tentang mudik yang tidak bisa dilepaskan dari transportasi sebagai sarananya.

Bukan kali yang pertama. Bahkan nyaris tiap tahun masyarakat selalu dihadapkan pada keruwetan yang sama. Masalahnya, level keruwetan ternyata tak pernah berkurang. Bahkan makin hari levelnya makin parah. Tahun ini masyarakat harus dibebankan dengan naiknya tarif transportasi yang harganya melonjak drastis, baik itu kenaikan tarif tol akibat pemindahan gerbang tol untuk mengantisipasi macet saat mudik, kenaikan tarif kereta api dan tiket pesawat. Tak tanggung-tanggung, naiknya sampai ratusan persen. Tiket Bandung-Medan saja, bisa mencapai 21 juta. Tiket kereta Jakarta-Surabaya 1,5 juta. Dari gerbang tol Karawang Timur mencapai Rp15.000 hingga Rp22.500. Padahal, mereka biasanya hanya membayar Rp4.000 saja. (pikiran-rakyat 23/05/2019). Peningkatan tarif paling drastis terjadi untuk rute Cikarang Barat arah Cibatu, yakni dari Rp 1.500 menjadi Rp 12 ribu. Kenaikan hingga 800 persen, tentu membuat syok para pengguna jalan tol.

Namun, naiknya seluruh tarif transportasi tidak menjadikan para penguasa memiliki tanggung jawab dalam mengurusi rakyatnya.  Setelah menaikkan tarif tol dengan semena-mena, Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, kenaikan tarif ini merupakan konsekuensi perubahan sistem transaksi yang akan berlaku. Menurutnya kenaikan tarif ini tidak akan memberikan dampak besar terhadap perseroan.  Bahkan berdalih bila merujuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan, badan usaha jalan tol (BUJT) bisa menaikkan tarif setiap dua tahun sekali berdasarkan evaluasi terhadap standar pelayanan minimum (SPM). Namun faktanya kemacetan dijalan tol tersebut tidak berkurang bahkan semakin akut.

Tampak jelas, bahwa sistem ini justru menempatkan negara hanya sebagai regulator yang melayani kepentingan para pengusaha. Negara berusaha berlepas diri dari tugasnya untuk melayani rakyatnya. Penyediaan fasilitas dan sarana-sarana tranportasi yang seharusnya dilakukan oleh negara malah diserahkan kepada swasta, baik swasta asing maupun lokal. Ketika peran Negara diambil alih oleh swasta, maka kepentingan rakyatlah terabaikan dan rakyat semakin sengsara.

Padahal, infrastruktur dan sarana transportasi termasuk ke dalam kepemilikan umum. Negara bukanlah pemilik, akan tetapi hanya bertugas sebagai pengelola mewakili umat. Prinsip pengelolaannyapun harus untuk kemaslahatan umat. Hakekat infrastruktur adalah layanan publik yang disediakan Negara untuk kemudahan akses transportasi dalam mengangkut produksi maupun penumpang, selayaknya dalam penggunaannya murah terjangkau bahkan gratis tanpa bayar.

Inilah dampak dari penerapan sistem kapitalis neolib demokrasi yang menjadikan proses kapitalisasi berjalan bak gurita. Bahkan hingga menyentuh aspek-aspek yang seharusnya menjadi hak dasar umat dan hak publik mereka. Bahkan sistem ekonomi kepitalis neoliberallah yang memberi ruang besar bagi si rakus kapitalis untuk merampok sumberdaya milik umat, dan kemudian dikukuhkan oleh sitem politik demokrasi yang memberi celah kolaborasi antara kapitalis dengan para penguasa, membuat kondisi ini berjalan secara struktural dan sistemik. 

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...