19 August 2019

Swing Voters, Berlabuh Kemana?

Oleh: Mila Hanifa
Pemerhati Masalah Umat

 

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa angka swing voters menjelang April 2019 masih tinggi, sekitar 20 persen. (beritasatu.com, 10/01/2019).   Namun kubu PAS justru mengklaim, swing voters sudah tidak ada lagi. “ Jadi kalau dikatakan ada semacam undecided voters, kalau dalam survei (internal) kami sudah tidak ada lagi.  Mereka ini sudah mendukung pak Prabowo.” Kata Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra.  Bahkan dia mengatakan debat capres-cawapres  pasti akan memperkuat bagaimana masyarakat menilai dan menentukan pilihan.  Apalagi jika merasakan kebijakan petahana yang justru telah mempersulit kehidupan rakyat. (viva.co.id,  9/1).

Swing voter adalah istilah untuk merujuk pada kelompok pemilih yang pada pemilu kali ini belum menentukan pilihan akan berlabuh ke paslon yang mana, atau kepada partai mana dari yang tersedia.  Menurut survei Indikator di atas jumlahnya turun dibanding saat survei sebelumnya pada Oktober 2018 lalu.  Bagi kedua kubu Capres  atau partai politik yang akan berkompetisi di Pileg (Pemilu Legislatif) maka suara mereka yang masih “berayun” ini menjadi sangat penting untuk menambah pundi suara. Beberapa survei yang lain (LSI, Median,  Alvara, dll) terkait elektebilitas kedua paslon menunjukkan masih ada selisih 20 persen dengan keunggulan pada petahana.  Tapi selalu ada undecided voters yang besarnya antara 14 – 16 persen (detik.com, 16/01). Jika kelompok yang belum memilih atau masih merahasiakan pilihan ini berlabuh ke salah satu paslon, tentu berdampak sangat signifikan.

Fakta di masyarakat secara riel, bahwa isu-isu yang berkembang atau munculnya “pencitraan” calon yang cukup masif di media belum tentu bisa menggiring kelompok ini untuk memilih atau tidak.     Sempat viral munculnya calon presiden fiktif (Nurhadi-Aldo) di media sosial, yang sempat disikapi negatif oleh beberapa pihak. Namun bagi netizen ini dianggap intermezzo yang “menyehatkan” menjelang Pemilu  2019.  Tagar  dan kalimat yang menyertai kampanye “fiktif” pasangan calon dengan nomor urut 10 ini pun juga ikutan viral. Misalnya #UdahNurhadiAja sempat menjadi tranding topic di Twitter  Indonesia Selasa (8/1/2019). Atau #McQueenYaQueen dan #SmackQueenMissQueen yang maksudnya tidak lain Makin Yakin dan Semakin Miskin.  (tribunnews.com, 8/1).

Tak sedikit yang melihatnya sebagai fenomena yang kurang sehat, bahkan bisa mengarahkan orang untuk Golput (golongan putih) alias tak memilih. Tapi apapun kontroversi yang muncul, disikapi santai saja oleh Tim Sukses yang telah memutuskan untuk “berkoalisi” via online ini.  Karena bentuk banyolan yang dibuat memiliki pesan yang bertujuan agar masyarakat Indonesia tak mudah dipengaruhi oleh politisi yang menbuat warga jadi terpecah belah dan saling bermusuhan.  Tidak mengubah apa-apa kalau sesama rakyat saling berantem,kata Tim Sukses yang ( tak ) fiktif ini. (today.line.me, 4/1/2019). 

Mau dibilang apa, kondisi panas tahun politik 2019 ikut membawa kepada suasana yang tak menyenangkan memang. Walaupun kedua kubu yang bertarung sudah berkomitmen soal “Pemilu Damai”, tetap saja persoalan begini terjadi.  Politisasi isu sesuai kepentingan masing-masing kubu, tak bisa dihindari.  Walaupun tak selalu arahan atau setting opini atau isu itu - selalu jelek. Kenapa bisa begitu?  Karena manusia -secara umum - dengan pemikiran yang dia miliki perlu diarahkan agar mengikuti opini yang benar.  Sayangnya opini yang berhamburan di media dan di masyarakat justru kebanyakan adalah “opini sampah” yang tak layak dikonsumsi.  Ini mungkin yang mau dilawan oleh si capres fiktif.

Apakah ini bagian dari kelompok swing voters? Entahlah.  Yang jelas, para pemilih kekinian semakin rasional.  Sudah tidak jamannya, hanya sekedar menjual citra sang calon.  Maka adu program jauh lebih bermakna untuk mempengaruhi pemilih.  Pernah Yusril Ihza Mahendra mengkritik #2019GantiPresiden, karena tidak jelas dan tidak mendidik rakyat (rmol.co , 9/9/18). Bahkan pakar hukum ini menilainya propokatif.  Harusnya Pemilu , khususnya Pilpres 2019, selain bermaksud melaksanakan Demokrasi juga bisa sebagai wahana pendidikan politik. “ Kita ingin rakyat menjadi dewasa dan rasional dalam menentukan pilihan politik, bukan penggiringan opini melalui propaganda, “ pungkasnya.   Bagaimana dengan kondisi swing voters sejak bergulir perang statement atau hastag tersebut? Faktanya, mereka tak bergeming, sepertinya betul-betul menunggu mana program terbaik dan paling realistis untuk diwujudkan ke depan.  Mungkin gerah dan muak juga di-PHP selama ini..hee.

Masukan Buat Swing Voters

Edukasi politik sangat penting, bahkan dalam Islam hukumnya wajib.  Karena politik atau siyasah dalam Islam artinya pengaturan urusan. Bukan sekedar urusan berebut kursi kekuasaan.   Bagi rakyat yang akan memilih pemimpin yang akan menjadi pengatur urusan mereka ke depan, maka berpolitik atau tahu masalah politik adalah sebuah keharusan agar tak salah pilih yang menyebabkan terbengkalai urusan rakyat karena tak amanahnya sang pemimpin.

 ‘’Setiap  dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya’’. (Bukhari dan  Muslim). 

Bahkan sikap cuek pada politik dicela oleh Rasul. Beliau bersabda: “.... Siapa saja yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin).” (HR. Al- Hakim  dan al- Khatib dari Hudzaifah ra.).

Maka untuk swing voters maupun bukan, ada baiknya memahami fakta dan kondisi masyarakat kekinian, untuk menilai apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan mampu menjawab segala janji yang telah terucap.   Kemudian kita bisa menilai secara politis program-program yang ditawarkan kubu oposisi juga, apakah mampu menyelesaikan problem-problem yang telah ada.

Tentu masih ingat, rakyat pernah diberi harapan, bahwa perekonomian negeri ini akan meroket. Faktanya, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini lebih rendah dari angka pertumbuhan yang ditargetkan pada APBN 2018 sebesar 5,4 persen. Padahal target pertumbuhan itu sendiri jauh lebih rendah dari yang pernah diumbar.  Menurut data BPS, kuartal I 2018 angka pertumbuhan hanya 5,06 persen. Kuartal II 5,27 persen dan kuartal III 5,17 persen. Adapun angka pertumbuhan kuartal IV belum dirilis.   Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur BI, memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2018 akan sama seperti kuartal III, yaitu 5,17% (Tribunnews.com, 22/11/2018).

Rakyat juga diberi harapan, bahwa lapangan kerja akan dibuka secara luas. Harapan itu juga ternyata kosong. Gelombang PHK justru terjadi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan gelombang PHK di berbagai daerah sedang terjadi. Terdapat catatan KSPI terkait beberapa kasus PHK yang terjadi sepanjang tahun 2018. Dari catatan yang ada, total buruh yang di-PHK mencapai 15 ribu lebih. Menurut dia, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus-kasus PHK yang terjadi. Berdasarkan catatan KSPI, sektor industri yang akan terancam meliputi garmen, tekstil, elektronik, otomotif, farmasi, industri baja dan semen dan sebagainya  (Republika.co.id, 15/1/2019).

Perusahaan juga banyak yang bangkrut selama tiga tahun terakhir. Data dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat sebanyak 37 ribu perusahaan kontraktor swasta mengalami kebangkrutan dalam tiga tahun terakhir (Republika.co.id, 15/1/2019). Kesulitan juga mendera banyak gerai ritel. HERO Group memutuskan menutup 26 gerai dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 532 karyawan (Republika.co.id, 14/1/2019). Menurut Bhima Yudhistira, ekonom INDEF, faktor daya beli masyarakat menjadi penyebab utama tutupnya gerai ritel sepanjang dua tahun belakangan.

Sebaliknya, ada yang meroket dalam periode rezim sekarang ini.  Apa itu?  Utang!  Menurut Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI Januari 2019) yang diterbitkan oleh BI, total utang luar negeri sebesar USD 372,864 miliar atau Rp 5.592,96 triliun (sesuai asumsi APBN 2019, 1 USD = Rp 15.000). Terdiri dari utang Pemerintah USD 180,462 miliar, utang Bank Sentral USD 3,055 miliar dan utang swasta USD 189,347 miliar. Dari data SULNI tersebut juga diketahui utang luar negeri Pemerintah pusat naik dari USD 123,806 miliar di akhir 2014 menjadi USD 180,462 miliar di akhir 2018, atau naik USD 56,654 miliar atau naik 67,2 persen selama 4 tahun.

Total utang Pemerintah pusat per November 2018 sebesar Rp 4.395,9 triliun. Angka ini naik hingga Rp 467,3 triliun dalam periode setahun. Total utang itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 784,3 triliun dan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.611,5 triliun (Cnbcindonesia.com, 21/12/2018).

Makin besarnya jumlah utang tentu mengakibatkan beban dan dampaknya juga makin besar. Di antaranya, APBN akan terbebani pembayaran cicilan. Untuk tahun 2018, hingga November, realisasi pembayaran bunga utang Pemerintah mencapai Rp 251,1 triliun (Kontan.co.id, 9/12/2018).   Lalu pada APBN 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp 396,54 triliun. Terdiri dari Rp 275,88 triliun untuk pembayaran bunga dan Rp 120,66 triliun untuk cicilan pokok (Cnnindonesia.com, 12/12/2018).

Dalam konteks luar negeri, belenggu utang diduga membuat Pemerintah tidak berani menunjukkan pembelaan terhadap kaum Muslim Uighur yang tertindas dan dijajah oleh Tiongkok sejak invasi tahun 1949.  Padahal Indonesia adalah negri muslim dengan penduduk muslim terbesar.  Tentu banyak yang mempertanyakan pembelaannya sebagai sesama muslim.

Rakyat pun kemaren pernah dijanjikan, bahwa impor berbagai komoditas, terutama kebutuhan pokok, akan dihentikan. Namun faktanya jauh dari realisasi.   Beras, misalnya, selama tahun 2018 sebanyak 2 juta ton diimpor dari Vietnam dan Thailand. Pemerintah juga telah memutuskan impor jagung sebanyak 100 ribu ton.  Padahal tidak kekurangan. Bahkan surplus. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Kementan, produksi jagung tahun 2018 diperkirakan mencapai 30 juta ton pipilan kering (PK). Padahal berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, kebutuhan jagung tahun ini diperkirakan sebesar 15,5 juta ton PK. Masih surplus sebesar 12,98 juta ton PK (Finance.detik.com, 3/11/2018).

Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada komoditas gula. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari - November 2018, impor gula rafinasi mencapai 4,6 juta ton. Dalam ketentuannya, gula rafinasi impor hanya untuk kebutuhan industri dan tidak untuk konsumsi. Artinya, tidak boleh dijual ke masyarakat. Padahal pada 2018, Kementerian Perindustrian menargetkan kebutuhan industri terhadap gula rafinasi hanya sebesar 2,8 juta ton. Itu artinya, sebanyak 1 juta ton lebih untuk konsumsi, dan itu menyalahi ketentuan (Industry.co.id, 14/1/2019).   Mungkin itulah salah satu sebab gula petani tidak terserap dan menumpuk di pabrik.

Faisal Basri, ekonom senior INDEF, menngomentari bahwa impor gula ini seharusnya bisa dihentikan dengan peningkatan produksi gula rafinasi di dalam negeri. Namun, Pemerintah secara sengaja menghambat peningkatan produksi gula di dalam negeri. "Kalau Anda lihat, Pemerintah kasih izinnya di daerah yang nggak mungkin tanam tebu; Cilegon, Banten, kecuali Cilacap. Deli Serdang nggak ada tanaman tebu, Makassar nggak juga. Inilah kacaunya Pemerintah. Jadi sepenuhnya bisa dikatakan, gula rafinasi ini stempel untuk berburu rente, menikmati selisih yang sangat besar antara gula Indonesia dan gula dunia," tutur Faisal (Industry.co.id, 14/1/2019).

Boleh jadi perburuan rente itulah motif di balik terus berlanjutnya ketergantungan pada impor dalam banyak komoditas seperti beras, jagung, kedelei, gula, garam, bawang dan lainnya.  Patut diduga, itu menjadi modus balas jasa kepada para cukong yang memberikan “backing modal” untuk meraih kekuasaan. Selain itu, penunjukkan pejabat dari kelompok sendiri secara nepotisme tentu lebih mudah untuk mengakomodasi balas jasa melalui perburuan rente tersebut.

Bagaimana setelah sebagian fakta itu terpampang, sudah bisa memilih?   Tunggu dulu.  Kepada kubu oposisi juga penting menilai seberapa mampu menyelesaikan semua problem yang menumpuk.  Apalagi yang terkait corporate besar yang mencengkeram hampir semua negara berkembang dengan utang dan ketidak mandirian dalam penyikapan berbagai persoalan negaranya.  Menurut saya, masih perlu diuji strategi dan program-programnya.   Apalagi semua juga tahu, negara-negara kapitalis seperti Amerika dkk tentu akan melihat seberapa “kepentingan nasional” mereka tetap terjamin dalam setiap dinamisasi dan pergantian penguasa di negara lain. 

Maka tetaplah rasional dan tidak sekedar melihat program sebatas masuk akal dan realistis semata.  Tapi wajib memiliki wawasan yang luas, termasuk melihat bagaimana konstalasi politik internasional.   Lihatlah betapa negeri kaya seperti Indonesia tak kan dibiarkan mandiri untuk menentukan bagaimana SDA bisa dikelola sendiri dan hasilnya untuk men-sejahterakan rakyat.  Jika “tawaran” program oposisi tak bisa menjamin keluar dari kondisi ini, maka apakah bisa kita mencapai Indonesia Menang Adil Makmur?  Maaf saya tidak yakin...

Pemilih Muslim Harus Bagaimana?

Jadilah orang  yang cerdas, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda : “  Orang yang cerdas adalah yang mau mengoreksi dirinya dan berbuat untuk (kehidupan) setelah kematian. “ (HR. Tirmidzi).   Bagi yang muslim pilihannya hari ini menentukan masa depan, bahkan akhiratnya kelak. Maka jadikanlah Islam sebagai landasan dalam menentukan siapa pemimpin terbaik.  Yaitu yang amanah, kafaah (mampu), takwa dan berani menerapkan aturan Allah dalam kehidupan. 

Berhati-hatilah, jangan sampai kita tertipu berkali-kali, karena Rasul pernah bersabda : “Sungguh akan ada sesudahku para pemimpin, yang siapa saja membenarkan mereka dalam kebohongan mereka dan membantu mereka atas kezaliman mereka, maka ia bukan golonganku dan aku pun bukan golongannya dan ia tidak akan masuk menemaniku di telaga.  Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan mereka di dalam kebohongan mereka dan tidak membantu mereka atas kezaliman, maka ia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya dan ia akan masuk ke telaga bersamaku.” (HR an-Nasai, al-Baihaqi dan al-Hakim).

Wallahu’alam bishowab[].

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...