19 July 2019

Surat Terbuka Eggi Sudjana untuk KPU DKI Jakarta: Batalkan Pencalonan Ahok

Jakarta, 31 Oktober 2016

Kepada Yth.
Saudara Drs. Sumarno, M.Si.
Ketua KPUD DKI Jakarta
Di _
Jakarta

Hal       : Pembelaan Hukum oleh Advokat

Dengan hormat,

Memepertimbangkan konstelasi politik yang sedang berkembang saat ini, khususnya terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, maka saya mengingatkan, bahwa sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta telah diberi kewenangan oleh UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. Yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 71 Ayat 5 tersebut, Ketua KPUD DKI Jakarta dapat melakukan pembatalan pencalonan Gubernur  Petahana sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016.

  1. Pasal 71 ayat  (3),

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

  1. Pasal 71 ayat  (5),

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Hal ini sangat penting untuk diambil tindakan oleh KPUD DKI Jakarta, tanpa harus melalui proses pengadilan, tanpa harus konsultasi dengan instansi manapun, dan tanpa harus meminta izin kepada Pimpinan saudara ataupun lembaga-lembaga terkait dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu perlu diperjelas apa saja yang membuat atau tindakan apa yang dilakukan oleh Sdr. Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) selaku gubernur Petahana DKI, yaitu sebagai berikut:

  1. Kutipan Vidio penghinaan terhadap Al-Quran Surat Almaidah Ayat 51.

“ Ahok tidak bisa lagi berkilah, rekaman vidio penghinaanya sudah kandung tersebar. Vidio yang diunggah oleh Pemda DKI Jakarta itu memuat secara lengkap pernyataan orang nomor satu di DKI ini.

Pada mmenit 23:40 hingga 25:35 dalam vidio itu Ahok mengatakan:

“ Jadi Bapak ibu udah enggak usah khawatir, ini pemilihan kan 5 Juli, kalau saya tidak terpilih pun saya saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun Bapak ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih menjadi Gubernur.

Saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi enggak usah pikiran nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak Saya sampai Oktober 2017.

Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya, Dibohongin pakai Surat Al Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi kalau bapak ibu persaan enggak bisa pilih nih,, karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya. Enggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja.

Jadi bapak Ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok. Enggak suka sama Ahok, tapi programnya gua enggak enak dong kalau enggak milih , gua utang budi. Jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan enggak enak nanti mati lho pelan-pelan.

Jadi anggap, bukan anggap, ini semua aadalah hak Bapak ibu sebagai Warga DKI.Kebetulan saya Gubernur mempunyai program ini, jadi tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa.Ya saya kira itu. (Suber: Tabloid Media Umat edisi 183. 21 Oktober – 3 November 2016,}

  1. Reaksi ulama terhadap Vidio penghinaan Al-Quran Surat Al Maidah ayat 51;
  1. Sebelum MUI mengeluarkan pernyataan , kaum muslimin bereaksi keras . Reaksi itu     datang dari hampir semua kalangan, kecuali orang-orang  Muslim pembela Ahok dan kelompok liberal. Treaksinaya mulai dari yang lembut hingga yang garang.

Dai asal Bandung Aa Gyim (Abdullah Gyimnasiar) mengatakan,” Adapun saudara Ahok memberikan statemen terhadap Alquran dengan perkataan yang tidak pada tempatnya, dengan cara tidak pada tempatnya. Ini adalah perbuatan melampaui batas, ini adalah perbuatan tercela, ini adalah perbuatan yang akan menimbukan konsekwensi dari perkataanya.”

  1. Reaksi juga datang dari dai kondang M Arifin Ilham. Melalui surat terbukannya, ia menulis: “Kini Bapak sudah menghina keyakinan kami. Semakain jelas kebencian Bapak pada kami umat Islam. Bahkan  bapak juga pernah mencibir keyakinan bapak sendiri. Bapak sudah melanggar KUHP pasal 156a tentang PENISTAAN AGAMA. Pilihan kami berdasarkan keyakinan iman kami adalah haq kami yang dilindungi undang-undang negeri kami . Haram bagi kami memilih pemimpin kafir dalam Surah Al Maidah ayat 51 adalah haq kami, keyakinan kami dan pilihan kami,” Tulisannya di media sosial. Arifin kemudian mengutip terjemahan surat Al Maidah: 51. Ia kemudian melanjutkan tulisannya: “Sika dan perkataan Bapak menunjuk siapa bapak sebenarnya. Kalau sekarang rating elektablitas  Bapak turun drastis juga karena sikap Bapak yang arogan dan intoleren. Dan sungguh sejuta hikmah Allah berikan pada kami, kini umat jadi faham sekarang surat Al Maidah ayat 51, dan semakin mengenal siapa bapak sebenarnya.”
  2. Sementara itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengutuk keras pelecehan Alquran oleh Ahok. Menurut juru bicara HTI M Ismail Yusyanto, tndakan ahok itui sama sekali tidak bisa diterima. “ Ahok secara sadar telah menyatakan bahwa orang yang tidak memilih dirinya oleh dasara surah Al Maidah ayat 51 sebagai telah dibodohi. Itu artinya , Ahok telah secara nyata menyebut Alquran sebagai sumber kebodohan, dan siapa yang menyampaikan haramnya memilih pemimpin kafir dengan dasar ayat itu juga disebut  oleh Ahok sebagai telah melakukan pembodohan,”kata Ismail.

HTI menurut aparat yang berwenang untuk segera bertindak mengusut tindakan      penghinaan terhadap Alquran aleh Ahokini, serta menindak lanjuti laporan mengenai hal ini yang telah banyak dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat.

Menurut Ismail, tindakan Ahok ini kian memperjelas siapa Ahok sebenarnya, dan ini menambah bukti-bukti yang sudah ada tentang betapa tidak pantasnya  Ahok memimpin Provinsi DKI Jakarta yang berpenduduk mayoritas muslim ini. “Dan bagi yang masih mendukung , untuk segera menghentikan dukungan itu, karena sebagai Muslim mestinya kita berpedoman kepada Alquran yang telah dengan jelas melarang memilih pemimpin kafir. Tak sepantasnya seorang Muslim mendukung calon pemimpin kafir, apalagi yang bersangkutan telah terbukti menghina Alquran,”kata Ismail.

Selain itu, muncul pula kelompok Pasukan Berani Mati Adili Ahok Penista Alquran. Mereka ini telah membuka pendaftaran. Disamping mengawal proses hukum, mereka rencananya akan mengejar Ahok.” Kata Koordinator Pusat Pasukan Berani Mati Adili Ahok Penista Alquran, (Suber: Tabloid Media Umat edisi 183. 21 Oktober – 3 November 2016,)

Berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut sebelumnya, sangatlah jelas atau terang benderang tindakan Sdr. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Gubernur Petahana DKI, telah melanggar undang-undang atau ketentuan hukum yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 3, yang unsur-unsurnya yaitu:

Dilarang melakukan perbuatan;

  1. Menggunakan Kewenangan
  2. Melakukan Program
  3. Melakukan Kegiatan yang dan atau merugikan salah satu calon pasangan calon
  4. Didaerah sendiri dan daerah lainnya
  5. Dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan pasangan calon terpilih.

Selanjutn unsur-unsur hukum yang terdapat dalam pasal 71 ayat 5 yaitu sebagai berikut:

  1. Dalam hal Gubernur Petahana yang melakukan, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3,
  2. Gubernur Petahana tersebut dikenai sangsi pembatalan sebagai calon Gubernur oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu, sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta sudi kiranya, tanpa berbelit dengan berbagai argumen dan penafsiran lainnya sehingga menjadi disfungsional terhadap jabatan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Janganlah KPUD DKI Jakarta  menjadi bagian mata rantai yang ingin memenuhi keinginan syahwat sang tangan-tangan kekuasaan yang mengabdikan diri kepada kepentingan Ahok. Sudah sangat kentara semua lembaga di bawah rejim berkuasa saat ini, bekerja bahu membahu untuk melindungi Ahok dari berbagai pelanggaran hukumnya selama ini. Degradasi kehormatan lembaga negara pada rezim ini, sepertinya sudah jatuh pada titik nadir yang mengkhawatirkan. Proses penegakan hukum terhadap Ahok yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat akan dan telah membawa bangsa ini pada kondisi yang tidak baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan KPUD Jakarta tidak ikut dalam mata rantai buram perlindungan terhadap calon yang melanggar undang-undang, dengan tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarannya.

Dalam kesempatan ini, saya selaku advokat, kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Periode 2013-2018, yang juga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan No. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT sebagaimana penjelasannya dikemukakan bahwa,

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Untuk keperluan itulah, saya menulis surat kepada Saudara selaku Ketua KPUD DKI Jakarta untuk benar-benar tanpa reserve atau tanpa berlindung di balik alasan-alasan pembenar yang tidak benar untuk tidak melakukan pembiaran terhadap Pasal 71 ayat (5) dari UU No. 10 Tahun 2016 tersebut. Perlu diingat, bahwa pelanggaran terhadap UU tentang Pilkada tersebut atau dengan kata lain tidak dilaksanakannya perintah UU tersebut, maka Saudara Ketua KPUD DKI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat rusaknya bahkan hancurnya tatanan dalam berdemokrasi. Akan tetapi sebaliknya, jika Saudara komitmen dan konsisten dalam melaksanakan  Pasal 71 ayat (5)  UU No. 10 Tahun 2016 tersebut, maka Saudara patut dijadikan atau setidaknya Ketua KPUD DKI Jakarta yang cerdas, berani, dan mampu mengalahkan hawa nafsunya atau dengan kata lain Saudara adalah Pahlawan Demokrasi. Selanjutnya apabila masih bergelut dengan berbagai argumentasi, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan berbagai stakeholder yang berkepentingan terhadap Pilkada. Malah lazimnya disebut pengkhianat dan pantas untuk dicopot dari jabatan Ketua KPUD DKI Jakarta.

Sekali lagi saya hanya mengingatkan, apabila Saudara sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta tidak berani melakukan tindakan dan keputusan yang revolusioner tersebut, maka Saudara sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta merupakan pengkhianat terhadap proses demokrasi. Sekaligus tercatat dalam sejarah Pilkada DKI, Saudara merupakan pimpinan KPUD yang menyengsarakan rakyat, menimbulkan konflik horizontal antar rakyat, dan antar rakyat dengan aparat (baik Kepolisian maupun TNI) yang telah diinfokan dalam suasana Siaga I sejak Jumat 28 Oktober 2016 yang  berpotensi dapat timbulnya korban nyawa. Begitu pula patut dicatat oleh semua pihak, bahwa telah terjadi perlawanan terhadap hukum dan telah muncul satu kondisional, bahwa hal ini menunjukkan Pilkada yang CACAT HUKUM  dan pengkhianatan terhadap warga DKI khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Untuk itulah, sebelum terlambat saya sarankan saudara Drs. Sumarno, MS.i. taat pada hukum dalam mengambil keputusan dan tindakan heroik berupa pembatalan kepada   Saudara  Basuki Tjahja Purnama atau Ahok selaku calon Gubernur DKI periode 2017-2022.

Demikian surat ini ini disampaikan, sebagai sumbang saran dan atau upaya mengingatkan akan penegakkan hukum terkait Pilkada dalam perspektif berdemokrasi, dalam hal ini saya selaku Pembina Ormas  Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP). Menugaskan kepada Presidennya Sdr. H. Hisyam Saleh Balweel, SH. Untuk melakukan pemantauan sampai keluarnya Putusan Pembatalan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Sebagai Gubernur.

Hormat Saya;

Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si.

Tembusan :

  1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
  2. KPU Pusat
  3. Bawaslu
  4. Pers.
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...