23 February 2018

Sri Mulyani, Menteri Terbaik Bagi Siapa?

Oleh: Gede Sandra


Saya sangat tertarik dengan penghargaan yang diterima Menteri Keuangan Republik  Indonesia Sri Mulyani Indrawati (SMI) pada acara The World Government Summit  2018 dalam kategori Best Minister Awards. Karena sepengetahuan saya, SMI adalah  Menteri Keuangan yang memiliki banyak masalah dalam hal integritas dan  keberpihakan. Tentangnya saya kira luput dari penilaian lembaga The World  Government Summit.

Masalah Integritas dan Keberpihakan
 Secara integritas SMI pernah terjerat Skandal Bank Century, Skandal Pajak Paulus  Tumewu, Skandal Pajak Halliburton, hingga Skandal Yield Surat Utang. Kita ingat  pada tahun 2010 SMI “diselamatkan” Bank Dunia setelah divonis oleh DPR sebagai  pihak yang bertanggung jawab dalam Skandal Bank Century yang merugikan Negara  Rp 6,7 triliun. Dalam Skandal Pajak Paulus Tumewu, keterlibatan SMI atas  disposisinya kepada Jaksa Agung untuk membebaskan Paulus Tumewu dari kasus  pajak yang rugikan negara Rp 399 miliar.

Dalam Skandal Pajak Halliburton, SMI menyetujui permohonan Dirjen Pajak saat itu,  Darmin Nasution, untuk mengurangi pembayaran pajak Halliburton hingga Rp 21,7  miliar. Dalam Skandal Yield Surat Utang, saya sudah hitung sendiri, akibat memasang  yield surat utang negara yang ketinggian dalam periode 2006-2010 dan 2016-2017,  SMI telah merugikan Negara Indonesia (tapi menguntungkan bond investor) Rp 190  triliun dan USD 11 miliar. Sayang Skandal yang terakhir ini belum lagi menjadi  sorotan publik, mungkin karena modus operandinya yang sukar dipahami awam.
 

Masalah keberpihakan SMI terhadap rakyat Indonesia, karena garis ekonomi  neoliberal yang disandangnya. Saya rasa sudah pasti kebijakan yang dikeluarkannya  tidak akan selaras dengan prinsip Keadilan Sosial. Kebijakan neoliberal akan selalu
 mempertahankan liberalisasi finansial, liberalisasi perdagangan, fleksibilitas pasar  tenaga kerja, dan pengetatan anggaran (pemotongan anggaran publik dan pengejaran  pajak usaha kecil). Semua kebijakan yang akan memperburuk ketimpangan  pendapatan di suatu negara. Buktinya, selama SMI menjabat sebagai Menteri  Keuangan SBY tahun 2005-2010, indeks Gini Ratio terus merosot dari 0,36 ke 0,38.

Kini selama 2 tahun (2016-2017) di Kabinet Jokowi, indeks Ginio Ratio relatif  stagnan di 0,39 --meskipun Presiden Jokowi sejak 2014 hingga 2016 sukses turunkan  Gini ratio dari 0,41 ke 0,39 pada era Menkeu Bambang Brodjonegoro. Seharusnya
 bisa lebih cepat (penurunan hanya 0,03 selama semester terakhir) karena Jokowi  sudah berusaha keras melakukan kebijakan yang berkeadilan seperti pembagian  sertifikat tanah.

 Kebijakan austerity policy yang dilancarkan oleh SMI pada 2 tahun pemerintahan Jokowi, selain menghambat penurunan indeks Gini Ratio, juga melemahkan daya beli  dan daya saing ekspor. Tentang penurunan daya beli juga telah dikonfirmasi oleh
 Badan Pusat Statistik (BPS). Jokowi sendiri juga mengonfirmasi rendahnya posisi  ekspor kita dari negara-negara tetangga. Akankah Presiden terbuai dengan berbagai  penghargaan yang mengilusi realitas sebenarnya perekonomian kita?


Menteri Terbaik Kelompok Neoliberal
Kemudian saya coba periksa siapa sebenarnya lembaga The World Government  Summit. Setelah beberapa menit menelusuri di internet, dalam website resmi mereka,  disebutkan bahwa lembaga ini adalah “sebuah badan non-pemerintah yang memiliki  aspirasi untuk mengembangkan kehidupan warga di seluruh dunia dengan jalan  menguatkan organisasi-organisasi dengan pengetahuan untuk menuju masa depan  yang lebih baik.” Sangat indah maksud dan tujuan dari lembaga ini. Ingin menjadi  forum semacam World Economic Forum (WEF) versi Timur Tengah-nya.

Kemudian saya telusuri juga tentang penghargaan Best Minister, disebutkan bahwa ini  adalah mengenali upaya-upaya eksepsional dari menteri-menteri dalam  mendemonstrasikan keahliannya di sector public, mengimplementasikan reformasi-
 reformasi dan menginspirasi pemimpin-pemimpin dan penyedia jasa lainnya untuk  mempromosikan inovasi dalam domain mereka, agar dapat lebih baik melayani  warganya.\Dan ternyata, sejak pertama kali diberikan pada 2016, lembaga ini dibantu
 oleh Thomson Reuters (sebuah perusahaan informasi keuangan yang terdaftar di  Wallstreet) dalam melakukan seleksi nama menteri terbaik setiap tahunnya dari  berbagai negara.

Berdasarkan infografis yang diterbitkan oleh lembaga World Government Summit,  menyebutkan bahwa SMI terpilih dari seluruh dunia karena berhasil menurunkan  kemiskinan sebesar 40 persen. Kita akan ukur melalui data BPS. Sri Mulyani mulai
 menjabat akhir Juli 2016, kemiskinan penduduk Indonesia saat itu 27,7 juta atau  10,7%. Kemudian per September 2017 sebanyak 26,6 juta orang atau 10,12%  penduduk. Memang turun, tapi hanya tidak sampai 4%. Bila diukur selama 5 tahun
 terakhir data kemiskinan per 2013-2014 mencapai 28,2 juta (11,25%), turun juga  tetapi hanya 5,7%. Jadi saya tidak dapat melihat darimana angka 40% penurunan  kemiskinan yang dimaksud World Government Summit untuk keberhasilan SMI ini.
 Lagipula, Dunia harus tahu bahwa standar kemiskinan Indonesia sangat rendah  (kurang dari US$ 1 perhari), setengah dari standar Dunia (kurang dari US$ 2 perhari).  Bila digunakan standar dunia, alhasil jumlah kemiskinan bisa meningkar 3-4 kali lipat  dari nilai sekarang.
 
Kemudian katanya SMI berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan. Faktanya yang  terjadi adalah kebijakan austherity policy yang dilancarkan SMI kepada masyarakat  menengah ke bawah (pencabutan subsidi, penaikkan PNBP, pajak usaha kecil) telah  menghambat program berkeadilan yang dilancarkan Jokowi (seperti pembagian  sertifikat). Memang ketimpangan turun, tapi hanya 0,03%. Pada era sebelum SMI,  Menkeu Bambang Brodjonegoro malah berhasil turunkan 0,2%, dari 0,41 ke 0,39. Seharusnya Bambang Brodjo yang dapat penghargaan. Angka 0,39 capaian SMI saat  ini, masih sangat jauh dari standar indeks Gini Ratio negara-negara Welfare State  yang sekitar 0,29. Jadi jelas teman-teman di World Government Summit telah  melakukan penilaian yang salah. Atau memang standar neoliberal terhadap  ketimpangan pendapatan sedangkal itu?

Selain itu mereka juga katakan SMI berhasil meningkatkan lapangan kerja. Ya  meningkat 2,6 juta (mayoritas disumbang oleh proyek infrastruktur Jokowi), tapi  struktur ketenaga kerjaan masih sangat timpang. Jumlah penduduk yang bekerja di
 sektor informal, 69 juta orang (57%), masih lebih besar dari sektor formal 52 juta  (42,9%). Masih terdapat 7 juta penganggur, lapisan rakyat yang bahkan tidak terserap  sektor informal yang berkerja kurang dari 1 jam seminggu (wajarkah dengan standar  Dunia?).
 

Saya tidak mengetahui apa ukuran peningkatan transparansi yang dimaksud lembaga  World Government Summit, tapi berdasarkan opini dari pimpinan Transparancy  International (TI), peningkatan indeks transparansi Indonesia sebanyak 5 poin selama  lima tahun terakhir masih dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 di tahun  2019. Itupun juga buka pencapaian dari SMI sendiri, ada Menkeu-Menkeu lain  sebelum era SMI yang juga berjasa.

Karena isu utang adalah yang paling bombastis.

Semua publik di Indonesia menjadi  saksi para pejabat berkilah, bersilat lidah, demi melindungi penambahan utang yang  dibuat SMI secara dramatis. Sama sekali tidak ada pengurangan utang sebanyak 50%.  Utang Indonesia terus bertambah di era SMI. Pada akhir tahun 2016, posisi utang kita  masih di level USD 154 miliar. Kini di tahun 2018, posisi utang pemerintah sudah  bertambah USD 22 miliar ke level USD 176 miliar.

Sepanjang sejarah Republik,  utang berkurang hanya terjadi pada era Gus Dur. Data yang diluncurkan lembaga  World Government (yang bukan Government) Summit sangat tidak dapat  dipertanggung jawabkan.  Ya untuk cadangan devisa saya setuju lah, memang terus membesar. Tapi ini adalah  tren yang umum dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi. Perlu dicatat, itu  bukan semata kerja Menkeu, Bank Indonesia yang independen dari Pemerintah, di  bawah Agus Martowardoyo, tentu harus diberikan apresiasi lebih besar.

Fakta terpentingnya, SMI adalah menteri keuangan terbaik di dunia bagi para investor  pasar uang. Orang-orang terkaya dunia, para kelompok 1% penduduk terkaya yang  mengusai mayoritas asset dunia, adalah para penguasa pasar uang dunia. Mereka  adalah kelompok yang paling diuntungkan dari sistem neoliberalisme di Indonesia.  Kebanyakan orang pasti mengerti, bahwa SMI adalah srikandi neoliberal terbaik yang  pernah dimiliki oleh mereka. Maka untuk memastikan sistem ini tetap menguasai  Indonesia, maka sosok SMI haruslah mereka kampanyekan dengan sekuat tenaga.  Tapi dengan catatan. SMI tetap loyal menguntungkan kaum 1% dunia (Salah satunya  dengan memasang bunga lebih tinggi dari Vietnam dan Filipina 1-3% selama 7 tahun  berkarir sebagai Menteri Keuangan). Tidak ada makan siang yang gratis.*

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...