30 April 2017

Sri Mulyani, Calon Menteri Yang terlibat Century, Menjual Obligasi Mahal dan Neolib

Akhir2 ini nama Sri Mulyani disebut-sebut sebagai calon menteri kabinet Jokowi. Bagi banyak orang yang tidak memahami peristiwa2 politik ekonomi dalam 10 tahun terakhir ini hanya memandang Sri Mulyani sebagai selain pernah menjadi Menteri/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan SBY juga ekonom yang menjadi salah satu dari 3 Managing Director Bank Dunia.

Namun sesungguhnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) adalah seorang ekonom yang penuh kontroversi, karena terlibat dengan beberapa kasus besar yang bernuansa pidana korupsi. Kasus yang sangat mendapat sorotan media,publik dan bahkan menjadi pertarungan hebat di Pansus DPR adalah Bail Out Bank Century pada bulan November 2008. Kasus ini walaupun SMI dengan dukungan media2 besar membela diri bahwa kebijakan Bail Out itu untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi, namun argumentasi itu sangat lemah karena sesungguhnya Bank Century itu kolaps karena dirampok sendiri oleh pemilik bank itu sendiri. Faktanya, FPJP ( Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ) sebesar 689 Milyar yang diberikan oleh BI ke  Bank Century (BC) pada tanggal 14 November 2008 habis disedot oleh Robert Tantular dkk, dalam waktu hanya 6 hari, kemudian di Bail Out oleh Sri Mulyani pada tanggal 21 November 2008 , sebesar 6,7 Triliun secara bertahap selama 8 bulan dan selalu dilaporkan oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan ) kepada SMI. Karena itu SMI tidak dapat mengatakan bahwa dia tertipu oleh Boediono, karena selama 8 bulan dia terus menerus menyetujui pengucuran Bail Out secara bertahap. 

Budi Mulya, mantan Deputy Gubernur BI telah divonis 10 tahun oleh Pengadilan Tipikor ,dalam kaitannya dengan kasus Bail Out Century , yang tentu akan menjalar ke Boediono dalam waktu tidak lama lagi. Tentu saja Sri Mulyani masih mempunyai kasus besar yang sangat besar kemungkinannya untuk menjadi tersangka juga, karena dialah yang sebagai Ketua KSSK menandatangani pengucuran Bail Out Century.

Selain itu SMI  juga telah melakukan penjualan obligasi dengan  yield ( imbal hasil ) yang jauh lebih tinggi dari pada obligasi Filipina, padahal rating Filipina lebih rendah dari Indonesia.Untuk hal ini SMI telah merugikan keuangan negara lebih dari 200 Triliun dalam jangka waktu 20 tahun. Seharusnya KPK  memeriksanya untuk hal ini. 

Walaupun tidak diakuinya, SMI adalah seorang Neoliberal, bukan seorang ekonom yang Prorakyat, yang tidak sesuai ,bahkan bertentangan dengan Trisakti ajaran Bung Karno yang dijanjikan akan dilaksanakan oleh Jokowi. Ekonom yang bermazhab Neolib percaya bahwa ekonomi akan baik bila sebanyak mungkin diserahkan kepada pasar,semua subsidi dihapuskan dan peran pemerintah dikurangi semaksimal mungkin.

Sebagai indikasinya adalah, SMI hanya mempunyai perhatian kepada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, sehingga kesenjangan melebar jauh dibandingkan jaman orde baru. Program2 untuk mengatasi kemiskinan meningkat cukup besar tapi pengurangan kemiskinan sangat lambat. Biaya2 untuk pendidikan,kesehatan dan perumahan semakin tidak terjangkau oleh rakyat karena sektor2 tersebut diliberalisasikan. Program2 yang kelihatannya prorakyat seperti BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) sangat tidak efektif karena kenaikan harga2 kebutuhan akibat kenaikan harga BBM jauh diatas nilai BLT. 

Subsidi BBM yang sangat besar di APBN 2015 itu juga sebenarnya tanggung jawab SMI, akibat dia sebagai menteri keuangan tidak pernah mendorong dihapuskannya mafia minyak dan pembangunan kilang minyak baru agar tidak terjadi pemborosan keuangan negara yang sangat besar. Seandainya SMI menghapuskan mafia minyak dan membangun kilang minyak baru saat dia berkuasa maka subsidi BBM 2015 akan jauh lebih kecil dan menghemat keuangan negara ratusan triliun.

Program PNPM yang penampilannya se-olah2 prorakyat, ternyata sangat boros. Dari seorang teman yang mantan birokrat, dikampungnya di Sumatera Utara ada program PNPM yang nilainya 48 juta rupiah. Setelah ditelusurinya di APBN nya ternyata nilainya 420 juta rupiah ! Yang sampai di lokasi hanya 11,4% ! Demikian rusaknya " Program Prorakyat " tersebut. !

Karena itu sangat disayangkan apabila Jokowi mengangkat Sri Mulyani sebagai menteri ekonominya dan bisa sangat mengecewakan rakyat karena mengingkari janjinya bahwa akan prorakyat

 

 Penulis : Ir. Abdulrachim K. - Aktivis pergerakan/Pengamat politik, alumnus ITB

 

Category: 

loading...


News Feed

Berita Lainnya

loading...