18 September 2019

Soal BG, KPK Harus Bekerja Cepat dan Tuntas !

Hingar-bingar tentang pencalonan BG sebagai Kapolri mulai mereda setelah Presiden Jokowi mengambil langkah bijak nan cerdas tanpa menciderai siapa pun termasuk BG yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menjadi Plt. Kapolri. Baca selengkapnya pada http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-keluarkan-keppres-pemberhentian-...

Tentu tidak semua elemen puas. Apalagi mereka-mereka baik yang berada pada pihak yang pro ataupun yang kontra selama ini. Pro-kontra selama ini sejak pemrosesan Komjen BG sebagai calon Kapolri menggantikan Kapolri Jendral Sutarman secara tanpa sadar telah mengganggu (menciderai) hak prerogatif sang presiden. Tentu, tidak satu orang pun sebagai ’single fighter’ di tengah dunia demokrasi yang semakin mekar dengan indahnya meski diberi kewenangan oleh Undang-Undang.

Kadang menjadi kebingungan sendiri. Satu sisi memiliki kewenangan yang besar yang diberi kedaulatan oleh rakyat melalui pemilu serta perundang-undangan namun di sisi yang lain harus mendengar berbagai masukan demi kemaslatan bersama (bonum commune). Di sini letak titik krusial sang pemimpin di negeri ini. Tidak cepat mengambil keputusan sesuai kewenangan, dianggap tidak tegas, boneka dan lain sebagainya. Sebaliknya, mendengar masukan (dengan beragam variasi) dianggap tidak mendengarkan suara “rakyat”.

Beruntung Presiden Jokowi mengambil jalan tengah yang bijak meski tentu tidak pernah memuaskan banyak pihak. Masih terdapat pro-kontra yang dianggap sebagai hal biasa dalam dunia demokrasi, yang penting tidak sampai merugikan yang lebih buruk.

Presiden Jokowi telah mengikuti berbagai proses ketatanegaraan mengenai pencalonan Komjen BG sebagai Kapolri. Ada banyak masukan dan yang paling krusial datang dari KPK. KPK telah menetapkan Komjen BG sebagai tersangka. Untuk itu, inilah saatnya, KPK harus bekerja cepat dalam menuntaskan kasus Komjen BG sehingga beliau untuk sementara tidak dilantik menjadi Kapolri meski proses legislatif telah dilakukan.

KPK harus membuktikan apakah Komjen BG benar-benar terbukti sesuai prosedur hukum yang jujur dan objektif dengan resiko Komjen BG tidak akan dilantik menjadi Kapolri atau memang Komjen BG dapat membuktikan bahwa kasus ‘tersangka’ dengan berbagai tuduhan tidak terbukti sehingga KPK dan pihak Pengadilan harus ‘memurnikan’ nama baiknya sehingga beliau bisa layak dilantik dan tidak akan menimbulkan ‘huru-hara’ dalam perpolitikan dan hukum kita. KPK mestinya serius dan konstrasi pada kasus ini sehingga semua pihak bisa merasa jelas dan mungkin juga puas.

Boleh dikatakan bahwa ‘bola panas’ itu kembali di KPK. KPK dan PPATK serta lembaga hukum, kini saatnya membuktikan kinerjanya. Jangan sampai berlarut-larut yang akan merugikan rakyat secara keseluruhan dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan ketatanegaraan dimaksud.

Saya sepakat KPK terus berjuang memberantas mafia dan korupsi tanpa campur tangan dan tendensi apa pun. Saya percaya para pejabat publik dalam kewenangannya masing-masing masih memikirkan kepentingan dan kebutuhan rakyat di atas segala-galanya sebab apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan terutama di hidup akhirat nanti.(Kosmas Lawa Bagho, penulis)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...