19 March 2019

Sistem Multi Partai Lahan Subur Bangkitnya Komunisme

Sistem multi partai Itu bertentangan dengan sprit musyawarah mufakat maupun dengan Konstruksi UUD45 asli. Orde lama pernah mempratekkan sistim multi partai yang menghasilkan 100 orang Anggota kabinet. Bongkar pasang kabinet di zaman Orde Lama telahmenimbulkan ancaman disintegrarsi Negara. Di samping itu sistim multi partai menimbulkan kegaduhan Politik yang di Karenakan egoismo idiologis di antara partai politik.

PKI di era multi partai Orde Lama mendapat dukungan dari President Soekarno dengan konsep NASAKOM. Nasakom ini menjadi landasan konstitusional PKI, meskipun Nasakom itu sendiri jelas jelas bertentangan dengan Pancasila. PKI merasa mendapatkan dukungan dari Bung Karno membuat para Pimpinan PKI merasa superior. Perasaan Superior ini lah,PKI melakukan pembrontakan terhadap Negara. Tujuan PKI melakukan pembrontakan adalah culminasi superior, single mojority, kekuasaan terpusat serta ingin mengantikan Pancasila dan UUD45 asli. PKI membrontak disebabkan melemahnya  pengaruh Bung Karno khususnya dikalangan Umat Islam, dan ABRI.

Sistem multi partai sudah terbukti tidak efektif untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus yaitu sistem perwakilan, bermusyawarah untuk ber mufakat. Salah satu faktor mengapa Idiologi Komunis di Indonesia sekarang ini muncul lagi? Ya  akibat sistem multi partai ini. Di dalam Konstruksi Konstitusi Negara Indonesia maupun Pancasila tidak di kenal istilah multi partai. Konstruksi UUD45 asli adalah merupakan landasan untuk membangun Bangsa dan Negara Indonesia melalui tiga elemen yaitu Sistem perwakilan, musyawarah dan mufakat. Ketiga elemen ini lah sebagai ketahanan Demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Demikian juga, bahwa Pancasila tidak mengenal sistem multi partai. Demikian juga, MPR itu di sebut sebagai lembaga tertinggi Negara dalam UUD45 Asli disebabkan adanya perwakilan semua stake holder tidak hanya partai politik tapi juga golongan yang tidak ber partai politik, termasuk unsur daerah, adalah merupakan  
Perwujudan  sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Demikian juga bahwa GBHN itu  tidak hanya berisi aspirasi politik idiologis partai politik, tapi juga aspri ABRI sebagai alat pertahanan Negara, dan Polisi sebagai tertib sosial dan penegakan hukum. Demikian juga aspirai daerah dan golongan terintegrasi ke dalam GBHN.Sehingga Dengan demikian  MPR sebagai lembaga   tertinggi Negara adalah bukan lembaga politik tapi sebagai "NEW DEAL". Keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara juga merupakan ketahanan idiologi Pancasila dari rong rongan Komunis, Sekuler, dan dari disintegrarsi  Bangsa.

Bagai mana dengan Orde Baru?. Orde Baru menekankan kestabilan Politik dan keamanan yang tujuannya untuk mengrealisasikan new deal ( GBHN) yang dimandatkan pada President. Sehingga di dalam UUD45 Asli President itu mandataris Rakyat melalui sistem perwakilan di MPR Karena ajaran Pancasila sila ke empat ya seperti ini. Sehingga jelas perbedaan testur Demokrasi antara UUD45 asli dan UUD2002. President yang terpilih dengan sistem yang terdapat pada UUD2002 adalah President yang dicalongkan partai politik tapi Bukan sebagai mandataris rakyat tapi sebagai  aspirasi partai politik dalam sistem multi partai. Dengan demikian , jelas  perbedaan antara sistim demokrasi Pancasila dengan sistim demokrasi versi UUD2002.

Orde Baru nyata nyata mengimplementasikan sistem demokrasi Pancasila yaitu dengan mendesign  sistem musyawarah mufakat melalui sistem perwakilan yaitu Golkar non partai dan PPP dan PDI sebagai perwakilan partai  politik. Golkar sebagai non partai mewakili golongan mayoritas yang berfungsi sebagai ancor Indiologi Pancasila, UUD45 dan penyanggah Negara dari serangan PKI, Marxisme dan Sekularistik. Namun Demikian, ada satu persoalan saya belum menemukan jawabannya yaitu mengapa Golkar bukan partai Pemilu tapi ikut Pemilu?. Tapi ternyata DPD Bukan partai politik tapi kok ikut Pemilu. DPD bukan partai politik ikut Pemilu dari mana logika konstitusinya?. Mengapa bangsa ini malu malu mengatakan bahwa Sistem orde Baru adalah sistem yang paling cocok di terapkan di Indonesia Karena konsisten dengan Pancasila, UUD45 Asli serta sesuai dengan Konstruksi Negara Indonesia berdasarkan kedaulatan Rakyat dalam sistem MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan GBHN sebagai new deal bangsa Indonesia. Demikian juga, bahwa Sistem multi Partai itu adalah lahan subur bangkitnya PKI dan Sekularisme, Mengapa? Karena sistem multi partai itu kedaulatan rakyat bergeser negara berada pada kedaulatan partai politik.

___________________________

Oleh Habil Marati

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...