16 September 2019

Sebaiknya Pak SBY Tidak Usah "Cengeng"

KONFRONTASI - Maaf, saya sebenarnya sudah males menulis apapun tentang Pak SBY, apalagi kalau dikaitkan dengan Mas Anas Urbaningrum. Bukan apa-apa, kalau ingat perlakuan Pak SBY terhadap Mas Anas dkk, rasanya kok jengkel saja sih. Namun kadang tidak tahan juga untuk buat status atau kultwit tentang Pak SBY, apalagi kalau habis membaca twit-twit Pak SBY yang lebay dan kadang juga cengeng.

Kalau yang tidak paham Pak SBY, lalu hanya baca twit-twitnya, sepertinya Pak SBY itu sosok presiden yang ketika menjabat tidak pernah mengatakan kejahatan, terutama dalam penegakan hukum.

Belum lama diberitakan kalau rumah Pak SBY yang baru di Kuningan digrudug “pendemo liar”, yang sebenarnya sudah bisa diduga siapa pelakunya. Disebut “demo liar” karena konon tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian. “Demo liar” ini juga harus menjadi catatan bagi rezim Pak Jokowi.

Bagaimana pun tak bisa dibenarkan kediaman mantan presiden tidak mendapat pengawalan yang layak. Bukankah menjelang lengser sebagai presiden, Pak SBY membuat kebijakan untuk menambah jumlah pasukan Paspampres dari sebelumnya hanya terdiri dari tiga grup (1. Paspampres; 2. Paspamwapres; dan 3 Paspam Presiden atau PM negara sahabat atau tamu negara lainnya yang masuk kategori VVIP) menjadi 4 grup (grup tambahan untuk para mantan Presiden n Wakil Presiden). Bangsa ini harus biasa dididik untuk taat pada aturan, bukan mentang-mentang berkuasa.
Namun rasanya “perlakuan” Pak Jokowi kepada Pak SBY belum seberapa dibanding dengan perlakuan Pak SBY kepada Mas Anas Urbaningru dkk.

Dalam twitnya yang terakhir, Pak SBY menyampaikan pesan ke publik tentang rumah barunya yang didemo oleh "pendemo liar". Saya sangat bisa paham dengan twitan Pak SBY, dan memang tidak seharusnya mantan Presiden mendapat perlakuan demikian. Ini harus menjadi perhatian serius bagi Pak Jokowi.

Namun kalau mau koreksi diri dengan baik, dulu ketika masih menjabat Presiden, Pak SBY juga kerap melakukan dan bahkan membiarkan perlakuan serupa yang sekarang dilakukan rezim Pak Jokowi menimpa warga negara biasa yang dinilai menjadi rival politiknya, seperti perlakuannya kepada Mas Anas.

Kemarin Mas Anas membuat kultwit sebagai respon atas twit Pak SBY. Dalam twitnya, Mas Anas menyebut nama Bli Gede Pasek Suardika dan saya sendiri. Saya sangat paham ketika Mas Anas menyebut nama Bli Gede Pasek Suardika dan saya, karena Bli, saya, dan tentu teman-teman seperjuangan lainnya, seperti Sri Mulyono, Ian Zulfikar, Andy Subyakto, Susetyo Jauhar Arifin yang nyaris day to day menemani Mas Anas di sekitar tahun 2013-2014-an. Selain tentunya Bli dan saya sangat tahu persis bahwa kasus hukum yang menimpa Anas tak lebih hanya rekayasa politik yang dilakukan "kubu Cikeas".

Kalau Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai Kepala Negara mau membuka kembali kasus hukum Mas Anas bagus juga. Kami sangat siap. Data-data kasus Mas Anas masih tersimpan sengan tapi. Siapa tahu kalau dibuka lagi bisa menemukan siapa “pemain” dan koruptor yang sesungguhnya dalam Kasus Hambalang. Termasuk penting juga “meminta keterangan” kepada Artidjo Alkostar yang memperberat hukuman Mas Anas dari 7 tahun menjadi 14 tahun. Penegakan hukum adalah wilayah publik, yang semestinya publik atau mereka yang dirugikan harusnya berhak juga mengetahui bagaimana proses putusan MA.

Saya masih ingat betul ketika mengetahui bahwa hakim yang akan menangani kasusnya di tingkat MA itu Artidjo Alkostar, Mas Anas malah senang. Dengan citra sebagai hakim "bersih" dan tentu diharapkan dapat membaca dan mempelajari berkas kasusnya, berharap Artidjo Alkostar bisa memutus kasusnya dengan adil. Ternyata putusannya hanyalah “pokoknya” bagaimana bisa melipatgandakan hukuman. Saya yakin, Artidjo Alkostar tidak membaca kasus secara utuh dan adil.

Perlakuan "tidak nyaman" yang sekarang Pak SBY rasakan itu juga yang dulu antara 2010-2014 Mas Anas rasakan. Pak SBY memaksa Mas Anas untuk tidak mencalonkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan ketika Kongres Bandung 2010 sudah dimulai pun Pak SBY masih mengutus 5 menteri ke Bandung hanya untuk merayu dan meminta Mas Anas mundur.

Pak SBY juga "mengkudeta" kekuasaan Mas Anas saat “Pertemuan Cikeas”. Mas Anas saat itu melawan dan satu-satunya yang tak mau menandatangani “8 poin (kalau tidak salah) kudeta”. Pak SBY juga tentu masih ingat, ketika Rapimnas di Hotel Sahid (sekitar seminggu sebelum Mas Anas dijadikan tersangka), saya sangat yakin, Rapimnas tersebut tak lebih hanya untuk “melegalkan” kudeta yang sudah Pak SBY lakukan di Cikeas. Tapi ketika membaca peta politik --tentu di antaranya dengan menebar intel negara di mana-mana-- diyakini akan kalah, maka Rapimnas itu berubah jadi “Rapimnas Damai”. Disebut “Rapimnas Damai” karena di acara ini betul-betul terlihat Pak SBY begitu akrab dengan Mas Anas, padahal sejatinya hanya kepura-puraan. Sekadar diketahui, acara Rapimnas ini yang mengadakan Majelis Tinggi, bukan oleh DPP PD, hal yang tidak lazim bukan? Tapi anehnya yang tanda tangan surat itu Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik dan Sekjen Mas Ibas. Kenapa tidak sekalian yang tanda tangan Ketua Dewan Pembina Pak SBY? Bisa jadi Pak SBY tak punya keberanian karena tahu kalau Pak SBY tanda tangan itu menyalahi aturan organisasi.

Selang hitungan hari ketika Pak SBY umroh, Pak SBYkirim sinyal yang sangat kuat ke KPK agar Mas Anas ditetapkan sebagai tersangka. Untuk memperkuat alasan “kudeta” Pak SBY “memesan survei” kepada SMRC, yang hasilnya sungguh luar biasa lucunaya. Kalau yang mengerti ilmu politik pasti akan menilai sebagai survei pesanan. Kelucuan dari survei ini di antaranya hasil yang menyebutkan bahwa tingkat keprcayaan publik kepada Pemerintah SBY sekitar 52%, sementara kepercayan publik kepada Partai Demokrat hanya tinggal 8%. Ini hasil survei yang lucu. Di belahan dunia manapun, kalau tingkat kepercayaan publik tinggi kepada pemerintah, maka akan tinggi pula tingkat kepercayan pada partai penguasa. Ini rumus baku dalam ilmu politik. Survei pesanan tersebut tak ubahnya hanya alasan untuk memperkuat pemakzulan Mas Anas.

Mas Anas pun akhirnya jadi tersangka dengan sangkaan juga yang tidak lazim: “menerima gratifikasi dalam proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya”. Waktu itu saya ngotot kepada Mas Anas untuk tidak usah memenuhi panggilan KPK sebelum KPK menjelaskan apa maksud “proyek-proyek lainnya”. Namun karena kerendahan hatinya, Mas Anas pun akhirnya memenuhi panggilan KPK. Belakangan ada teman wartawan (siap bersaksi kalau dibutuhkan) yang bercerita bahwa pernah Abraham Samad berkunjung ke suatu media lalu ditanya soal alat bukti atas tersangkanya Mas Anas. Jawaban Abraham Samad: “Yang penting tersangka dulu, bukti dicari belakangan.” Hebat benarkan alasannya.
Ibarat burung, dengan status tersangka itu sama halnya sayap, kaki, dan tangan sudah dipreteli semuanya. Mas Anas sudah tak bisa apapun. Meski begitu, Mas Anas masih juga terus diganggu. Ada preman-preman berjubah --yang Pak SBY atau setidaknya orang-orangnya Pak SBY tahu-- demo di kediaman Mas Anas. Intel negara juga dikerahkan 24 jam untuk mengawasi kediaman Mas Anas, termasuk mengawasi gerak gerik beberapa teman dekat Mas Anas. Tentu dengan beragam profesi penyamaran, termasuk menyamar sebagai wartawan.

Teror juga dirasakan oleh teman-teman Mas Anas. Saya termasuk harus ganti nomor hp yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, karena penyadapan terus yang dilakukan oleh orang-orang Pak SBY. Bahkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, saya disarankan oleh teman yang kebetulan di BIN untuk tidak boleh pulang melebihi jam 24.00. Minum dan makan pun harus hati-hati. Ke manapun Mas Anas pergi selalu ada yang membuntuti.
Berita-berita hoax dan fitnah juga selalu diproduksi oleh “kubu Cikeas”. Tapi Mas Anas dkk tetap santai, tak juga latah melaporkan ke Bareskrim seperti yang akhir-akhir ini sering terjadi. Keengganan untuk melapor karena yakin toh pasti laporan kami tak akan pernah digubris dan diproses. Tapi giliran orang-orang Pak SBY lapor ke Bareskrim, maka saya pun ditetapkan sebagai tersangka.

Pak SBY kerahkan juga BIN untuk menggagu kami (PPI), termasuk mengacaukan acara Diskusi Rutin yang digelar PPI dengan “mengamankan” pembicara utamanya bernama Subur Budhisantoso yang notabene mantan Ketua Umum PD.

Intervensi Pak SBY dalam proses persidangan Mas Anas juga sangat kami rasakan. Tentu terlalu panjang untuk saya ceritakan. Belum lagi cerita-cerita langsung yang jujur dari beberapa orang dalam KPK yang bersimpati ke Mas Anas terkait rekayasa kasus Mas Anas, termasuk belakangan setelah vonis tetap dari MA ada juga cerita mencengangkan dari seorang jaksa yang pernah bertugas di KPK dan tahu kasusnya Mas Anas yang dipaksakan. Bahkan ada JPU kasus Mas Anas pun menyampaikan permintaan maaf langsung ke Mas Anas.

Meskipun Mas Anas dkk mendapat teror, penyadapan, dan perlakuan tak menyenangkan lainnya, tapi kami tidak cengeng. Makanya, saya juga berharap Pak SBY tidak usah cengeng kalau sekiranya mendapat perlakauan "tak nyaman" dari rezim Pak Jokowi. Anggap saja sebagai "buah" dari yang Pak SBY tanam. Mohon maaf Pak SBY kalau saya lancang.[***]

[MMA, Tol Cikunir, 9/2/17]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Minggu, 15 Sep 2019 - 19:38
Minggu, 15 Sep 2019 - 19:14
Minggu, 15 Sep 2019 - 18:19
Minggu, 15 Sep 2019 - 18:12
Minggu, 15 Sep 2019 - 18:06
Minggu, 15 Sep 2019 - 18:06
Minggu, 15 Sep 2019 - 17:54
Minggu, 15 Sep 2019 - 17:45
Minggu, 15 Sep 2019 - 17:41
Minggu, 15 Sep 2019 - 15:10
Minggu, 15 Sep 2019 - 14:41
Minggu, 15 Sep 2019 - 14:37