16 December 2017

Save PT. Telkom dari Gerombolan Penjahat Kerah Putih

Oleh: Pradipa Yoedhanegara

Seperti janji saya kemarin untuk kembali membuat tulisan seputar PT. Telkom Indonesia, sebagai respon yang cepat dari pihak, “Kejaksaan Agung”,  yang berjanji akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para petinggi PT. Telkom Indonesia atas adanya “dugaan tindak pidana”, terkait Billing System.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada satgas di kejaksaan agung yang baru saja (mewancarai saya) karena katanya ini bukan pemeriksaan atau proses BAP karena lebih kepada pendalaman informasi dalam proses menanyakan persoalan Billing System lebih detail dan kemana arah pemufakatan jahat ini bisa dijerat tindak pidana.

Pada medio Agustus 2017, “Orange yang merupakan holding company dari Sofrecom”, sebenarnya hampir  mengajukan tuntutan hukum terhadap PT Telkom Indonesia kepada pengadilan arbitrase internasional, terkait indikasi wanprestasi dalam hal pembayaran lisensi, namun mereka lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan masalah yang sudah selama 6 tahun ini tak kunjung selesai. Sampai dengan saat ini, kasus belum dibayarnya lisensi senilai 80 Juta USD masih menggelantung dan belum ada kesepakatan secara proper antara Sofrecom Prancis dengan PT Telkom Indonesia, karena agaknya hal tersebut begitu pelik menagih kepada PT. Telkom Indonesia.

Secara faktual, “berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap kinerja keuangan PT Telkom Indonesia”, ternyata sudah ada pos pengeluaran sebesar Rp800 Miliar rupiah untuk segera melakukan  pembayaran lisensi Billing System tersebut kepada perusahaan yang selama ini mengelola Billing System di PT. Telkom Indonesia.

Anehnya, “perusahaan lokal sebagai partner Sofrecom justru belum pernah menerima pembayaran tersebut”. Yang jadi pertanyaannya, ke mana sebenarnya muara dana tersebut berhenti, dan siapakah yang memanfaatkannya? atau jangan-jangan dana untuk pembayaran Billing System tersebut malah diendapkan dibank agar bunganya bisa digunakan oleh oknum tertentu yang merupakan Share Holder dari PT. Telkom.

Namun dari informasi sahih yang pernah saya terima, akumulasi dana sebesar Rp800 Miliar untuk pembayaran Billing System tersebut sudah disalahgunakan dan diselewengkan peruntukannya secara sengaja oleh mantan petinggi Telkom yang saat ini menjabat sebagai menteri di kabinet kerja Presiden Jokowi. “Salah satu peruntukannya adalah sebagai dana pengamanan agar dirinya beserta salah satu Menko titipan mama tidak di resufle dalam kabinet kerja tuan presiden jokowi”.

Sungguh amat disayangkan dan begitu amat menjijikan apabila informasi sahih tersebut terbukti kebenarannya. “Karena dana yang seharusnya digunakan sebagai Jatah bayar untuk lisensi Billing System justru digunakan untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok tertentu demi mempertahankan kekuasaan departemental”.

Rencana Melego PT Telkom

Saat ini, “sudah dapat dipastikan ada sebuah korporasi dari Jepang yang hendak mengakuisisi PT. Telkom Indonesia”, dan sebagai sebuah entitas korporasi dari negeri Sakura tersebut bakal beratribut sebagai pemegang saham mayoritas pada perusahaan plat merah kebanggaan bangsa indonesia ini.

Kesepakatan untuk melakukan akuisisi saham tersebut,  “melibatkan para petinggi PT. Telkom dan seorang menteri yang memiliki hubungan khusus  dan sangat spesial dengan petinggi PT. Telkom”. Yang kebetulan kementriannya  membawahi entitas BUMN dan juga melibatkan petinggi negeri lainnya yang merupakan share holder dari Perseroan Plat merah tersebut.

Demi mendapatkan nilai akuisisi PT Telkom dengan harga termurah, maka beragam kasus yang bisa memantik sentimen negatif pasar pun terus dikedepankan. “Salah satunya adalah kasus Billing System yang saat ini terus menghangat intensitasnya”.

Dengan semakin banyaknya sentimen negatif yang bermunculan dipasar bursa, harga saham PT Telkom di lantai bursa pun diharapkan melemah. “Dengan demikian, maka proses mendown grade PT. Telkom Indonesia sebagai perusahaan blue chips menjadi berhasil”. Akibatnya murahlah sudah nilai akuisisi perusahaan telekomunikasi perusahaan plat merah kebanggaan negeri ini.

Setelah Indosat dulu terjual dengan dominan, Telkom pun sebentar lagi akan mengikuti jejak penjualan aset-aset strategis negeri ini. “Namun sebisa mungkin, kasus penjualan PT. Indosat Tbk, tidak perlu terulang dan menjadi realitas di tubuh PT Telkom”. Presiden Jokowi sebagai  Kepala Negara seyogianya bisa berkeputusan mutlak untuk membatalkan akuisisi PT Telkom oleh korporasi dari Jepang.

Janji Presiden Jokowi saat kampanye dulu, “yang akan membuyback saham INDOSAT dari tangan kapitalis asing yang hingga saat ini belum terealisasi wajib kita kawal”. Agar tuan presiden tidak memberi harapan palsu dan janji kosong kepada seluruh masyarakat indonesia. Selain itu sebagai bangsa yang bermartabat, kita juga tidak boleh membiarkan PT. Telkom Indonesia jatuh kepada pihak asing lainnya semata demi kepentingan keamanan nasional dan kejayaan bangsa dimasa mendatang.

Adanya pihak disekeliling presiden yang memiliki kepentingan agar saham perseroan PT. Telkom Indonesia terdegradasi dari lantai bursa efek, “yang notabene merupakan perusahaan sehat, agar dapat diakusisi oleh perusahaan asing”, merupakan kesalahan fatal karena pada akhirnya bisa kita lihat secara kasat mata. Ternyata banyak orang berpura-pura nasionalis namun akhirnya malah menjadi perpanjangan  kepentingan asing di negeri ini.

Sebagai pesan penutup menjelang tahun politik 2018 sudah selayaknya Presiden Jokowi melakukan pembenahan di seluruh sektor termasuk memberhentikan para menteri yang punya misi menjual aset-aset kebanggaan bangsa indonesia, dan menjadikan BUMN plat merah tersebut sebagai kasir para politisi busuk yang bersembunyi pada ketiak kekuasaan yang mulia tuan presiden. Namun apabila hal tersebut tidak dilakukan maka jelas sudah mereka semua melakukan perbuatan tercela tersebut atas dasar sepengetahuan yang mulia tuan presiden.

Wauwlahul Muafiq illa Aqwa Mithoriq,

Wassalamualaikum Wr, Wb

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...