15 September 2019

Romy: Bukan “Jabatan” Biasa

Oleh: Dina Wachid

Tim operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, pada hari Jumat (15/3/2019) di restoran Hotel Bumi, Surabaya. Tertangkapnya Romy menambah daftar panjang pejabat yang terciduk oleh lembaga anti rasuah. KPK mengungkapkan bahwa kasus ini berkaitan dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Dan tak lama usai melakukan pemeriksaan kepada enam orang, KPK menetapkan Romy dan dua pejabat di Kemenag Jatim menjadi tersangka (16/3/2019). Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap total Rp 300 juta. Sedangkan kedua pejabat itu adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. Menteri Agama, Lukman Hakim segera memberikan sanksi berupa pemberhentian kepada anak buahnya tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kasus tersebut adalah atas nama pribadi, bukan terkait dengan kelembagaan kementrian yang ia pimpin.

Begitukah? Bukankah yang menentukan jabatan dalam kementrian agama itu kewenangan pimpinannya?! Bisakah ‘orang biasa’ mengatur-atur siapa yang menduduki posisi apa? Nampaknya kasus ini akan terus merembet ke mana-mana sampai sampai ke tingkat atas. Logika orang waras, pimpinan punya andil untuk penentu jabatan. Itu bukan jabatan biasa-biasa saja. Sehingga pimpinan harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi di bawah kewenangannya. Dan memang seharusnya demikian.   Harus diusut sampai tuntas.

Sistem Buruk Dan Pejabat Tak Amanah

Sudah banyak bukti bahwa sistem yang sekarang ini menghasilkan para pejabat yang tidak amanah. Maka tak heran jika banyak yang tertangkap karena bermacam kasus kriminal yang berkaitan dengan jabatan. Perilaku curang dan tidak amanah menjadi dua di antara sekian banyak tabiat buruk pejabat dalam sistem yang bobrok parah.

Juga bukan rahasia lagi, untuk menjadi pejabat, mulai dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi selalu ada permainan yang melibatkan uang dan kekuasaan sebagai pemulus jalannya. Jual beli jabatan bukan lagi hal yang tabu di negeri ini. Menawarkan jabatan kepada orang tertentu dengan sejumlah imbalan tanpa memperhatikan kualitas dan kapabilitasnya. Apakah pantas atau tidak untuk dia menduduki suatu jabatan, tidak menjadi pertimbangan. Masalah mampu atau layak itu belakangan, yang penting ada uang ada jabatan.

Pun demi mendapatkan posisi atau jabatan, tak ragu orang mengeluarkan modal yang tak sedikit. Toh nanti modal tersebut bisa didapat kembali. Karena itu tak heran jika banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatannya demi  mendapatkan keuntungan tertentu. Ibaratnya, modal yang sudah keluar akan balik alias didapatkan kembali selama ia menjabat. Bagaimanapun caranya! Mumpung masih berkuasa, ia akan memanfaatkan posisinya sebaik mungkin untuk memperoleh segala keuntungan. Kalau bisa malah lebih untung lagi, bukan cuma balik modal. Begitulah, sudah memperolehnya dengan cara yang curang, masih ditambahi pula dengan keserakahan atas jabatan. Sungguh rusak parah.

Jika cara mendapatkan kekuasaan atau jabatan saja sudah diawali dengan kecurangan, maka sulit untuk diharapkan adanya rasa amanah ketika menjalaninya. Pejabat yang mendapatkan jabatannnya dengan cara meminta-minta, bahkan menyuap akan sulit untuk amanah. Akan sangat sulit mengharapkan keikhlasan pejabat semacam ini untuk benar-benar mau melayani rakyat. Ini karena jabatan tersebut didapat dengan cara yang tidak baik, melanggar hukum, dan tidak halal, apalagi seringkali harus mengeluarkan modal yang besar. Tentunya ia akan berupaya mempertahankan jabatannya bagaimanapun caranya. Khawatir jabatannya akan lepas, sehingga apapun dilakukan untuk mengenggamnya, meski dengan melanggar aturan. Ia akan memanfaatkan setiap inci kekuasaannya untuk mengeruk keuntungan pribadi atau golongan tertentu.  Itulah asas manfaat.

Menentukan siapa yang layak untuk menduduki sebuah jabatan publik bukan lagi ditentukan dari kemampuan orang tersebut dalam bidangnya. Melainkan dengan uang dan kekuasaan. Siapa yang bisa memberikan uang lebih banyak, maka ia akan mendapatkan jabatan. Siapa yang dukungan kekuasaannya lebih besar, maka akan mulus menuju kursi jabatannya. Soal kapabilitas, skill, atau rekam jejaknya itu soal belakangan. Apalagi ketakwaannya pada Allah. No, Tidak ditengok sama sekali.

Ditambah lagi, sistem yang serba bobrok memberi banyak celah yang membiarkan segala macam bentuk kecurangan, manipulasi, rekayasa, kongkalikong, suap dan korupsi semakin menggurita. Sistem hukumnya juga memberikan serba ketidakpastian sehingga tidak ada efek jera bagi para pelakunya. Dan tidak menutup kemungkinan kecurangan atau tindak pelanggaran hukum itu akan dilakukan juga oleh aparat ketika ada celah kesempatan.

Lantas, bagaimana dengan rakyat? Rakyat harus berjuang sendiri di bawah. Mereka tak terlayani. Kepentingan rakyat berada nun jauh disana, hampir-hampir tak nampak. Kebutuhan mereka terbengkalai, tak terurus. Hak-hak rakyat banyak yang tak terpenuhi. Jangankan mencukupi kebutuhan tambahan, untuk makan secara layak sesuai standar gizi saja sulit. Jangankan sesuai standar kehidupan yang layak, bisa makan sehari sekali saja sudah untung. Rakyat semakin merana karena sudahlah susah ekonominya, ditambah lagi perilaku pejabatnya yang tidak amanah. Seenak hati mempermainkan kekuasaannya demi kepentingannya sendiri. Menari-nari di atas penderitaan rakyat.

Rakyat sungguh tidak beruntung memiliki pejabat yang tidak amanah ini. Rakyat harus berjuang sendiri, berpikir sendiri bagaimana caranya bisa mencukupi kebutuhannya, bagaimana caranya bisa tetap hidup dalam kondisi yang serba terbatas ini. Sementara para pejabatnya, para pemimpinnya sibuk memikirkan siasat dan cara untuk mencari dan menambah keuntungan dari jabatannya. Ironi negara kapitalis yang katanya demokratis!

Jabatan Adalah Amanah, Bukan Untuk Yang Meminta

Rasulullah SAW pernah menasihatkan kepada Abdurrahman bin Samurah:  “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah subhanahu wa ta’ala dengan diberi taufik kepada kebenaran). Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong).” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari r.a, ia berkata, "Aku dan dua orang dari kaumku datang menghadap Nabi saw. Salah seorang mereka berkata, 'Ya Rasulullah angkatlah kami sebagai pejabatmu.' Satu orang lagi juga mengatakan perkataan yang sama. Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya'," (HR Bukhari  dan Muslim ).

Kedua hadits ini menunjukkan larangan memberi jabatan kepada orang yang meminta dan berambisi pada jabatan. Karena jika jabatan itu diberikan kepada orang yang berambisi mendapatkannya, maka sesuai sabda Rasulullah orang tersebut tidak akan mendapat pertolongan dalam urusannya (dibiarkan dengan jabatannya). Sehingga pada akhirnya jabatan itu menjadi beban berat baginya. Tidak ada kemudahan apalagi keberkahan.

Orang yang berambisi pada jabatan menunjukkan ia memburu amanah. Dan memburu amanah adalah sikap khianat. Karena dengan ambisinya kepada jabatan, sangat mungkin dia akan memanfaatkannya untuk tujuan dan kepentingannya sendiri. Ini berbahaya karena ia akan mengkhianati urusan rakyatnya. Disini kepentingan rakyat akan terpinggirkan. Rakyat menjadi tak terpelihara urusannya.

Lebih dari itu akibatnya rusaklah hati rakyat kepada pemimpinnya. Rakyat benci dengan pejabat atau pemimpinnya yang seperti ini. Mereka tidak rela, tidak ridho urusan mereka diserahkan kepada orang yang tidak amanah. Maka, pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya sendiri seperti ini adalah seburuk-buruknya pemimpin. Sekaligus menunjukkan buruknya ia dalam mengatur urusan rakyatnya hingga rakyat membenci dan menyelisihinya serta berkata buruk tentangnya.

Pun demikian, orang yang memberi jabatan kepada yang tidak layak atau dengan kata lain mengatur jabatan kepada orang tertentu dengan sejumlah keuntungan, adalah suatu perbuatan yang dilarang. Karena pasti ada suap-menyuap dan uang haram di dalamnya. Sungguh merupakan kemaksiatan yang berbahaya.   Dosa dan murka Allah atasnya.

Maka Islam menjelaskan soal rekrutmen aparat dan pejabat negara, yang wajib berasaskan profesionalitas dan integritas, tanpa nepotisme. Islam menentukan dalam memilih pejabat berdasarkan kapabilitas dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Saw, “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Hari Kiamat” (HR Bukhari ).

Negara juga wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada mereka. Sabda Nabi SAW, ”Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan” (HR Ahmad).  Dan melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara. Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang” (HR Abu Dawud).

Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi SAW berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran” (HR. Ahmad). Dan perlu terus melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khaththab pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Jika ada pertambahan yang tidak wajar, maka kelebihan harta akan disita negara. Semua itu perlu keteladanan dari pimpinan, juga kontrol (pengawasan) ketat dari negara dan masyarakat agar tak terjadi suap-menyuap. Apalagi suap untuk jual beli jabatan. Bukan pimpinan malah cuci tangan.

Kalau sudah terpenuhi, termasuk bagaimana penerimaan rakyat atasnya, maka ia akan diberi kemudahan dalam melaksanakan jabatannya. Ketakwaannya kepada Allah membuatnya senantiasa bertanggung jawab atas amanah jabatannya. Ia akan mampu menjadi pengayom dan contoh yang baik bagi rakyatnya. Ia selalu berpegang teguh pada aturan-Nya dan rakyat mencintainya hingga akan taat padanya. Maka, terciptalah kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan keberkahan.

Inilah hikmah untuk tidak memberi jabatan kepada yang berambisi atau tidak menjadi manusia yang berambisi pada suatu jabatan. Menghindarkan manusia dari segala bentuk keburukan yang akan membawa kerusakan dalam kehidupan. Juga tata aturan tegas yang mencegah segala bentuk kecurangan terkait jabatan. Sungguh Rasulullah dan para khalifah telah memberikan contoh yang terbaik.  Jika kita mau mengikutinya, maka keselamatan dan kebaikan akan bersama kita. Namun, sebaliknya jika kita membangkang maka sungguh kesulitan dan keburukan akan menimpa.

Era reformasi yang dulunya untuk meruntuhkan orde yang penuh korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata tak membuat praktek kecurangan melanggar hukum seperti itu lantas hilang. Malahan semakin subur korupsi di segala tempat. Kesepakatan dan pengaturan jabatan secara illegal terus terjadi mulai dari tingkat atas sampai ke bawah. Nepotisme pun juga tak berhenti. Meski sudah berganti pemimpin, namun keadilan merata untuk seluruh rakyat masih jauh dari harapan. Meski sudah berganti orang namun sistem yang diterapkan masih sama. Itulah kenapa rakyat tak kunjung mendapatkan kesejahteraannya lahir batin.

Maka sudah saatnya kita beralih ke sistem alternatif, yang menawarkan kebaikan dan keadilan.  Coba tengok kembali sejarah Islam di masa lalu yang pernah berjaya selama berabad-abad lamanya. Peradaban Islam gemilang yang diakui dunia dan telah memberi sumbangsih besar bagi peradaban umat manusia. Dimana keadilan tegak dan kesejahteraan dirasakan oleh setiap jiwa tanpa diskriminasi. Itulah sistem Islam (khilafah) yang mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan, termasuk mencegah segala bentuk kecurangan dan jual beli jabatan. Wallahu a'lam bish-shawab[]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...