24 October 2019

Reformasi Birokrasi Pemprov DKI Jakarta: Mampu dan Berhasilkah?

OLEH: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP*


I. PENGANTAR:

Reformasi Birokrasi (RB) mencakup al. pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika kepemimpinan. Birokrasi bukan lagi dilayani rakyat, tapi harus melayani rakyat dan teladan bagi rakyat.

 Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 juga mengaku, telah laksanakan RB. Sbg Misi tercatat dlm  RPJMD Dki Jakarta 2013 -2017, Perda No.2 Tahun 2012. Yakni "Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik".

Setelah berjalan 4 tahun, bagaimana kondisi kinerja  Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok  terkait RB dan Misi tsb.?

II. PERMASALAHAN RB PEMPROV DKI:

Pemprov DKI 2013-2017 dlm pelaksanaan RB harus mampu dan berhasil menangani permasalahan:

1. Implementasi konsep RB efektif dan efisien.
2. Perubahan sikap dan tingkah laku (mind set) Aparatur SDM/ASN.
3.Penataan kelembagaan transparan dan akuntansi.
4. Pelayanan publik prima.
5. Sinerjitas antar lembaga pemerintahan.
6. Sinerjitas pemerintahan, masyarakat madani dan dunia usaha.

Mampu dan berhasilkah Pemprov DKI 2013-2017  menangani permasalahan pelaksanaan RB ini?

Dua pertanyaan di atas, akan terjawab melalui data, fakta dan angka disajikan di bawah ini.

III.  HANYA MAMPU RAIH  PREDIKAT CC :

Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2014 hanya mampu raih predikat CC. Predikat Pemprov DKI Jakarta pada urutan ke-18 dengan nilai CC= 58. Nilai Pemprov DKI Jakarta diberi oleh KemenPANRB sama dan sederajat dengan nilai Pemprov Papua Barat. Bahkan, di bawah Pemprov Kalimantan Tengah. Hasil penilaian kinerja Pemprov DKI Jakarta ini menunjukkan prestasi Gubernur Ahok dalam urusan akuntabilitas penerapan program kerja, dokumentasi target tujuan, dan pencapaian organisasi tergolong rendah dan tidak sebanding dengan posisi DKI Jakarta sebagai Ibukota RI dengan sumberdaya terbesar di Indonesia. Gubernur Ahok ternyata tidak mampu melaksanakan kebijakan national tentang reformasi birokrasi (RB). Realitas obyektif menunjukkan, lembaga negara tingkat Pusat punya kompetensi menilai kinerja Gubernur Ahok urus pemerintahan DKI Jakarta, masih di bawah Gubernur Kalimantan Tengah, dalam urusan pembangunan daerah jauh lebih rendah memiliki APBD dan juga sumber daya ketimbang Pemprov DKI.

IV. KEPATUHAN SEDANG DAN  ZONA KUNING:

Hasil penilaian dan pemeriksaan "kepatuhan pelayanan publik" oleh lembaga negara Ombudsman RI (ORI) menunjukkan, posisi Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok hanya meraih predikat kepatuhan “sedang” atau “zona kuning”, bahkan masih di bawah Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemprov DKI Jakarta hanya mempeoleh peringkat 17 dengan nilai 61,20.

V. PENILAIAN KEMENDAGRI:

Dari manajemen keuangan dan APBD, Kepmendagri menilai kinerja Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok "buruk". Parameter digunakan termasuk kemampuan penyerapan alokasi APBD.

Pemprov DKI bahkan dinilai kinerjanya di bawah Kabupaten Kulonprogo, DI.Yogyakarta.

VI.INOVASI PELAYANAN PUBLIK:

Dari segi inovasi mendukung pelayanan publik, Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Fauzi Bowo mampu lebih produktif ketimbang Ahok. Inovasi-inovasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Fauzi Bowo ndalam urusan pelayanan publik juga memprakarsai  pengembangan sistem informasi PTSP (LKPJ Gubernur DKI 2012). Lebih lanjut,  Fauzi Bowo memperoleh penghargaan dari Warta Ekonomi e-Government Award dan Smart City Award 2011.

Di lain fihak, sesuai kriteria pada paragraf sebelumnya, inovasi pelayanan publik, dihasilkan Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 hanyalah "Qlue" direlease baru pada  2016. Namun, kalangan Pengurus RW/RT se DKI Jakarta menolak penggunaan Qlue ini sehingga terjadi konflik terbuka antara Gubernur Ahok dengan sejumlah Pengurus RW/RT.

VII. PENGADUAN MASYARAKAT:

Reformasi Birokrasi mengharuskan perubahan area komunikasi politik dgn rakyat dua arah atau timbal balik. RB membuka saluran pengaduan atau keluhan masyarakat. Tentunya, semakin sedikit pengaduan dan keluhan rakyat atas pelayanan publik, semakin berkualitas kinerja Pemprov DKI.

Faktanya, jumlah pengaduan era Fauzi Bowo dgn era Ahok, tidak ada perbedaan berarti.

Menurut Lembaga Ombudsman (ORI),  dari segi jumlah pengaduan masyarakat, pada kondisi Pemprov DKI  di bawah Gubernur Fauzi Bowo, jumlah pengaduan masyarakat tertinggi  di Indonesia (Laporan an 2011 Ombudsman RI).

Namun, di era setelah Gubernur Fauzi Bowo, kondisi tertinggi ini masih tetap bertahan. Di era Gubernur Ahok capaian jumlah pengaduan sana dgn  capaian  Gubernur Fauzi Bowo. Artinya,  tdak ada perubahan kemajuan dan peningkatan kualitas  berarti dalam jumlah pengaduan masyarakat.

Dalam kaitan ini, kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok dapat dikatakan “buruk” mengingat Jakarta masih menduduki Propinsi dengan pengaduan tertinggi di Indonesia (Dokumen Statistik Laporan/Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI).

VIII. MANAJEMEN ASSET LEMAH:  

Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 mempunyai kualitas rendah dan kelemahan dalam pengelolaan dan perlindungan asset milik DKI. Dari urusan pengelolaan dan perlindungan asset DKI selama ini, Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 mengalami kegagalan mencapai target capaian sesusai regulasi.

IX.PELANGGARAN  HAM :

Dari segi penegakan HAM, Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Fauzi Bowo menerima 75 pengaduan dengan 2.130 korban.

Sedangkan, Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017,  pada  2015 menerima 103 pengaduan dengan korban 20.784 korban. Pada 2015, terdapat 113 penggusuran 8.145 KK & 6.283 unit usaha. Lebih dari 60% penggusuran tidak diberikan solusi apapun bagi warga. Lebih dari 80 % dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah.

Lebih lanjut, mereka diklaim sebagai relokasi ke Rusunawa, dalam perjalanannya kemudian mengalami kesulitan untuk membayar uang sewa & memperoleh kondisi Rusunawa tidak memadai.

Di lain fihak, penilian Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok telah melanggar HAM, terutama terkait penggusuran dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap telah melanggar HAM.

X.SUKA KONFLIK SESAMA LEMBAGA PEMERINTAHAN:

Terutama Gubernur Ahok, suka konflik sesama lembaga pemerintahan. Fakta menunjukkan, Gubernur Ahok konflik terbuka dengan al.:

1. DPRD DKI Jakarta.
2. DPRD Bekasi.
3.BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
4. Kemendagri.
5. Walikota Jakarta Utara.
6. BPS
 
Terhadap masyarakat madani, juga konflik terbuka dengan al.:

1. Sebagian besar pengurus RW/RT.
2. Umat Islam kasus nisya Agama Islam.
3. Rakyat miskin terkena penggusuran paksa.
4. Pedagang Kaki Lima terkena penggusuran paksa.
5. Nelayan korban pembangunan pulau palsu.

Terhadap dunia usaha, terutama rekanan Pemprov DKI golongan  kecil,  krn kebijakan lebih mengutamakan perusahaan besar dan BUMN/BUMD.

Fakta2 ini membuktikan, Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tak mampu dan gagal menangani masalah sinerjitas dgn sesama  lembaga pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha.

XI. REKOMENDASI  UNTUK GUBERNUR BARU:

1. RB dlm alam  demokratisasi mutlak diperlukan dan harus dilaksanakan  agar Pemprov DKI sungguh2 tangani permasalahan terkait pelaksanaan RB. Keputusan dan prilaku politik Gubernur baru harus mengutamakan penciptaan diberantas, bukan konflik terbuka.

2. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, Gubernur baru  harus berpikir dan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, termasuk Perda ttg RPJMN  Provinsi DKI Jakarta, disusun bersama  Eksekutif dan Legislatif di DPRD DKI Jakarta. Sebagai Gubernur dan Eksekutif harus konsisten dan konsekuen melaksanakan program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan telah ditetapkan di dalam Perda dimaksud. Prinsip rule of the game atau aturan main harus ditegakkan.

3.Gubernur  baru   harus memiliki kebutuhan untuk membangun hubungan kemitraan harmonis dan sinerjik dengan DPRD sebagai perwakilan rakyat DKI Jakarta. Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tanggungjawab bersama Gubernur dan DPRD. Hubungan Gubernur dan DPRD harus positif, memiliki visi sama dan komitmen kuat menjalankan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk menciptakan pemerintahan baik (good governance) dengan menegakkan prinsip transparansi, akuntabelitas publik, efisien dan efektif, dll.

4. Gubernur baru  juga harus membangun hubungan kelembagan antara Gubernur dan DPRD sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Gubernur dan DPRD sebagai perwakilan rakyat harus dapat terbangun dalam pelaksana tugas dan wewenang masing-masing dengan dasar “kemitraan” untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan efektif dan demokratis. Dalam kedudukan memimpin Pemprov, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang dan berhubungan dengan DPRD, juga sebagai penyelenggara pemerintahan daerah:
1. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan ditetapkan bersama DPRD.
2.  Mengajukan rancangan Perda.
3. Menetapkan Perda telah mendapat persetujuan DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD untuk dibahas bersama DPRD.

XII. PEMERINTAHAN BERSIH & ANTI KORUPSI:

Para pendukung buta Ahok acapkali klaim, Ahok bersih dan anti korupsi. Ahok sendiri pernah menuduh PNS Pemprov DKI maling. Dikesankan berat, Ahok akan buat Jakarta lebih baik. Betulkah?

Ini data dan fakta. Satu audit BPK, dan empat kasus besar korupsi era Gubernur Ahok.

1. Audit BPK 2015
temukan  50 kasus senilai Rp.30,15 triliun (hampir 50% APBD DKI). Tiap tahun status WDP.   Lebih buruk  ketimbang era  Fauzi Bowo.
2. Korupsi UPS
Kasus UPS berawal  temuan BPK. Ahok   sempat mengelak,  terbukti ikut menanda tangani dokumen anggaran UPS.
3. Kasus RSSW
Kasus besar RS Sumber  Waras  juga ditemukan  BPK. Ahok    terlibat  proses pembelian sejak awal. Lahan dibeli ternyata masih dalam kondisi bersengketa.BPK menyebut,  kasus ini  penyimpangan  sempurna.   Hasil audit final & DKI harus mengembalikan kerugian negara. KPK mengatakan,  perkara ini masih terus berjalan.
4. Korupsi Rusun Cengkareng
Kasus ditemukan  BPK RI.Ada menilai, lebih besar dari kasus RSSW. Ahok   memberikan disposisi terkait pembelian lahan secara langsung kepada BPKAD & Dinas Perumahan. Walau sudah diingatkan.  tetap ngotot  membeli.Saat ini, proses masih berlangsung di Bareskrim Polri.
5. Kasus Reklamasi
KPK menyebut  grand corruption & kompleks,  butuh waktu  mengungkap.  Korupsi ini melibatkan Grup perusahaan Agung Promotor. Kasus ini terkait Raperda reklamasi.  Pengaju Raperda adalah Gubernur Ahok. Sunny (Staf Khusus Ahok) diduga menjadi perantara. Disinyalir,  terdapat aliran dana ke Teman Ahok.

Adakah masuk akal Ahok pernah menuduh semua PNS di Pemprov DKI adalah maling. Ini cara culas, untuk menutupi ketidakmampuan dan kegagalan laksanakan RB secara efektif dan efisien.  

XIII. KESIMPULAN:

Data, fakta dan angka disajikan di atas tentu dapat menjawab 2  pertanyaan terdahulu. Sebagai kesimpulan, Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok sesungguhnya tak mampu dan tak berhasil  melaksanakan RB. Gubernur baru tentu harus terbebas dari  perilaku menyimpang Gubernur lama semacam ini.

*Network for South East Asian Studies)/MEH.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...