18 February 2018

Refleksi HPN 2018: Pers, Tonggak Demokrasi yang Mulai Rapuh

Oleh: Moh Ilyas
Pemerhati Politik, Eks Jurnalis

PERCAYAKAH Anda jika dikatakan bahwa 100 persen pers kita berpihak pada kebenaran? Apakah Anda yakin bahwa suara-suara yang dilahirkan lewat isi berita (media content) mengandung kebenaran-kebenaran dan terbebas dari kesalahan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kiranya patut menjadi bahan kajian bagi kita yang concern di bidang media. Ini juga patut menjadi bahan survei karena kini posisi pers kita tengah meringkuk dalam taruhan eksistensial antara mempertahankan independensi atau mengikuti alur skema pengusaha (baca: owner) yang cenderung tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh eksternal, termasuk juga penguasa.

Persoalan ini diakui atau tidak menjadi kegelisahan publik kita dalam beberapa tahun belakangan ini. Di mana media kita terbelah begitu tajam antara yang pro-penguasa dan yang kontra-penguasa. Publik pun semakin tersadarkan tentang pembelahan ini, sehingga ketika mereka menyaksikan pemberitaan di media tertentu, mereka sudah langsung paham ke mana arah pemberitaan itu. Meskipun tentu harus jujur diakui bahwa masih ada media-media yang mencoba menjaga nuraninya, sehingga ia betul-betul concern pada objektivitas dan kebenaran yang menjadi landasan geraknya.

Puncak dari kegelisahan ini adalah munculnya sebuah kritik yang dilancarkan wartawan senior Asia Times, McBeth pada 23 Januari 2018 lalu. Saat itu publik terhentak dengan pemberitaan di media terkemuka itu, di mana John McBeth begitu berani menyebut Joko Widodo pembohong. Di media tersebut, ia menulis dengan judul “Widodo's smoke and mirrors hide hard truths”. “Smoke and Mirrors” pada artikel ini adalah idiom yang mempunyai makna: pembohongan ataupun penipunan. Sedangkan “Hide hard Truths” bermakna menyembunyikan atau menutupi kebenaran atau fakta dari kerjadian sebenarnya.

Namun bukan pada kritik McBeth terhadap Jokowi yang menjadi perhatian pokok pada tulisan ini, melainkan sentilannya pada kelakuan media-media di Indonesia yang dianggapnya tidak punya nyali dan tidak kritis pada penguasa. McBeth menulis, "In fact, the Indonesia media failed to point out at the time that the crucial questions of valuation and management control had yet to be settled."

Oleh karenanya saat itu, muncul berbagai respon masyarakat kita, terutama di dunia maya (baca: netizen) yang ramai-ramai mengkritik media di Tanah Air. Mereka merespon dengan nada kritik bahkan 'nyinyir' kepada media-media di Indonesia yang dinilai selama ini terlalu larut dalam genggaman penguasa, atau tidak punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran.

Misalnya, tweet dari Elisa Sutanudjaja @elisa_jkt dalam merespon berita Asia Times tersebut, “ Woah! Waow! Kalau ini ditulis di media lokal oleh jurnalis lokal, kira-kira apa yang terjadi?”. Sebuah akun @kbenaranHakiki menulis, “Artikel itu juga kritikan realistis terhadap media mainstream Indonesia sekarang, makanya banyak masyarakat beralih ke media alternatif bahkan sosmed, eh begitu ada info yg kontra pemerintah tapi mrupakan fakta langsung dicap hoax atau radikal,setidaknya sby pencitraan tp ga gitu.”

Akun @ZAEffendy dan @ZakyHiromasa juga dengan lantang menantang keberaniabn media di Indonesia untuk tidak takut menyampaikan kebenaran. ZA Effendy menulis, “Jurno lokal tidak akan ada yang berani tulis ini...walaupun publik sudah banyak yg  bicarakan sesuai substansi beritanya. Sedangkan @ZakyHiromasa menulis, “Coba cc ke media lokal, siapa yg duluan memuat secara Gentleman”.

Bahkan kritik terhadap keberanian media lokal juga langsung diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Politikus PAN itu secara terang-terangan menyatakan bahwa media lokal banyak dikondisikan oleh pemerintahan Jokowi, sehingga tidak berani mengkritik kebijakan Jokowi. Taufik berujar, “Media lokal sudah 'dikondisikan' tapi ada media sosial yang lebih dahsyat dan masyarakat bisa menilai.” Oleh karena itu, ia meminta bila ada yang salah dan janggal dengan pemerintahan, sebaiknya diungkap saja. “Masyarakat sudah lebih dewasa. Kita juga harus berani berkomentar, jangan media asing saja yang berkomentar.” (Lihat RILIS.ID, 30 Januari 2018).

Kritik-kritik ini sebenarnya dapat mewakili nurani publik yang begitu resah dengan media-media di Indonesia saat ini. Di mana tak sedikit media kita yang hanya menjadi media promotor, penyampai iklan dan pemuji-muji penguasa. Independensi, kritisisme, dan keberpihakan media pada kebenaran kemudian menjadi kabur karena media tak sungkan untuk memutarbalikkan fakta yang ada. Media-media dengan tipologi ini biasanya selalu menganggap “apa yang dilakukan penguasa” sebagai kebenaran. Sehingga pernah ada suatu anekdot atau tepatnya sebuah candaan di masyarakat, kira-kira bunyinya: “Apapun yang dilakukan penguasa itu selalu benar dalam pemberitaan media A, B, dan C. Bahkan ketika pemerintah lompat ke jurang pun, media-media ini akan mencarikan pembenaran-pembenarannya”. Bagi media-media ini sudah pasti tak ada yang salah dengan penguasa. Kritik bagi penguasa menjadi sesuatu yang haram hukumnya; tak boleh penguasa disalahkan, tak boleh juga dikritik, karena penguasa selalu benar. “Di sini berlaku pasal 1, pemerintah selalu benar. Pasal 2, jika pemerintah salah, maka kembali ke pasal 1”.

Maka, tentu jika kondisinya seperti ini akan sangat mengganggu demokrasi kita. Pers kemudian gagal menjadi tonggak demokrasi, karena mereka tak lagi kuasa menyuarakan kebenaran. Mereka hanya berdiri di atas kutub utama: pro-kekuasaan. Pers tidak lagi mengawal demokrasi pada khittahnya. Pers yang terjebak dalam kubangan ini biasanya tak peduli demokrasi mau lurus atau bengkok, yang penting eksistensi mereka tetap terjaga. Di sinilah pers sulit diharapkan membawa perbaikan bangsa.

Pers pada akhirnya juga menjadi jauh dari konsep-konsep Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang menyebutkan tentang sembilan elemen jurnalisme, di mana di antaranya dikemukakan bahwa pers dan jurnalis harus selalu berpihak pada kebenaran. Kebenaran dalam konteks pers, adalah kebenaran faktuil, kebenaran yang berdasarkan fakta, bukan rekayasa, bukan juga hoax.

Untuk menggali kebenaran dan mengecilkan peluang adanya data palsu, pers mau tidak mau harus selalu menjadikan kritisisme dan skeptisisme sebagai pemandu. Mereka harus kritis sekaligus skeptis, termasuk terhadap data-data dari pemerintah sekalipun. Misalnya data kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan, yang dikeluarkan BPS yang selama ini cenderung menimbulkan kontroversi? Tentu bukan hanya BPS, tetapi lembaga-lembaga lainnya. Sebab, pemerintah cenderung menyampaikan “yang manis-manis saja”. Sementara yang pahit mereka sembunyikan.

Oleh karenanya Pakar filsafat dan logika Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia,  Rocky Gerung pernah menyebut bahwa pemerintah adalah pembuat hoax terbaik. Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa 17 Januari 2017 yang bertema  “Hoax VS Kebebasan Berpendapat”, Rocky mengungkapkan, “Dalam satu artikel yang saya tulis kemudian menjadi kontroversi, saya sebutkan bahwa, pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Orang marah. Tapi itu faktanya. Bahwa, hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya tidak ingin dia berbohong tapi potentially dia bisa lakukan itu.”  Wallahu a’lamu bi al-shawab.

BERSAMBUNG...

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...