17 November 2019

Radikalisme Digoreng, Negara Tengah Oleng

Oleh : Dwi P. Sugiarti*

Pasca seminggu setelah dilantik, Pasangan Jokowi-Ma'ruf menunjuk beberapa Menteri dan Pejabat setingkat menteri dalam susunan Kabinet barunya yakni Kabinet Indonesia Maju untuk segera menyelesaikan berbagai problem negeri. Salah satu hal yang menjadi konsen utama dan  cukup menjadi sorotan hingga saat ini adalah penanggulangan dan pencegahan terhadap isu radikalisme. Hal inipun terlihat dari penunjukkan menteri-menteri pemerintahan Jokowi. Fachrul Razi yang merupakan mantan wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) ditunjuk oleh Jokowi sebagai menteri agama. Jokowi meminta lulusan akademi militer 1970 itu mengurus pencegahan radikalisme dalam jabatan barunya.

Nama lainnya adalah Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kummolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan.

Melihat lima formasi tersebut kita melihat bahwa beberapa tahun mendatang fokus pemerintahan adalah menangkal radikalisme. Hal ini terlihat pula dari latar belakang dan jejak rekam dari kelima menteri tersebut. Selain Fachrul Razi dan Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer Ada Tito Karnavian merupakan mantan Kapolri, ia pernah menjabat sebagai Kepala Densus 88 Antiteror Polri dan Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT). Ada juga Menko Polhukam Mahfud MD pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu, Tjahjo Kumulo memiliki rekam jejak mendukung pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, dan mempersulit perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam di Kemendagri. Kini Thajo menjabat Menpan RB. (www.tirto.id, 25/10/2019)

Seolah jadi fokus utama justru isu ini menjadi hal yang mencurigakan. Sebab jika kita melihat kondisi negeri ini, radikalisme bukanlah masalah utama yang mengancam. Pasalnya masih banyak permasalahan lain yang lebih urgen dan darurat. Salah satunya adalah masalah ekonomi. Ekonom senior, Rizal Ramli menyebutkan telah mencium ada maksud lain dari pemerintah dengan terus mendengungkan isu tersebut. Di antaranya, untuk menutupi peforma ekonomi yang kembali memburuk di tahun ini. (www.rmol.id, 28/10/2019)

 

Apalagi pasca gaung radikalisme yang kerap didengungkan, Sri Mulyani menyatakan rencana penerbitan surat utang disebabkan oleh defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019.

Ditambah lagi, pemerintahan Jokowi telah mengesahkan adanya kenaikan tarif BPJS 100 % dengan dalih untuk menutupi defisit. Padahal selama ini dana tersebut justru dipakai untuk dana pembangunan infrastruktur. Tak bisa dibayangkan bagaimana kondisi rakyat hari ini. Angka kemiskinan tentu akan semakin naik. Hutang terus ditumpuk sementara rakyat dicekik lewat iuran dan pajak.

Melihat kondisi demikian tentu kita bertanya, akan digiring kemana rakyat jika pejabatnya justru lebih fokus pada curiga-mencurigai rakyatnya dibanding mengurusi hajat hidup rakyatnya? Negeri ini tengah oleng, ekonominya terpuruk, kemiskinan semakin menjadi akibat rakyat yang terus dicekik oleh pajak. Harusnya para pejabat negeri ini berpikir bahwa memenuhi kebutuhan rakyat jauh lebih utama dibanding mengurusi hal-hal yang sejatinya bukan jadi ancaman nyata bahkan hanya ilusi. Sebab selama ini isu radikalisme hanya dipakai sebagai pengalihan isu untuk menutupi kondisi terpuruk negeri ini. Wallahu'alam

*Lingkar Studi Perembuan dan Peradaban

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...