24 February 2019

Pilpres 2019: Masyarakat Unggul Tak Pilih Jokowi

Pertama, sejak mulai menjabat kebijakan pemerintahan jokowi selalu mengundang kontroversi mulai dari kenaikan bbm, pembentukan dan gaji personal badan badan yang tak perlu, sertifikasi mubaligh, penjualan aset negara, hingga pengangkatan pj gubernur yang menabrak aturan. Gaduh adalah habitat pemerintahan;

Kedua, jauh dari aspirasi umat Islam. Memosisikan umat Islam, tokoh serta ulama ulamanya berada di obyek permasalahan. Sejak pembelaan kasat mata terhadap penista agama Ahok hingga pemenjaraan tokoh dan ulama, menunjukkan tak ada empati terhadap aspirasi umat. Isu radikalisme, intoleransi, bahkan terorisme masih terarah pada kelompok dan umat Islam ini. Pendekatan ke ulama atau pesantren lebih bernuansa kepentingan daripada penghargaan yang sungguh sungguh;

Ketiga, dinilai tak mampu memimpin negeri. Hutang luar negeri sangat tinggi, nilai rupiah amburadul, harga barang juga naik, menteri berjalan sendiri sendiri dengan statemen yang naif dan lucu, kepastian hukum rendah, kpk dikendalikan, politik sandera, kerja hanya kata kata, yang ada adalah tak ada kerja bagi warga. Pekerja china dibuka kran hingga membanjiri negara. Keadilan menjadi barang berharga dibawah rezim, yang ada adalah kekuasaan, kedekatan, komisi dan pemupukan kekayaan.

Keempat, kepentingan dibelakang jokowi terlalu kuat sehingga terkesan menjadikannya sebagai pemimpin boneka. Pengusaha 'naga' sangat memanfaatkan kendali kekuasaan. Orang-orang di lingkaran Jokowi sangat menentukan, sehingga tak aneh ada keputusan ditandatangani tanpa difahami atau dibaca dengan seksama. Pendukung mendorong bahkan memuja bukan karena kagum pada prestasi tapi untuk dapat menikmati keluguan dan kesederhanaan.

Kelima, pemimpin yang membebaskan faham yang membahayakan negara. Liberalisme, komunisme, syi'ah, lgbt, serta faham penyimpangan lain. Tak ada warning terhadap virus penularan faham menyimpang. Yang ada adalah suaka atas nama hak asasi manusia. Ini tentu lebih berbahaya daripada invasi pasukan negara adikuasa. Negara mestinya menjaga kemurnian ideologi, memantapkan moral keagamaan bangsa, serta menindak penghianat dan musuh yang berselimut di balik kebebasan dan perlindungan HAM.

Jokowi tak bagus memerintah lebih dari satu periode, lompatannya terlalu cepat Walikota solo tak selesai, Gubernur Jakarta hanya sepintas, jabatan Presiden pun tak cukup mampu dilaksanakan. Presiden memang harus ganti, janganlah bangsa ini membiarkan orang tak ekspert bekerja di bukan bidangnya. Jika tidak, maka itu bukan Presiden yang baik, tapi preseden yang buruk. Seburuk inikah bangsa Indonesia...?

Masyarakat Unggul
MAUNG Institute Bandung

Ketua M.Rizal Fadillah
Sekretaris Harry Maksum

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...