24 January 2017

Pilgub DKI: Pribumi atau Nonpri Harus Pro-Rakyat dan Keadilan Sosial

KONFRONTASI-Pilgub Jakarta tahun ini heboh dengan isu pribumi versus non-pribumi, dan Islam versus non Islam. Tapi isu kesenjangan kaya-miskin tampaknya sepi peminat.

Siapapun yang nanti keluar sebagaimana pemenang, harus berhadapan dengan kesenjangan kaya-miskin yag terus melebar dalam beberapa tahun belakangan. Sebuah kenyataan yang bisa menyuburkan perasaan anti orang kaya, dan bisa dengan mudah bermutasi menjadi kerusuhan. Maka, kemampuannya mengatasi hal ini jeuh lebih penting ketimbang keindahan kota atau pembumihangusan kawasan miskin.

Sekarang ini popularitas Ahok memang sedang kinclong. Jauh di atas para pesaingnya. Penyebabnya adalah sangat banyak orang terpukau pada ketegasannya membenahi kota Jakarta, dan melawan korupsi sekaligus premanisme. Dia tampak kebal terhadap isu korupsi Sumber Waras, Cina, dan Kristen yang dilontarkan oleh para pesaingnya. Hal ini tentu saja bisa dilihat sebagai bukti bahwa masyarakat Jakarta pada umunya tak menggubris isu SARA.

Namun, sanggupkan Ahok mempertahankan popularitas sampai akhir masa jabatannya nanti? Pertanyaan ini tak lepas dari pelebaran kesenjangan kaya-miskin, terutama di wilayah perkotaan, secara konsisten. Jakarta jelas bukanlah pengecualian, bahkan mungkin paling parah dan mencolok karena di kota inilah sekitar 70% perputaran uang terjadi. Di kota ini pula kebanyakan orang kaya Indonesia bermukim, bersebalahan dengan kaum miskin yang datang dari segala penjuru negeri.

Maka, ketika euphoria Pilgub berakhir, Ahok dan para pendukungnya bisa menghadapi arus balik bila kesenjangan kaya-miskin terus melebar. Arus balik ini bahkan bisa sangat dahsyat karena harapan masayarakat yang sangat tinggi pada Ahok. Maklum, kesenjangan kaya-miskin di Indonesia sudah sangat buruk, bahkan setara dengan negara-negara miskin di Afrika seperti Pantai Gading, dan lebih buruk dari India.

Menurut catatan Bank dunia, tahun lalu kesenjangan ekonomi di Indonesia berdasarkan koefisien Gini adalah yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Setara dengan negara-negara miskin di Afrika seperti Uganda, dan Panatai Gading. Lebih buruk dari India. Maka, bila terus memburuk, tak mustahil sentimen anti orang kaya kian membubung dan bisa meledak menjadi kerusuhan.

Koefisien Gini adalah perhitungan statistik untuk mengukur kesenjangan ekonomi. Negara tanpa kesenjangan ekonomi berada ada titik Nol. Negara dengan kesenjangan ekstim pada titik Satu. Indonesia pada saat ini berada pada titik sekitar 0.47. Sedangkan titik berbahaya adalah ketika ketika kensenjangan melampaui titik 0,5.

Menurut survei Credit Suisse, tahun lalu sekitar 10 persen orang kaya Indonesia menguasai sekitar 77 persen dari seluruh kekayaan swasta. Artinya, 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai separuh total aset swasta. Rasio ini setara dengan Thailand, yang menempati posisi kedua dari 38 negara yang didata Credit Suisse. Peringkat pertama adalah Rusia, dimana 1 persen orang terkayanya menguasai 66,2 persen dari total aset swasta.

Runyamnya lagi, di era reformasi ini, ada kecenderungan peningkatan tingkat konsumsi orang mampu bergerak lebih cepat ketimbang mayoritas orang Indonesia. Langkah yang efektif dan cepat jelas diperlukan agar kesenjangan kaya-miskin tak terus melebar.

Maka, siapapun yang menjadi gubernur DKI mendatang harus memberi prioritas tertinggi pada masalah kesenjangan kaya-miskin. Kalau nekad memberi prioritas pada pemusnahan kawasan kumuh dan normalisasi jalur hijau, yang sering dikaitkan dengan penindasan terhadap kaum miskin, tampaknya hanya memancing kcemburuan sosial lebih tinggi. Risikonya pun jelas, yakni huru hara rasial bisa meledak.!

(Indonesia Rev/Konfrontasi)

Category: 

 


loading...
loading...

BACA JUGA:      

Loading...