22 March 2019

Perbaikan Sistem Kesehatan ke Depan: Catatan dr. Lily Sriwahyuni Sulistyowati, MM

KONFRONTASI- Dari diskusi di Sriwijaya Centre, markas Prabowo-Sandi, terkait Pembangunan Kesehatan, beberapa hal pokok perlu diperhatikan menurut saya adalah::
 
1. HAL YANG BERURUSAN DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN:
a. Sarana Kesehatan yang diperlukan dalam kegiatan upaya kesehatan mulai dari Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif.
Fasilitas Kesehatan dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu:

- Fasilitas kesehatan tingkat 1 yang memberikan layanan dasar yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Saat ini sudah ada sejumlah 9983 Puskesmas yang tersebar diseluruh di Indonesia, dan dari jumlah tersebut sebanyak 7508 (75,20%) Puskesmas yang sudah terakreditasi (Dasar 32%,Madya 56%,Utama 11%,Paripurna 1%), sejumlah 2475 belum terakreditasi.
 
- Fasilitas kesehatan tingkat 2 :  RS tipe C,D yang berada di Kabupaten/Kota.
- Fasilitas kesehatan tingkat 3 : RS tipe A yang berada di Provinsi.
- Fasilitas kesehatan yang disebut dengan RS khusus atau tipe E berada di Provinsi/Kota.
 
Saat ini total jumlah Rumah Sakit 2818 Rumah Sakit. Sebanyak 2004 (71,10%) telah terakreditasi (Perdana 47%,Dasar 2%, Madya 6%, Utama 9%, Paripurna 36%)
 
 
b. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Indonesia (sumber: Profil Kesehatan 2017):
Tenaga kesehatan dikelompokkan jadi beberapa rumpun dan subrumpun, yaitu: tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Total SDMK pd tahun 2017 sebanyak 1.143.494 orang terdiri dari 836.466 (73,15%) tenaga kesehatan dan 307.028 (26,85%). Sebagian besar dari tenaga kesehatan tsb terkonsentrasi di pulau Jawa.

Gambaran jumlah Tenaga Medis di Indonesia :
- Dokter Umum sejumlah 45.387  (39,76%)
- Dokter Spesialis sejumlah 54.316 (47,58%)
- Dokter Gigi 12.501 (10,95%)
- Dokter Spesialis gigi 1,954 (1,71%)
 
 
c. Sarana Kefarmasian dan Alat kesehatan.
 
   Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam pelayanan kesehatan. Akses masyarakat terhadap obat, khususnya obat esensial adalah merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun privat. Sebagai komoditi khusus, semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar dapat memberikan manfaat optimal bagi kesehatan. Namun hingga kini masyarakat masih sering dihadapkan pada masalah sulitnya utk mendapatkan obat dan vaksin di Puskesmas dan RS. Sebabnya antara lain krn perencanaan pengadaan obat formularium nasional dan masalah distribusi yg belum bisa ditangani secara optimal - baik di apotek, modern retail, hingga toko-toko di pelosok Indonesia. Masih cukup banyak instalasi farmasi di kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin dng cara yg belum sesuai standar.
 
d. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).
Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk kader. Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat, juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke Posyandu dan memberikan bimbingan utk hal perilaku hidup bersih dan sehat. Jumlah Posyandu di Indonesia ada 294.428, sebanyak 169.087 atau sekitar 57,43% merupakan Posyandu aktif. Selain Posyandu ada juga UKBM yang dikembangkan khusus utk mengendalikan penyakit tidak menular disebut Posbindu PTM , dan saat ini sudah mencapai 33.679 yg tersebar di Indonesia.
Hampir dalam 2 dekade terakhir (1990-2017) terjadi Transisi Epidemiologi penyakit , telah terjadi pergeseran dari segi jumlah penderita Penyakit Menular 51,32%(1990) menjadi 23,60% (2017) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke,hipertensi, gangguan jantung, diabetes, kanker sebesar 39,81% (1990) menjadi 69,91%. Keadaan ini membutuhkan biaya perawatan dan pengobatan yang jauh lebih besar.
Untuk mengatasi hal tsb dibutuhkan adanya upaya promotif preventif tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular dengan program awareness yg intens bagi masyarakat luas, yang sangat berkaitan erat dengan faktor resiko /Gaya Hidup seperti: kurangnya aktifitas fisik, kebiasaan merokok, kurangnya makan sayur dan buah, kebiasaan minuman beralkohol, masalah air bersih dan sanitasi Lingkungan Hidup yg masih terkendala.
Berkaitan dengan kebiasaan merokok, jumlah perokok laki-laki di Indonesia adalah yg tertinggi di dunia. Seharusnya pemerintah mengedepankan kepentingan kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan. Sebab jika pemerintah mendorong masyarakat utk hidup sehat maka keadaan perekonomian secara keseluruhan bisa meningkat krn adanya penghematan dlm hal biaya pengobatan, dan Negara akan memiliki SDM yg lebih berkualitas. Bukan sebaliknya kesehatan masyarakat dikorbankan demi penerimaan negara dgn meningkatkan industri penjualan rokok. Harusnya cukai rokoknya yang ditingkatkan untuk mengurangi konsumsi rokok sehingga masyarakat khususnya yg miskin dan anak-anak tidak mudah membeli rokok, yg di sisi lainnya menjaga penerimaan negara tetap meningkat (harga rokok di Indonesia termasuk yang termurah di dunia).
 
 
2. HAL YANG TIDAK LANGSUNG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
a. Program Keluarga Berencana  
Jumlah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 260 juta jiwa. Bila tidak di tekan laju pertumbuhan penduduk, maka diperkirakan pada thn 220-2030 akan terjadi ledakan penduduk. Pengendalian populasi melalui Program KB akan dapat menurunkan AKI, AKB, HIV-AIDS, yg kemudian dapat meningkatkan keadaan ekonomi keluarga dan memberikan keuntungan lainnya dalam rumah tangga.
 
b. Program BPJS
Sejak diluncurkan pada tahun 2014 program BPJS sudah mengalami defisit, dan dari tahun ke tahun mengalami defisit anggaran yang makin membengkak. Puncaknya yaitu terjadinya defisit di tahun 2018 yg mencapai 16,5 T, dan defisit tsb hanya dapat dicover sebesar 4,9 T. Keadaan seperti ini sangat memberatkan kegiatan operasional pelayanan di RS dan memiliki efek domino terhadap kualitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan sarana-prasarana serta obat-obatan. Nampak sekali program yang baik ini sejak awal tidak direncanakan secara optimal serta tidak dilakukan upaya continuous improvement dari waktu ke waktu; sepertinya implementasi program lebih menonjolkan sifat politis, populis dan ambisius.
 
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
Selama ini Indonesia masih belum sepenuhnya dapat mengatasi pemalsuan produk farmasi. Pemalsuan produk farmasi merupakan kejahatan transnasional. Menurut WHO dari seluruh supply obat-obatan di dunia, 10%-15% nya adalah palsu. Sedangkan dari seluruh total obat-obatan palsu yang ada di dunia, 25% nya berada di negara berkembang. Dari peredaran obat di Indonesia ada sekitar 25% obat palsu. Pasar obat di Indonesia sangat rawan utk dimasuki obat palsu maupun obat ilegal. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi obat2an dengan nilai yg bisa mencapai 25 T Rp dalam satu tahun. Kendala yang dihadapi Indonesia ialah belum adanya UU khusus utk menangkal pemalsuan obat; pengawasan yang dilakukan seharusnya tidak hanya post market. Pengawasan yang ketat terhadap masuknya obat ilegal masih lemah, yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab dari instansi Bea Cukai.
Indonesia juga belum memiliki industri kimia dasar untuk membuat obat. Bahan baku obat 90% harus di-import. Kendala lainnya ialah belum diberlakukannya International Framework Convention untuk kejahatan pemalsuan obat; Indonesia perlu meningkatkan manfaat keanggotaannya sebagai Member State Mechanism - WHO.

 
SOLUSI DAN REKOMENDASI :
 
- Kata kunci untuk mensukseskan Pembangunan Kesehatan di Indonesia ialah diperlukannya komitmen dari semua lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah melalui kebijakan semua sektor untuk melaksanakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan (Health in all Policies); hal tsb memerlukan komando yang kuat dari pimpinan tertinggi yg diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden.
- Meningkatkan alokasi anggaran utk upaya kesehatan yang efisien dan efektif dengan alokasi yang proposional bagi upaya promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative.
- Penyiapan dan pengaturan kembali alokasi sumber dana utk BPJS.
- Menambah sumber pendapatan negara dengan menaikan: cukai rokok, alkohol.
- Pemerataan SDMK yang berkualitas melalui Program Wajib Kerja.
- Mendorong pengembangan teknologi dan research kesehatan untuk investasi dan inovasi, serta meningkatkan berbagai upaya percepatan utk berbagai aspek bidang kesehatan.
- Menjamin ketersediaan obat dan vaksin sesuai standar.
- Dirintis pengembangan industri bahan baku obat dan vaksin, utk mewujudkan kemandirian produksi obat.
- Membuat UU terkait pemalsuan obat, dan pengawasan lintas sektor perlu ditingkatkan.
- Program KB perlu mendapat perhatian utk digalakkan kembali.
- Awareness promosi kesehatan mutlak ditingkatkan dengan strategi komunikasi yang baik, dengan melihat variasi kultur di masyarakat.

(dr. Lily Sriwahyuni Sulistyowati, MM)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...