19 July 2019

People Power “Nodai” Ramadhan?

Oleh : Mila Ummu Tsabita
Penggiat Komunitas Muslimah Lit-Taghyir

Memasuki bulan Ramadhan 1440 Hijriyah, tak juga usai cekcok di tengah rakyat.  Di negara yang ditengarai berpenduduk muslim terbesar ini, terjadi polarisasi akibat pesta Demokrasi 2019. Kalau tidak menjadi bagian kubu 01, ya pasti kubu 02.  Walau pun di kubu petahana tidak mengakui kondisi “genting” alias masyarakat sedang gonjang-ganjing.  Buat mereka yang ribut hanya netizen, dunia maya saja dan  para elit politikus yang pingin dapat panggung.

Topik yang populer diperdebatkan publik selain soal salah input di Situng KPU adalah people power. Isu ini sudah berhembus sejak pra pemilu.  Sebagai bentuk kritik dan prihatin akan adanya aroma kecurangan di Pemilu.  Tokoh Reformasi 1988, Amien Rais pernah mengeluarkan ancaman aksi politik  pasca pencoblosan jika “ternyata” Pemilu ada kecurangan. Walaupun dibantah petahana, namun bau kecurangan sangat menyengat.  Pengamat politik dan Dosen Filsafat, Rocky Gerung pun menilai legitimasi pemilu makin tergerus, karena isu ini, “Saya kira penting lembaga pemantau independen internasional ikut mengawasi.  Demi transparansi demokrasi,“ tulisnya di akun twitter. (rmol.com, 20/3). Wajar masyarakat merasa curiga, katanya, karena adanya berbagai fenomena. “Jadi kecurigaan (kecurangan) ini ada, karena ada past events.“ (eramuslim.com, 27/3). 

Past event alias rentetan kejadian sebelumnya itu antara lain soal DPT (daftar pemilih tetap) ganda atau yang bermasalah, e-KTP tercecer, kotak suara dari kardus, isu 7 kontainer surat suara sudah tercoblos, hingga mobilisasi WNA (warga negara asing ) untuk memilih.  Belum lagi soal mobilisasi  ASN dsb.  Itu fenomena, ada yang benar faktanya.  Ada pula yang (katanya) sumir, walaupun belum tentu hoax.

Semua kejadian (before dan after pemilu) menyulut kemarahan sebagian besar publik- yang sudah sangat ingin- berubah dari kondisi yang tak sehat.  Maka kalkulasinya, petahana tak bisa menang, why ? Minimal karena ada 3 hal berat yang sedang dihadapi yaitu :

Pertama, (dicurigai) kongkalingkong dengan “pihak-pihak tertentu” untuk mengubah angka-angka di QC dan Situng real count yang diyakini bisa diolah.

Kedua, pengumuman KPU tidak diterima karena tuntutan transparansi termasuk audit forensik tidak dilakukan. Pasangan lawan tak sudi melalui proses hukum di MK. Mereka menyerahkan penilaian pada publik.

Ketiga, hampir 600 petugas Pemilu tewas tanpa kejelasan penyelidikan. Dan capres petahana –yang masih menjabat Presiden- diam saja tanpa komentar.  Para korban dipuji sebagai Pahlawan Demokrasi, dapat santunan. Tak lebih. Padahal itu nyawa manusia lho!

Di era informasi dan teknologi yang semaju kini sebenarnya tidak mudah melakukan rekayasa. Jejak digital sulit dihapus. Data yang ada bisa saling memverifikasi. Makanya KPU diragukan netralitas dan kejujurannya (human error). Rakyat yang kecewa yang merasa suaranya "tercuri" mencari saluran aspirasi selain yang tersedia.  Untuk menuntut diselidiki kebenaran dugaan yang dituduhkan.  Proses politik berjalan, meski banyak yang menuduh inskonstitusional.   Apalagi kubu 01 dan termasuk KPU pun menolak kasus -jatuhnya banyak korban- diselidiki lebih lanjut. Ini akan menjadi skandal kemanusiaan. Mengapa harus ditutupi jika tak bermasalah? 

Sungguh kedudukan petahana semakin rapuh.  Perahu sudah oleng –meminjam - komentar Rocky Gerung. Rakyat kehilangan kepercayaan, maka pasti sulit untuk rezim bertahan 2 periode.  Ngotot untuk tetap bertahan akhirnya membuat People power  atau aksi massa (yang dinisiasi beberapa tokoh)  dinyatakan makar dan inkonstitusonal oleh penguasa. 

Walaupun banyak pengamat politik dan pakar hukum, salah satunya -Prof Refli Harun- yang tak sependapat. Karena tak selalu identik makar.  Aksi dianggap makar, jika berhimpun dan bergeraknya rakyat itu dilakukan di luar area konstitusi. Misalnya rakyat bergerak menduduki istana kepresidenan, mengambil alih markas TNI atau Kepolisian, atau merebut saluran informasi publik dan menyiarkan apa yang menjadi kehendaknya. People power model seperti ini adalah upaya kudeta. Inkonstitusional.

Tapi jika sebaliknya, sebagaimana ABI 212  dll –aksi damai dan menjaga kesantunan- jelas bukan makar.  Itu hanya bagian dari kritik untuk upaya perbaikan atau merubah yang melenceng, sesuai pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, bentuk menyampaikan pendapat itu bisa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas (Pasal 9 ayat 1).  Maka aksi people power  (10/5) di bulan Ramadhan ini, menjadi aksi rakyat untuk mengingatkan KPU dan Bawaslu agar korektif, transparan, jujur, dan adil.

Karena gerah, rezim (diduga kuat) telah mencoba mengkriminalisasi (jilid 2) tokoh oposisi. Mulai dari Bachtiar Nasier (kasus money laundring), Kivlan Zein, Lieus Sungkharisma, Egy Sudjana, Haikal Hassan dan Amien Rais telah diperkarakan oleh invidu dikaitkan dengan upaya “makar”. “Pemilu kali ini selain banyak menelan korban jiwa petugas KPPS, tapi juga paling banyak memenjarakan orang,” ujar Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk “Kapok Pemilu Serentak” di Jakarta (11/5).  Apalagi dengan adanya Tim Hukum Nasional sebagai pemantau tokoh -besutan Wiranto- yang kontroversial. Sesungguhnya  negara telah melakukan "abuse of power" alias penyalahgunaan kekuasaan, termasuk memanfaatkan aparat penegak hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Umat ingin berubah:  dukung people power?

Umat Islam saat ini belum ‘sepakat’ untuk berpegang teguh pada wahyu Allah, Dien Islam. Sehingga ketika menghadapi masalah, sering menjauhi solusi yang syar’i. Lihat saja, ketika menyelesaikan konflik Gaza-Israel, negara – negara yang berpenduduk muslim masih manggut-manggut solusi “dua negara” dari PBB.   Ketika mengatur masalah ekonominya, mereka mengadopsi sistem ribawi-Kapitalis. Islam memang  masih sebatas religi.

Termasuk dalam berpolitik. Dalam memilih pemimpin dan cara mencapai kekuasaan belum semua menjadikan standar Islam sebagai pedoman.  Apalagi ditakut-takuti dengan politik identitas sebagai sesuatu yang mengancam NKRI, intoleran dsb, membuat umat masih galau.

Di sisi lain, sebagian masyarakat teropini edukasi terkait pentingnya penerapan Syariah sebagai solusi bagi berbagai persoalan bangsa.  Lihat survei yang sempat dikemukakan di publik dari Alvara Research Center  pada 2017 lalu, antara lain tentang penerimaan terhadap Khilafah dan ideologi Islam.  Ternyata ada 17, 8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju Khilafah sebagai bentuk negara yang ideal.  Survei dilakukan terhadap 4.200 kalangan milenial.   Sedangkan di kalangan profesional yang setuju ideologi Islam ada sekitar 15,5 persen dari 1.200 responden yang disurvei.  (ccnindonesia.com, 07/03/2018).

Alvara Research Centre pernah juga melakukan survei kepada pegawai pemerintah di enam kota besar di Indonesia (Oktober 2017). Ternyata yang setuju negara Islam perlu diperjuangkan 29, 6 persen.  Ketika negara yang dimaksud sebagai khilafah maka profesional yang setuju sekitar 16 persen. (merdeka.com). Atau survei-survei lain yang senada hasilnya. Walaupun masih di bawah 30 % , tapi dukungan itu nyata adanya.  Bukan hoax.

Maka ketika sudah memahami rezim harus diganti, apakah cukup sekedar mendukung kubu 02?  Atau kalau gegara Situng KPU yang “cenderung” stag di angka 50 %-an untuk kubu petahana, lalu dukung people power?

Tunggu dulu. Gelombang dukungan ini mesti dibarengi dengan pemahaman yang sempurna tentang politik dan metode perjuangan mewujudkan Islam sebagai sebuah institusi politik formal. Agar Syariat Islam bisa diwujudkan secara nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menimpa umat. Institusi Politik ini yang akan mampu mengubah kondisi bobrok ini dengan aturan dan biah Islamy. Tentu yang sangat penting untuk disegerakan adalah pembinaan politik agar umat tak salah langkah.  Karena terlalu sempit dan dangkal, kalau membahas politik Islam sebatas ikut pemilu lima tahunan.  Kalau dicurangi, trus pople power.

Lepas dari isu makar, maka people power  sebenarnya bisa membahayakan.  Gerakan karena kesamaan perasaan ingin menuntut perubahan, bisa saja “dimanfaatkan” pihak-pihak yang ingin meraih kekuasaan. Istilahnya : penumpang gelap.  Di sisi lain. terkadang kekuasaan yang sudah hampir  roboh juga “menciptakan kondisi” agar terjadi chaos yang mengorbankan rakyat.  Ini membuat gerakan damai berubah kriminal dan berdarah. Waspada lah saudaraku!

Politik Islam : wajib!

Sheikh Abdul Qodim Zallum dalam bukunya Afkaru Siyasiyyah (terjemah: Pemikiran Pilitik Islam) menjelaskan politik (dalam Islam) adalah mengatur urusan umat, baik persoalan di dalam negeri maupun urusan luar negeri oeleh negara maupun oleh umat. Negara mengurusi kepentingan umat secara praktis, sementara umat melakukan koreksi terhadap pemerintah.

Dari definisi tersebut maka semua urusan umat baik, urusan pribadi, bermasyarakat dan bernegara haruslah diurusi dengan Islam. Temasuk di dalamnya mewujudkan institusi negara. Karena hampir 80 % saturan Islam membutuhkan negara dalam penerapannya. Misalnya sistem ekonomi yang bebas riba dan sistem sanksi yang khas dan berbeda dari sistem pidana yang diterapkan saat ini. 

Maka ketidak sukaan pada rezim diringi aksi people power “tak selalu” menjamin perubahan apapun jika tidak disertai pemahaman akan perubahan politik yang benar. Karena aksi perubahan tadi mudah dibajak pihak lain, karena gagal menentukan road map perubahan hakiki.  Indonesia pernah mengalami Reformasi 1998, ada gerakan massa yang tak mau dikungkung lebih dari 30 tahun oleh rezim otoriter .  Tapi apa yang kita dapat setelah itu? Tak banyak yang berubah, padahal korban di pihak rakyat berguguran.  Akhirnya, umat akan menjadi kelelahan dan 'tertimpa tangga' yang sama.  Nasihat  Rasulullah Saw tentang keharaman umat ini mengulangi kesalahan, "Tidaklah seorang mukmin tersengat bisa dari lubang (binatang berbisa) yang sama sebanyak dua kali.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim].

Sungguh Allah Swt telah memerintahkan:“ Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. “ (TQS. Ali Imron : 104).  Maka umat harus bergerak dengan kesadaran yang benar.  Tahu arah perubahan, bahkan tergambar bagaimana metode perubahan yang telah dicontohkan Nabi Saw.

Umat yang sadar akan berusaha mewujudkan institusi politik (negara) dengan metode mengangkat (baiat) penguasa. Ini dicontohkan ahlun nushroh, kaum Anshor di Yatsrib.  Mereka lah yang mau menerima Islam (dengan ke-ridho-an) untuk diterapkan secara praktis, sehingga tegak negara Madinah Al Munawaroh. Semua aktifitas mewujudkan institusi politik Islam ini, non kekerasan. Hanya berupa aktifitas fikriyah (pemikiran/edukasi). Sehingga bisa mencapai perubahan sistem secara damai, tidak sebagaimana people power atau aksi massa yang banyak dikhawatirkan.

Apalagi ini bulan Ramadhan, bulan perjuangan dan dakwah. Maka perhatian kita mestinya adalah mewujudkan ‘mahkota’ berbagai kewajiban , yaitu Sistem Politik Islam. Terus fokus pada proses edukasi dan sosialisasi konsep politik Islam yang sebenarnya, hingga masyarakat muslim rindu mewujudkannya dalam kehidupan. Jadilah kelompok yang muflihun. (beruntung). Bukan sekedar unjuk power. Wallahu’alam []

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...