24 August 2019

Penugasan Pemerintah dan Utang BUMN

Dalam berutang ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni sumber utang, persyaratan utang, tingkat suku bunga, peruntukan utang, serta tingkat risiko. Tingkat risiko dalam hal ini bukan hanya risiko bisnis tapi juga risiko ketergantungan dan kemandirian.

Lima hal ini secara umum harus diperhatikan dalam berutang. Masing-masing BUMN memiliki utang dalam jumlah dan jenis yang berbeda. Ada utang untuk investasi dan sebagainya. Terus terang, saya sudah was-was dengantingkat utang BUMN yang cukup besar. Karena itu, risiko-risiko utang BUMN tersebut sudah saatnya dipetakan.

Selama ini, yang selalu memiliki problem utang besar adalah tiga BUMN yakni PT Pertamina, PT PLN dan PT Garuda Indonesia. Bila tiga BUMN kakap ini ‘goyang’, akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Saya melihat ada indikasi ke arah sana. Apalagi utang ketiga BUMN tersebut berupa dolar AS.

Pembiayaan yang diterima dalam bentuk dolar AS, namun penghasilan berbentuk rupiah, maka terjadilah mismatch.
Dengan kenaikan kurs dollar saat ini, maka utang BUMN tersebut meningkat sedangkan penerimaan tidak naik. Kemampuan membayar utang mereka menjadi turun.

Mungkin saja, pada saat penerimaan utang, kondisi kemampuan membayar utang masih layak. Akan tetapi setelah terjadi gejolak ekonomi seperti sekarang, kondisinya menjadi tidak layak karena penerimaan dalam bentuk mata uang rupiah, sedangkan utang berbentuk dollar AS.

Kondisi ini perlu diantisipasi. Karena itu, sudah saatnya utang-utang BUMN tersebut dibuka sedalam-dalamnya. Saya pernah mengalami ketika masih di dalam (Kementerian BUMN), krisisseperti ini pernah terjadi pada 2008. Tetapi kondisi pada saat itu utang BUMN tidak berat seperti sekarang. Sehingga ketika harga saham turun, kami perintahkan untuk melakukan buy back karena uang BUMN sedang banyak. Sekarang langkah tersebut tidak bisadilakukan, karena kondisi keuangan BUMN berbeda dengan waktu itu.

Lalu, BUMN konstruksi yang saat ini sedang menghadapi masalah besar. Kalau ada pihak yang mengatakan, BUMN konstruksi masih mendapat untung, pendapat tersebut betul karena BUMN tersebut baru saja berutang, sehingga belum mencicil utang. Utang tersebut juga belum masuk ke neraca.

Utang tersebut menjadi problem bagi BUMN konstruksi karena sebagian besar perusahaan jasa konstruksi berubah menjadi investor. Mereka melakukan investasi properti. Padahal investasi properti bersifat jangka panjang sekali dan belum tentu ekonomis karena hasil baru akan terlihat setelah 2019 ke belakang.

Kondisi utang tersebut seharusnya dibuka. Bila utang BUMN tidak dibuka akan menimbulkan bom waktu. Selain itu, sudah saatnya BUMN berhenti berutang. Pemerintahpun jugasudah menunda beberapa investasi karena kondisi keuanganmemang sedang berat, tetapi pemerintah masih menutupi. Sebaiknya, katakan saja, memang sedang ada masalah. Orang yang menyelesaikan masalah lebih hebat daripada yang menyembunyikan masalah.

Adapun penyebab kenaikan utang BUMN inikarena adanya penugasan pemerintah kepada BUMN.Seharusnya dalam proyek yang bersifat penugasan mengacu pada pasal 66 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal tersebut menyatakan, pemerintah boleh memberikan penugasan kepada BUMN tapi apabila tidak layak secara ekonomis, maka pemerintah harus mengganti semua biaya ditambah margin yang layak. Yang terjadi sekarang, penugasan kepada BUMN tidak sesuai dengan pasal tersebut. Misal, penugasan menyalurkan bensin subsidi premium. Ini tidak ada uangnya, kerugian pun ditanggung Pertamina.

Bila melihat adanya masalah pada proyek penugasan, maka sudah saatnya BUMN berani mengatakan tidak pada proyek penugasan yang memang tidak layak. Intinya, BUMN harus berani menolak dengan bertahan menggunakan pasal 66 UU tentang BUMN. Kalaupun ada pihak yang mengatakan, proyek penugasan sudah dikaji dari aspek binsis maupun nonbisnis, tapi faktanya BUMN mengalami masalah.

Faktanya, PLN sudah mengalami kerugian dan tidak sedikit jumlah kontraktor BUMN konstruksimasih belum dibayar. PT Garuda juga merugi dan laba PT Pertamina menurun. Pertamina juga sudah menyatakan akan melakukan down share karena kesulitan pendanaan. Artinya, pada BUMN tersebut ada masalah. Bila dikatakan sebelumnya sudah ada kajian, berarti kajian tersebut perlu dipertanyakan. Bila kajian bisnis BUMN tersebut bagus, tentunya tidak akan muncul masalah seperti sekarang.

Kita lihat pada angka BUMN. Pada sisi liabilitytahun 2013 sebesar Rp3.279 triliun, pada 2017 sudah mencapai Rp5.252 triliun, utang naik Rp2.000 triliun.Revenue pada 2013 sebesar Rp1.890 lalu pada 2017 naik menjadi Rp 2.028 Bila melihat angka ini, utang tidak menaikan revenue. Faktanya demikian.

Bila kualitas utang bagus tentu akan berdampak pada revenue. Ini problem karena kualitas utang yang salah. Bila kita masuk ke utang persektor maka yang palingberat menghadapi masalah adalah Garuda, PLN, Pertamina dan BUMN jasa konstruksi. Ini yang jumlah utangnya besar.

Melihat beban saat ini, tanpa terjadi perubahan kurs, beban utang BUMN sudahberat. Adanyaperubahan kurshanyamenambah berat beban BUMN. Bila sekarang dilakukan hedging (lindung nilai) pada utang BUMN, sudah berat karena pasar sudah banyak yang mengetahui. Ini juga yang menjadi penyebab kurs susah dikendalikan karena pasar sudah mengetahui bahwa utang pemerintah dan BUMN sudah terlalu besar.

Bila tidak ada kebijakan pemerintahyang tepat, kondisi akan berat. Terjadinya kondisi ini juga karena kebijakan pemerintah, diantaranya adanya penugasan kepada BUMN. Yang saya takutkan, kalau dulu ada kebanggaan menemukan proyek mangkrak maka pada dua tahun mendatang malah akan banyak ditemukan proyek mangkrak karena tidaklayak.

Sebagai contoh, kerata bandara, bisa dibilang tidak ada penumpang yang naik. Jadi lebih kepada prestisius. Ini karena salah rancangan. Apalagi kerata api cepat Jakarta-Bandung, siapa yang mau naik. LRT yang memakan biaya, akan mahal bila tidak disubsidi.

Yang menjadiproblem adalah indikator keberhasilan sebuah proyek adalah bila proyek cepat selesai dan mengabaikan variabel atau indikator lain yakni keberlanjutan dan kelayakan ekonomi. Hal ini akan menjadi beban berat bagi pemerintah, siapapun pemimpinnya karena akan panen persoalan. Bila ada kebijakan baru pun, pasar sudah bisa membaca. Lain cerita bila negara berhasil membuat kebijakan dengan mengatur sektor manufaktur. Dalam kebijakan manufaktur, jumlah produksi bisa dipacu.Saya percaya, pemerintah tidak akan jatuh, negara tidak akan bubar, tetapi bila proyek yang dijamin oleh pemerintah bukan berarti suatu indikator yang baik.

Pelaku BUMN juga perlu mengamankan BUMN dari intervensi nonkorporasi yang pada masa lalu menjadi biang kerok rusaknya BUMN. Termasuk proyek penugasan untuk pencitraan. BUMN adalah badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah.

_______________________

Oleh: Muhammad Said Didu

Source: bumntrack.com

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...